Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Karimah Tauhid Jurnal Pengabdian Nusantara
Darmika, Ika
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST) Aprilianti, Fifi; Darmika, Ika; Suprijatna, Dadang
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10851

Abstract

Korupsi yang merupakan extraordinary crime masih saja terjadi di Indonesia bahkan pada masa sulit pandemi covid-19, pada momentum yang seharusya negara hadir melindungi warga negaranya Harry Van Sidabuke didakwa oleh dakwaan alternatif pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi  dan pasal 13, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan majelis hakim bahwa dari dakwaan alternat if tersebut pasal 5 lebih tepat dalam meminta pertanggung jawaban pidana terdakwa karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam memutus putusan ini majelis hakim penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim selaras dengan kedua teori absolut dan relatif atau yang biasa disebut dengan teori gabungan namun dalam segi hukuman penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memaksimalkan hukuman yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kajian Khusus: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Arrahmah, Rohanisa Maulida; Darmika, Ika; R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10857

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anak sangat memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan salah satunya dengan memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adanya UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pendampingan kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bogor untuk mengetahui lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat mendapatkan pendampingan terhadap anak dan perempuan. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah kota Bogor, Peraturan Wali Kota Nomor 170 tahun 2021, dan Peraturan Wali Kota Nomor 145 tahun 2021 sebagai acuan dalam pembentukan UPTD PPA Kota Bogor. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan observasi, dan wawancara sebagai bahan tambahan penelitian. Hasil dari penelitian ini terdapat tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Bogor masih memiliki hambatan internal dan eksternal. Salah satunya tidak adanya rumah perlindungan jangka panjang. Pendampingan hukum dan pendampingan psikologi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bogor terdapat hambatan internal dan eksternal. Salah satunya pelaku kabur sehingga proses hukumnya menjadi lama. Dengan adanya UPTD PPA mendapatkan pendampingan untuk korban. Seharusnya ada perbaikan dalam mengatasi hambatan-hambatan di UPTD PPA Kota Bogor.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Analisis Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan 1535/Pid.Sus/2020/Pn Plg) Annas, Muhammad; Darmika, Ika; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13604

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah hukum yang terus terjadi, seiring berkembangnya zaman kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami perubahan jenis mulai dari fisik sampai psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahrahmah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui putusan 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG dengan menerapkan hukum materiil yang termuat dalam KUHP, KUHAP, dan UU PKDRT yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim berdampak pada penegakan hukum, substansi hukum. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim-hakim yang akan datang dalam memutuskan perkara yang sama, oleh karena itu putusan hakim disebut yurisprudensi
Prosecutor's Professionalism in the Internal Investigation Process Eradication of Corruption (Study at the Aceh Besar District Prosecutor's Office) Rijal, Ahsanur; Nuraeny, Henny; Suprijatna, Dadang; Darmika, Ika
Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 3 No. 2 (2025): APRIL
Publisher : Konsorsium Nasional Pengelola Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpn.v3i2.67

Abstract

The professionalism of prosecutors in the process of investigating corruption crimes is a crucial aspect in ensuring justice, legal certainty, and the effectiveness of corruption eradication. The Prosecutor's Office as a law enforcement agency has a strategic role in investigating corruption cases in accordance with the authority regulated in laws and regulations. This study aims to analyze the professionalism of prosecutors in investigating corruption crimes at the Aceh Besar District Prosecutor's Office, focusing on factors that affect the effectiveness of investigations, obstacles faced, and strategies to improve the quality of investigations. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with a qualitative approach. Data was collected through literature studies and interviews with prosecutors in charge of investigating corruption cases. The results of the study show that the professionalism of prosecutors is influenced by technical competence, independence, and moral integrity. However, in practice, investigations often face obstacles such as political intervention, limited human resources, lack of use of digital forensic technology, and weak coordination between law enforcement agencies. To increase the effectiveness of investigations, strategic steps are needed such as increasing the capacity of prosecutors through continuous training, the application of digital technology in the collection of evidence, and strengthening cooperation between law enforcement agencies. With regulatory reform and more transparent supervision, it is hoped that efforts to eradicate corruption can run more optimally and contribute to a better justice system.
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Darmika, Ika
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.702 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v5i2.2046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengaturan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan untuk menganalisis penetapan UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.       Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan UU yang berkaitan dengan judul penelitian), bahan hukum sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam memperbaharui sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengeluarkan UU. No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi teori baru hukum pidana/sistem peradilan pidana di samping itu, UU.No.11 Tahun 2012 juga telah mengikuti pedoman PBB misalnya Konvensi hak anak PBB, jadi secara yuridis dan ilmiah telah mengikuti standar internasional PBB.
Co-Authors Annas, Muhammad Aprilianti, Fifi Arrahmah, Rohanisa Maulida Dadang Suprijatna Henny Nuraeny R. Yuniar Anisa Rijal, Ahsanur Rumatiga, Hidayat