Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS FRAMING ARTIKEL NADIEM MAKARIM DI CNNINDONESIA.COM: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Syaefudin, Mochamad; Handayani, Amelia Dwi; Nisa, Roifatun
ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 15, No 1 (2024): Juli 2024
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/orasi.v15i1.18087

Abstract

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pro kontra. Menurut Nadiem, Permendikbudristek Nomor 30 ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan bagi sivitas akademika dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Para penentang Permendikbudristek Nomor 30 berargumentasi bahwa peraturan ini adalah upaya untuk melegalkan perzinahan di lingkungan kampus. Liputan mengenai kontroversi permendikbudristek nomor 30 ini berkali-kali muncul di pemberitaan. Termasuk pada media massa online CNNIndonesia.com. Di era digital, framing media massa dinilai sangat pentingĀ  dalam penyampaian berita. Studi kualitatif deskriptif interpretatif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana CNNIndonesia.com membingkai Permendikbudristek Nomor 30. Data diperoleh dari artikel berita terkait permendikbudristek Nomor 30 dari tanggal 31 Agustus 30 November 2021. Model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki digunakan sebagai metode analisis dan berisi empat struktur perangkat framing, yaitu sintaks, skrip, tema, dan retorika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan kata dalam headline maupun cara penyajian fakta oleh cnnindonesia tidak menimbulkan kontroversi atau mendukung Permendikbudristek Nomor 30.
Anti Hoaks Pemilu 2024: Pelatihan Periksa Fakta oleh Pemilih Pemula Handayani, Amelia Dwi; Khikmawati, Nurlaili; Lestari, Aghnia Dian
Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/dimasejati.v6i2.17344

Abstract

New voters from Gen Z do not have experience in voicing their aspirations in the General Election (Pemilu). Meanwhile, their political participation is necessary, considering that they are one of the two majority groups of voters in the 2024 elections. On the other hand, these first-time voters from Gen Z have good digital skills, even though they are not yet accompanied by a high level of civility. They are also a group that is vulnerable to being exposed to hoaxes and does not yet have the knowledge and skills to use several digital methods and tools to check the validity of the information they receive.The digital literacy program in this service activity was carried out to increase awareness of the political participation of novice voters (Gen Z) in the 2024 Election and strengthen the digital literacy of novice voters (Gen Z) to carry out fact checking using fact checking tools or applications from Mafindo and Google. The service program is carried out in the form of training and adopts material from the Tular Reasoning Program initiated by Mafindo. The training applies a debunking approach that focuses on fact-finding to counter false information.In its implementation, the training activity involved Class XII students from SMAN 4 and SMAN 7 Cirebon City aged between 17-19 years as participants. They are among Gen Z who are exercising their right to vote for the first time in the 2024 elections. By implementing a debunking approach, they are trained to be critical of the information they receive, so that they do not easily believe or carelessly re-distribute information whose truth is not certain. They are also encouraged to participate in the 2024 elections and are equipped with the knowledge and skills to check the validity of information using fact-checking tools or applications