Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Hukum Indonesia Karimah Tauhid
Ma'arif, Rizal Syamsul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016 Nopianto, I Komang Wahyu Kurniawan; Mulyadi; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12437

Abstract

Gangguan keamanan berintensitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi. Korps Brimob bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme dan hambatan yang dihadapi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa pentingnya Brimob adalah bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat. Dampak penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa hak dan kewajiban hukumnya haruslah sama dengan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Bantuan hukum yang berupa pemberian penasehat hukum tersebut wajib disediakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian yaitu untuk melindungi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara objektif sebagai aparat hukum maupun sebagai warga Negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor Robiyanto; Mulyadi; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12665

Abstract

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, selain makan minum dan pakaian. Setiap orang membutuhkan rumah untuk ditempati sebagai suatu perlindungan terhadap diri dan keluarga. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumah setiap orang akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat memiliki rumah atau menyewa dan memanfaatkan rumah yang diamanahkan kepadanya. Penelitian ini bertujuan melakukan pengkajian mendalam tentang Tanggung Jawab Hukum Pengelola Rumah Dinas Bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab hukum pengelola rumah dinas bagi Anggota Brimob Kedung Halang Bogor yaitu berupa pidana jika dilakukan dengan maksud menggelapkan, memiliki tanpa izin, menjual dan mengambil secara paksa. Dan secara perdata melakukan ganti rugi bila perbuatannya merugikan negara maupuan daerah. Pertanggung jawaban dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus Perpol Nomor 13 Tahun 2018  dan PP Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 1.
Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor Harianto, Andi; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12776

Abstract

Kenyataan dalam penangkapan, surat perintah penangkapan jarang diperlihatkan kepada orang yang akan ditahan. Bahkan tindakan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Penyiksaan merupakan bentuk penyimpangan dalam penangkapan.Penelitian ini bertujuan mengkaji Konsep Humanistis Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor. Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji gejala  hukum yang terjadi dalam masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan Penangkapan yang dilakukan secara humanis harus melibatkan masyarakat  seperti: 1) Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat; 2) Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,  tokoh adat,  dan pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar dalam  melakukan penangkapan mendapat dukungan dari semua unsur masyarakat. Selain itu pihak kepolisian harus menujukkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari penegak  hukum.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi Negara, Reja Karya Bakti; Gilalo , Jopie; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924

Abstract

Perjanjian sewa menyewa menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari kedua sesuai kesepakatan, dimana pada hari kedepan sejak perjanjian sewa menyewa pelaku mengatakan bahwa mobil dibawa kabur oleh rekannya. Dari kasus tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa yang berakibat pada tindak pidana penggelapan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Upaya yang dilakukan adalah 1) Mencari pelaku, 2) Mencari kendaraan atau objek yang digelapkan, 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian  Daerah sekitar Kabupaten Bogor, 4) Membantu pihak Rental untuk mengembalikan kendaraan yang digelapkan. Hambatan yang dihadapi 1) Penggunaan identitas palsu, 2) Penggantian plat nomor perubahan warna kendaraan, 3) Luasnya wilayah dan kurangnya fasilitas CCTV
Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor Adzikra, Fuji Sarah; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.13017

Abstract

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan penguasa yang melawan hukum dan sewenang-wenang serta menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai tersangka. Tersangka adalah seseorang yang  berdasarkan perbuatan dan keadaannya patut  diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Status tersangka ditunjukkan ketika bukti pertama ditemukan dalam proses penyidikan. Dalam tindak pidana dugaan pencurian, orang baru dicurigai melakukan tindak pidana tersebut, namun belum tentu dinyatakan bersalah. Perlindungan hukum hadir untuk melindungi hak-hak tersangka dalam segala proses yang dijalaninya sebagai manusia. Sebab tersangka sebagai manusia sudah sewajarnya mempunyai hak-hak dasar yang tidak dapat dibatasi atau diganggu gugat.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hak tersangka dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan juga penelitian lapangan (field research) yaitu turun langsung kelapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari kepustakaan, yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber, bacaan tertulis dari para ahli dan sarjana lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bogor sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah di atur dalam undang-undang.
Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Permana, Sidik; Suhartini, Endeh; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13446

Abstract

Warga binaan lapas  mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Indonesia, dan harus dilayani secara baik tanpa mendang rendah. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Lapas kurang baik, terutama dalam pelayanan kesehatan dan logistik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji “Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus statistik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan primer, Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, rujukan rumah sakit, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi. 2) Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penerapan model pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: Hambatan internal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas,  sedangkan hambatan eksternal yaitu terdiri dari banyaknya jumlah kunjungan sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia, sehingga tidak jarang harus menunggu lama atau dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Pemberhentian Anggota Kepolisian Tidak dengan Hormat Studi Putusan Nomor 45/G/2015/PTUN-BL Alani, Michael Febrian; Ma'arif, Rizal Syamsul; Rafsanjani, Muhammad Zufar; Harris, Aidil Fitri; Putra, Bagas Adi; Wibisono, Aldrian
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14035

Abstract

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum (APH) di lndonesia. Sebagai APH seharusnya dapat menjadi contoh yang baik, namun tidak selalu Kepolisian bertindak dan berkelakuan sesuai hukum yang berIaku. Seperti pada kasus daIam putusan PengadiIan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 45/G/2015/PTUN-BL yang menunjukan adanya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Penggugat. PeneIitian ini merupakan peneIitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan anaIisis kualitatif. Sehingga penelIitian didasarkan pada norma yang berlaku bahkan hingga objek penelitian yang digunakan juga merupakan sebuah putusan pengadilan tata usaha negara. Jenis data yang digunakan adaIah data sekunder yang diperoIeh meIaIui dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, Iaporan, teori dan sumber tertuIis Iainnya yang mendukung peneIitian. Berdasarkan putusan tersebut ditemukan bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepolisian yang memberhentikan Penggugat atas kasus penyalahgunaan Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan, asas dan hukum yang berlaku sehingga patut diajukan gugatan ke PTUN. Kemudian pada amar putusan majelis hakim menguatkan dan mengabulkan gugatan penggugat karena dalil dan buktinya terbukti. Kesimpulanya adalah Kompetensi PTUN dalam gugatan nomor 45/G/2015/PTUN-BL sudah sesuai dan pertimbangan serta keputusan hakim PTUN dalam kasus ini juga sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.
Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Balitbang Diklat Kumdil MA RI Azizah, Rika; Gilalo, Jacobus Jopie; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14208

