Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi) Isti’anah; Eko Setiyo Utomo
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.189

Abstract

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga diatur cara memonitor dan memberikan evaluasi belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kementerian keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan kas pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Dari tahun 2019 hingga 2021 bahkan perkiraan akhir 2022 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp 100 triliun lebih . Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam Treasury Single Account (TSA,) semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. Idle cash yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan pemda dalam implementasi TSA tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.
Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas Sya'bani, Ridwan Nur; Isti’anah
Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/bisei.v9i2.6389

Abstract

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan model Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berlandaskan syariat Islam (KSPPS). Pembiayaan pembelian dan penjualan barang melalui sistem murabahah merupakan salah satu produk yang ditawarkan BTM. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang murabahah dan tata cara pelaksanaan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cocok sistem keuangan dalam pembelian dan penjualan barang di BTM Kabupaten Banyumas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di lapangan dan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. penelitian ini menyimpulkan dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas masih sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, namun beberapa pelaksanaanya di BTM masih melakukan dengan cara memberikan uang secara langsung tanpa membeli barang yang di inginkan nasabah sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, dimana barang yang diinginkan nasabah harus dimiliki sepenuhnya oleh BTM.
Comparative Analysis of Risk and Return of Sharia Stocks with Conventional Stocks Isti’anah; Muhyarsyah
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.767

Abstract

The rapid growth of investment in the Indonesian capital market has sparked an increasing interest in both sharia-based and conventional stocks. This study aims to analyze and compare the level of risk and return rate between sharia stocks that are members of the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) and conventional stocks in the LQ45 index in the 2019–2023 period. This study uses a quantitative approach with a comparative descriptive method. The data analysis technique was carried out using the calculation of return and standard deviation as risk indicators, as well as a difference test using an independent sample t-test to determine the significance of the difference between the two types of stocks. The results of the study show that there is a significant difference between sharia stocks and conventional stocks in terms of return and risk. In general, sharia stocks show a higher rate of return and lower risk compared to conventional stocks. These findings serve as an important reference for investors in considering investment alternatives that are not only financially competitive, but also in accordance with ethical and sustainability principles.
Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Dengan Akad Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas Sya'bani, Ridwan Nur; Isti’anah
Bisei : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Vol 9 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/bisei.v9i2.6389

Abstract

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan model Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berlandaskan syariat Islam (KSPPS). Pembiayaan pembelian dan penjualan barang melalui sistem murabahah merupakan salah satu produk yang ditawarkan BTM. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang murabahah dan tata cara pelaksanaan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cocok sistem keuangan dalam pembelian dan penjualan barang di BTM Kabupaten Banyumas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di lapangan dan menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. penelitian ini menyimpulkan dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah di BTM wilayah Banyumas masih sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, namun beberapa pelaksanaanya di BTM masih melakukan dengan cara memberikan uang secara langsung tanpa membeli barang yang di inginkan nasabah sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000, dimana barang yang diinginkan nasabah harus dimiliki sepenuhnya oleh BTM.