Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Karimah Tauhid
Syamsul Ma’arif, Rizal
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Modus Pembobolan ATM di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN) Cbi Haikal Elvina, Muhamad; Henny Nuraeny; Syamsul Ma’arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14962

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 adalah jenis pencurian yang memiliki unsur-unsur yang memberatkan. Dengan kata lain, Pasal ini hanya mengatur satu jenis kejahatan, yakni pencurian dengan kualifikasi khusus, dan bukan dua kejahatan terpisah yang melibatkan 'pencurian' dan 'pemberatan'. Tujuan penelitian ini meliputi: memahami dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terkait dengan pembobolan ATM di wilayah hukum Polres Bogor, mengidentifikasi dan menganalisis dampak tindak pidana ini, serta mengevaluasi upaya Satreskrim dalam menangani potensi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus pembobolan ATM di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa modus pencurian dengan pemberatan terkait pembobolan ATM di Polres Bogor sering dipengaruhi oleh faktor kesulitan ekonomi dan tingginya jumlah fasilitas ATM yang disediakan oleh bank. Keberadaan ATM yang awalnya mempermudah nasabah kini menjadi celah keamanan karena kegiatan ini tidak terbatas pada wilayah tertentu dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam era modern, kerugian atau dampak negatif dari transaksi perbankan semakin mungkin terjadi.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polres Bogor Septiawan, Ivan; Mulyadi; Syamsul Ma’arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.15086

Abstract

Semestinya yang boleh mempunyai dan menggunakan sirine adalah mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulan, namun kenyataannya ada kendaraan lain yang memiliki dan menggunakannya, hal ini sesuai dengan hasil temuan di lapangan melalui operasi sebra yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor pada tahun 2023, pada operasi sebra tersebut ditemukan 24 kendaraan pribadi yang menggunakan sirine tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di wilayah hukum polres bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu peneltian yang didasarkan data lapangan sehingga penelitian melakukan penelusuran untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator sirine pada mobil pribadi pada saat ini dilakukan  melalui non litigasi (melalui pembayaran di tempat), yaitu penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dilaksanakn berdasarkan ketentuan UU LLAJ dan Hukum Acara Pidana. Litigasi (melalui persidangan), yaitu pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak meneri kesalahan dan tidak mau membayar di tempat dapat menerima surat tilang sehingga diproses sesuai dengan hukum acara melalui pengadilan. Faktor penghambat, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat adalah subjek yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat harus memahaminya, mengerti, dan menaatinya. Kurangnya personil satlantas, yaitu Personil yang bertugas di lapangan memiliki peran penting dalam mengawasi kendaraan yang menyalahgunakan sirine dan lampu isyarat. Namun kenyataan masih kurang personil dalam melaksanakan tugas sehingga belum dapat mencegah atau menegakkan hukum secara maksimal terhadap penyalahgunaan sirine dan lampu isyarat.
Model Pertanggungjawaban Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Polri di Wilayah Polres Bogor untuk Keadilan dan Kepastian Hukum Ardian Wijaya, Mochamad; Suprijatna, Dadang; Syamsul Ma’arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.14524

Abstract

Setiap perbuatan yang bertantangan dengan nilai agama dan hukum harus dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang, karena persoalan kecurangan dalam proses seleksi anggota polri merupakan pelanggaran hukum dan menjadi fenomena hukum yang perlu dilihat dari aspek hukum untuk mewujudkan trust building. tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji dan mengetahui model pertanggungjawaban penerimaan pendaftaran calon anggota polri di wilayah polres bogor untuk keadilan dan kepastian hukum”. Penelitian ini merupakan penelitian yuriidis normatif yaitu penelitian yang mengkaji data kepustakaan sebagai data utama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban penerimaan pendaftaran calon anggota Polri di wilayah Polres Bogor untuk keadilan dan kepastian hukum serta untuk memperoleh anggota Polri yang berkualitas.
Analisis Hukum Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Antara JO dan SP Berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Andhika Zulfie, Darryl; Nuraeny, Henny; Syamsul Ma’arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.22104

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap menghadapi tantangan, terutama ketika proses penyelidikan dihentikan sebelum perkara memperoleh kejelasan. Penelitian ini menelaah dasar hukum penghentian penyelidikan dalam kasus KDRT antara JO dan SP dengan berfokus pada penerapan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan apabila ditemukan alasan yang sah menurut hukum. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum acara pidana, serta doktrin yang relevan mengenai ruang diskresi penyidik dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penghentian penyelidikan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada perkara KDRT yang merupakan delik aduan namun memiliki dimensi perlindungan korban yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap keputusan penghentian penyelidikan harus sejalan dengan prinsip due process of law, menjamin kepastian hukum, dan tidak mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas penyidik serta memastikan bahwa mekanisme penghentian penyelidikan diterapkan secara proporsional dan sesuai mandat hukum acara pidana.
Co-Authors Andhika Zulfie, Darryl Ardian Wijaya, Mochamad Dadang Suprijatna Haikal Elvina, Muhamad Henny Nuraeny MULYADI Septiawan, Ivan Suryono Suryono Yumarni, Ani