<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anak sangat memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan salah satunya dengan memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adanya UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pendampingan kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bogor untuk mengetahui lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pendampingan terhadap anak dan perempuan. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah kota Bogor, Peraturan Wali Kota Nomor 170 tahun 2021, dan Peraturan Wali Kota Nomor 145 tahun 2021 sebagai acuan dalam pembentukan UPTD PPA Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan observasi, dan wawancara sebagai bahan tambahan penelitian. Hasil dari penelitian ini terdapat tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Bogor masih memiliki hambatan internal dan eksternal. Salah satunya tidak adanya rumah perlindungan jangka panjang. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor terdapat hambatan internal dan eksternal. Salah satunya pelaku kabur sehingga proses hukumnya menjadi lama. Dengan adanya UPTD PPA mendapatkan pendampingan untuk korban. Seharusnya ada perbaikan dalam mengatasi hambatan-hambatan di UPTD PPA Kota Bogor.]]>
