<![CDATA[Pada masa Orde Baru, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, dengan fungsi sebagai penjaga kepentingan pemerintah Orde Baru. Setelah Reformasi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, dan kewenangannya ikut mengalami perubahan atau degradasi kewenangan. Perbedaan posisi MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi sangat signifikan sehingga perlu dilihat aspek keefektifan lembaga tersebut di masa sekarang. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan kedudukan MPR serta menganalisa efektifnya kedudukan MPR pada masa orde lama dan masa reformasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis analisis deskriptif secara kualitatif, dimana data-data yang sudah diperoleh diolah dan dianalisis untuk mencapai jawaban rumusan masalah serta mendeskripsikan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data studi pustaka dimana dikaji melewati literatur, buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan artikel. Temuan utama mencakup perbedaan kedudukan serta wewenang MPR yang berawal menjadi lembaga tertinggi negara hingga sekarang setara dengan lembaga negara lainnya. Hasil analisis ini menyoroti perubahan wewenang MPR yang dimaksudkan agar menyelaraskan tujuan pemerintah untik dapat menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kefektifan perubahan MPR semula lembaga tinggi negara menjadi setara dengan DPR dan DPD, yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa serta berjalan secara transparan.]]>
