Marbun, Mahdin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik Gayo, Ramadhan Putra; Marbun, Mahdin
Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.4547

Abstract

Latar belakang: Korupsi adalah masalah yang sangat mendalam dan berbahaya, menghambat kemajuan dan pertumbuhan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah. efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat sistem pengawasan administratif agar mampu menangkal segala bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat Metode penelitian: pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan audit, regulasi, dan kebijakan pengawasan untuk memahami implementasi dan tantangan dalam pengawasan administratif. Hasil penelitian: , efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi praktik korupsi sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan penerapan teknologi informasi. Upaya peningkatan efektivitas ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. bahwa, instansi pemerintahan dapat mengoptimalkan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi. Kombinasi antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi, transparansi, budaya organisasi yang sehat, serta dukungan regulasi dan politik yang kuat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergi dari berbagai faktor ini, diharapkan pengawasan administratif di instansi pemerintahan dapat berfungsi maksimal dalam mencegah terjadinya korupsi. Kesimpulan: adanya pengawasan administratif yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, karena pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan instansi publik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan administratif dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meminimalkan potensi korupsi di sektor publik.
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KASUS KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Marbun, Mahdin; Zulmawati, Zulmawati; Alsa, Elawijaya
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5008

Abstract

Latar belakang: Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat MPSU dalam Pemberantasan Kasus Korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran LSM dalam mencegah kasus korupsi ditingkat lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memperoleh data melalui wawancara mendalam dan Penulis juga menganalisis data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, buku rujukan, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari para pengurus Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU). Metode penelitian: Lembaga Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar didalam melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat Penegak Hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Didalam melakukan fungsi kontrol Lembaga Masarakat dapat memilih sikap diantaranya yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat dan sebagai lembaga perantara. Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara memiliki peran didalam bidang pencegahan, pengendalian dan penanganan korupsi di Suamatera Utara dan peran tersebut telah sesuai dengan teori Lembaga Masyarakat yaitu sebagai kekuatan pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara. Kesimpulan: Lembaga Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara (MPSU) didalam menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan visi dan misi yang dikaitkan dengan pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara telah menjalankan perannya dan peran tersebut juga sesuai dengan teori LSM yaitu sebagai kekuatan, pengimbang, pemberdaya masyarakat, dan sebagai lembaga perantara melalui kegiatan advokasi kebijakan lewat lobi, membuat pernyataan politik, aksi demonstrasi dan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan.