Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Alani, Michael Febrian
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Pemberhentian Anggota Kepolisian Tidak dengan Hormat Studi Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL Alani, Michael Febrian; Ma'arif, Rizal Syamsul; Rafsanjani, Muhammad Zufar; Harris, Aidil Fitri; Putra, Bagas Adi; Wibisono, Aldrian
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14035

Abstract

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum (APH) di lndonesia. Sebagai APH seharusnya dapat menjadi contoh yang baik, namun tidak selalu Kepolisian bertindak dan berkelakuan sesuai hukum yang berIaku. Seperti pada kasus daIam putusan PengadiIan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 45/G/2015/PTUN-BL yang menunjukan adanya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penggugat. PeneIitian ini merupakan peneIitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan anaIisis kualitatif. Sehingga penelIitian didasarkan pada norma yang berlaku bahkan hingga objek penelitian yang digunakan juga merupakan sebuah putusan pengadilan tata usaha negara. Jenis data yang digunakan adaIah data sekunder yang diperoIeh meIaIui dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, Iaporan, teori dan sumber tertuIis Iainnya yang mendukung peneIitian. Berdasarkan putusan tersebut ditemukan bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepolisian yang memberhentikan Penggugat atas kasus penyalahgunaan Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan, asas dan hukum yang berlaku sehingga patut diajukan gugatan ke PTUN. Kemudian pada amar putusan majelis hakim menguatkan dan mengabulkan gugatan penggugat karena dalil dan buktinya terbukti. Kesimpulanya adalah Kompetensi PTUN dalam gugatan nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah sesuai dan pertimbangan serta keputusan hakim PTUN dalam kasus ini juga sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.
Kajian Fatwa MUI Tentang Pengucapan Salam dalam Lintas Agama Fatwa Nomor 110/MUI/JTM/2019 Alani, Michael Febrian; Yumarni, Ani; Haliza, Nurulisa; Cahaya, Krisia Wira; Octaviana, Hanna
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.16770

Abstract

Fatwa MUI ini melarang umat islam untuk mengucapkan salam dengan frasa yang menjadi bagian dari ritual agama lain, dengan alasan menjaga kemurnian akidah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah landasan teologis dan sosial dari fatwa tersebut, serta mendukung putusan MUI berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan akhlak Islam. Melalui kajian terhadap dalil- dalil Al-Qur’an dan hadist, serta pandangan para ulama, artikel ini memaparkan bahwa fatwa tersebut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 110/MUI/JTM/2019 yang mengatur tentang pengucapan salam lintas agama telah menjadi topik diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Fatwa merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas keagamaan umat Islam di tengah pluralitas Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemeluk agama lain. Artikel ini juga membahas dampak positif fatwa ini dalam memperkuat kerukunan antar umatberagama dengan tetap menjaga batas-batas keyakinan masing-masing.
Co-Authors Cahaya, Krisia Wira Haliza, Nurulisa Harris, Aidil Fitri Ma'arif, Rizal Syamsul Octaviana, Hanna Putra, Bagas Adi Rafsanjani, Muhammad Zufar Wibisono, Aldrian Yumarni, Ani