Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TAN MALAKA: PARTAI MURBA DAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949 Marshanda, Wanda
JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah Vol. 3 No. 1 (2023): Kajian Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jejak.v3i1.24653

Abstract

Tan Malaka merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka menuntut kemerdekaan seutuhnya dan memilih melakukan revolusi fisik daripada harus bekerja sama dengan Belanda. Untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya yang dimaksud, banyak hal yang dilakukannya, salah satunya mendirikan partai Murba. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Tan Malaka dalam Partai Murba dan perjuangannya selama revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1948–1949. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah Tan Malaka menilai perjanjian Linggarjati dan Renville lebih menguntungkan Belanda daripada Indonesia. Oleh karena itu, ia mendirikan Partai Murba pada 7 November 1948. Dalam Partai Murba, Tan Malaka tidak menempati jabatan formal. namun, pemikirannya mampu mempengaruhi partai tersebut. Partai Murba merupakan gabungan dari Partai Rakyat, Partai Rakyat jelata, dan Partai Buruh Bebas Indonesia. Mereka memiliki pokok perjuangan melawan fasisme, imperialisme, dan kapitalisme.
Surat Kabar Al-Wivac Tahun 1925: Protes Umat Islam Yogyakarta Terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Marshanda, Wanda; Sodiq, Ibnu
SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Pendidikan Vol 12 No 1 (2025): JURNAL SEUNEUBOK LADA
Publisher : Program Studi Pendidikan Sejarah - Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jsnbl.v12i1.11702

Abstract

Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintah memberlakukan kebijakan yang mewajibkan umat Islam mengantongi izin untuk melaksanakan ibadah di luar masjid. Kebijakan ini memicu protes, salah satunya melalui pemberitaan surat kabar Al-Wivac tahun 1925. Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan bagaimana peran serta pengaruh pemberitaan izin ibadah dalam surat kabar Al-Wivac di tahun 1925 terhadap peraturan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian sejarah yang meliputi: heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini yaitu surat kabar Al-Wivac berperan penting sebagai wadah bagi umat Islam untuk berkomunikasi, selain itu Al-Wivac juga dijadikan sebagai media bagi umat Islam untuk menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dianggap tidak adil dan mengekang umat Islam untuk menyelenggarakan Salat Idul Fitri di lapangan. Protes-protes yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai surat kabar sayangnya tidak cukup untuk membuat pemerintah Hindia Belanda menghapuskan ataupun mengubah peraturan mengenai izin Salat Idul Fitri di lapangan. Meskipun demikian, perizinan mengenai ibadah di lapangan mulai dilonggarkan pada tahun 1934 hal ini tidak lepas dari upaya Muhammadiyah dalam mengkritik dan menekan pemerintah. Penelitian ini menunjukkan peran pers Islam sebagai alat kritik kebijakan kolonial, sekaligus mengungkap keterbatasan pengaruhnya dalam perubahan regulasi.
Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962) Marshanda, Wanda
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 4 (2024): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i4.134

Abstract

Pembebasan Irian Barat adalah rangkaian peristiwa sejarah yang mencakup upaya diplomatik, politik, dan militer Indonesia untuk mendapatkan kendali penuh atas wilayah yang sebelumnya berada di bawah administrasi Belanda. Tulisan ni bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi, konfrontasi militer dan peran perjanjian New York serta Pepera yang dilakukan oleh Indonesia dalam pembebeasan irian Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah Selama periode Demokrasi Liberal sejumlah kabinet yang berkuasa di Indonesia terlibat dalam upaya diplomasi untuk mencapai tujuan pembebasan Irian Barat. Selain itu terdapat pula konfrontasi militer yang disebut dengan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang mulai digaungkan pada tahun 1961. Meskipun sengketa tersebut melibatkan konfrontasi militer, pemerintah Indonesia juga menjalankan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menghasilkan perjanjian New York pada 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Hasil Pepera menunjukkan mayoritas penduduk Irian Barat mendukung bergabung dengan Indonesia. Secara simbolis, pemberian kedaulatan penuh Irian Barat kepada Indonesia terjadi pada tahun 1963 melalui pembentukan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Namun, langkah signifikan berikutnya menuju konsensus internasional terjadi pada tahun 1969, ketika PBB secara resmi mengakui hasil Pepera yang menegaskan bahwa Irian Barat akan tetap menjadi bagian integral dari Indonesia.