Abstract

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan kemajuan ilmu pengetahuan juga teknologi informasi, serta adanya reformasi di bidang hukum khususnya hukum ketenagakerjaan, menimbulkan kecenderungan akan semakin kompleksnya Perselisihan dalam hubungan Industrial, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Oleh sebab itu para hakim yang menangani perkara hubungan Industrial perlu memperdalam serta memperluas pengetahuannya. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut sesuai dengan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat MA) merencanakan dan menyelenggarakan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Proses penyelenggaraan sertifikasi mengalami perubahan yang tadinya menggunakan metode konvensional kini menggunakan metode blended Learning seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balitbang Diklat MA Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 terbagi dalam 3 tahapan pelatihan, tahap 1 (online mandiri melalui e-learning), tahap 2 (via zoom), Tahap 3 (Klasikal/tatap muka). Penelitian ini berfokus membahas tahap 1 dan 2, yang bertujuan untuk mengetahui relevansi sertifikasi yang dilakukan secara online dengan teori efektivitas Hukum Soerjono Seokanto dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas sertifikasi yang dilaksanakan secara online. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara online kurang efektif, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya faktor hukum (belum ada aturan tertulis yang bersifat tetap yang mengatur tentang sertifikasi yang dilakukan secara online), faktor sarana dan prasarana (fitur e-learning yang tidak lengkap), dan faktor masyarakat (tidak adanya keterlibatan masyarakat), sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara online.  
Optimalisasi Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi Anggota Polri yang Profesional dan Berintegrasi Prastyo, Ajie Eko; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15352

Abstract

Pembinaan rohani berperan penting dalam membentuk karakter dan etika anggota Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang optimalisasi pembinaan rohani, mental dan tradisi anggota polri  yang profesional dan berintegrasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirisn yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan pembinaan ini, penting untuk merancang program yang terstruktur yang bertujuan untuk pembinaan harus terintegrasi dan mencakup semua aspek mental dan profesionalitas. Optimalisasi pembinaan rohani, mental, tradisi anggota Polri menciptakan profesionalisme dan integritas merupakan aspek krusial dalam membangun institusi kepolisian yang efektif dan dapat dipercaya. Hambatan yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya kualitas dan kuantitas pelatih, kultur organisasi, kurangnya dukungan dari pimpinan, masalah motivasi anggota, kurangnya evaluasi dan feedback. upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu: perlu adanya peningkatan sumber daya manusia, perlu adanya peningkatan pembina baik dari internal polri maupun dari eksternal sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya, perlu budaya yang baik dalam menciptakan suasana kerja yang integritas, perlu adanya dukungan unsur pimpinan dalam setiap pelaksanaan pembinaan rohani dan dan mental anggota polri, memotivasi anggota polri untuk ikut dalam setiap pembinaan rohani dan mental, melakukan evaluasi dan feedback daris etiap kegiatan pembinaan rohani dan mental.
Optimalisasi Pelayanan Penegakan Hukum Adat di Masyarakat Timika Papua Saputro, Agus; Suprijatna, Dadang; Ma'arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.15140

Abstract

Masih banyak persoalan hukum yang terjadi di Timika Papua, sehingga perlu ada perhatian khusus untuk dilakukan upaya penegakan hukum dan penyelesaian yang bersifat pernanen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelayanan penegakan hukum adat oleh Korps Brimob bagi masyarakat Timika Papua dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi Korps Brimob dalam pelayanan penegakan hukum adat pada masyarakat Timika Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan Optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat di Timika memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal. Dengan pendidikan yang baik, dukungan sumber daya, dan kerjasama yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, penegakan hukum adat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebutuhan untuk penyesuaian dengan hukum yang lebih luas adalah kunci untuk keberhasilan dalam hal ini. Korps Brimob menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan penegakan hukum di Timika, Papua, yang melibatkan tantangan geografis, sosial, logistik, dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam melaksanakan tugas mereka, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan strategi yang tepat dan terencana, serta memastikan adanya dukungan yang memadai dari semua pihak terkait.
Co-Authors Adzikra, Fuji Sarah Alani, Michael Febrian Azizah, Rika Cayla Dadang Suprijatna Endeh Suhartini Harianto, Andi Harris, Aidil Fitri Henny Nuraeny Khairullah, Mohammad Farhan MULYADI Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Negara, Reja Karya Bakti Nopianto, I Komang Wahyu Kurniawan Nuraeni, Henny Nurwati Pranata Alif Utama, Vikri Prastyo, Ajie Eko Prayoga, Muhmmad Zulpani Purnama, Devina Mayra Putra, Bagas Adi Rafsanjani, Muhammad Zufar Rahayu, May Riski Anita Robiyanto Rumatiga, Hidayat Sahdewa, M Farhas SAPUTRO, AGUS Setyawan, I Dewa Putu Eka Sidik, Adi Permana Sihotang, Andien Hasea Sihotang, Sudiman Suharno, Muhammad Rizky Ulfah, Alia Sanaya Wibisono, Aldrian Yaris, Riyadi Yudha, Harswendo Shandy