Ulumuddiin, Muhammad Humam
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN OJK DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN INDUSTRI FINTECH: STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN Sukmana, M. Naufal Raihan; Fachrina, Qorin; Permana, Gilang Ilham; Ulumuddiin, Muhammad Humam; Elisabet, Tasya; Siswajanthy, Farahdinny
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4373

Abstract

Industri FinTech merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di era digital. FinTech menawarkan berbagai layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri FinTech, terutama dalam hal literasi, inklusi, dan kontribusi keuangan. Namun, industri FinTech juga menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi, perlindungan konsumen, kompetisi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri FinTech di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan OJK dalam mendukung pertumbuhan industri FinTech di Indonesia, serta membandingkan kebijakan, perkembangan, dan kontribusi industri FinTech di Indonesia dengan negara lain, khususnya Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan, artikel, jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Langkah-langkah ini termasuk menerbitkan peraturan yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen, serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga keuangan konvensional dan pelaku industri fintech. Kemudian perbandingan kebijakan, perkembangan, dan kontribusi industri FinTech dengan Malaysia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki potensi yang besar dalam industri fintech, masing-masing dengan karakteristik dan kontribusi yang unik.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK BUKTI TIDAK LANGSUNG TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA Fachrina, Qorin; Ulumuddiin, Muhammad Humam; Elisabet, Tasya; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4361

Abstract

Bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak secara langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bukti ini dapat berupa keterangan saksi, ahli, atau petunjuk. Penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat berdampak pada hak-hak terdakwa, terutama hak untuk diadili secara adil dan bebas dari prasangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bukti tidak langsung terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih ketat dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan ini perlu memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi, meskipun terdakwa diadili berdasarkan bukti tidak langsung