Gayo, Ramadhan Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik Gayo, Ramadhan Putra; Marbun, Mahdin
Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.4547

Abstract

Latar belakang: Korupsi adalah masalah yang sangat mendalam dan berbahaya, menghambat kemajuan dan pertumbuhan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah. efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat sistem pengawasan administratif agar mampu menangkal segala bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat Metode penelitian: pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan audit, regulasi, dan kebijakan pengawasan untuk memahami implementasi dan tantangan dalam pengawasan administratif. Hasil penelitian: , efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi praktik korupsi sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan penerapan teknologi informasi. Upaya peningkatan efektivitas ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. bahwa, instansi pemerintahan dapat mengoptimalkan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi. Kombinasi antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi, transparansi, budaya organisasi yang sehat, serta dukungan regulasi dan politik yang kuat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergi dari berbagai faktor ini, diharapkan pengawasan administratif di instansi pemerintahan dapat berfungsi maksimal dalam mencegah terjadinya korupsi. Kesimpulan: adanya pengawasan administratif yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, karena pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan instansi publik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan administratif dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meminimalkan potensi korupsi di sektor publik.
Analisis Hukum Kewajiban Penyedia Layanan Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Platform Digital Gayo, Ramadhan Putra; Ilham, Muhammad
Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.5010

Abstract

Latar belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Bisnis berbasis platform digital menjadi elemen penting dalam perekonomian global. Di Indonesia, langkah memperkuat perlindungan konsumen di era digital sudah dilakukan, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, regulasi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk implementasi efektif. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih aman dan transparan bagi konsumen. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait kewajiban penyedia layanan dan perlindungan konsumen di bisnis platform digital. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen di era digital. Hasil penelitian: Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam bisnis platform digital, beberapa langkah penting dapat diambil oleh berbagai pihak. Pertama, penyedia layanan harus berinvestasi lebih banyak dalam teknologi keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi enkripsi, sistem deteksi ancaman siber, serta kebijakan privasi yang ketat dapat membantu melindungi data dan transaksi konsumen. Kedua, Pemerintah harus terus memperbarui kerangka regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Pembaruan regulasi juga harus mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan, terutama yang tidak memenuhi standar perlindungan konsumen yang berlaku. Ketiga, edukasi konsumen perlu ditingkatkan. Kampanye kesadaran publik mengenai hak-hak konsumen di platform digital serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari penipuan harus terus digalakkan