Kesuma, Prama Tusta
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital Utama, Andhika Nugraha; Kesuma, Prama Tusta; Hidayat, Rio Maulana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10815

Abstract

Penelitian ini membahas pencegahan deepfake porn dan peran penting pendidikan kesadaran publik di ranah digital. Penekanan diberikan pada peran hukum dan teknologi dalam mengatasi deepfake. Melalui metode yuridis normatif, penelitian mengidentifikasi masalah hukum deepfake yang memerlukan reformasi hukum spesifik. Identifikasi deepfake yang canggih adalah alat utama dalam menghapus konten merugikan. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang mengatur penggunaan AI, sehingga perlindungan hukum belum memadai. Penelitian ini menyarankan undang-undang AI yang khusus. Pendidikan kesadaran publik tentang deepfake sangat penting, tetapi regulasi yang mewajibkan penyedia platform digital untuk menyediakan pendidikan perlu diimplementasikan. Pengembangan teknologi identifikasi deepfake perlu diinvestasikan, dan kolaborasi internasional serta evaluasi program pendidikan kesadaran esensial dalam pencegahan deepfake porn. Kesimpulan penelitian adalah pencegahan deepfake porn memerlukan kerjasama antara hukum, teknologi, dan pendidikan kesadaran untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyebaran konten berbahaya.
Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital Utama, Andhika Nugraha; Hidayat, Rio Maulana; Kesuma, Prama Tusta; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11901

Abstract

Di era digital yang berkembang pesat, penyebaran berita palsu atau "hoax" telah menjadi tantangan besar terkait fatwa MUI tentang boikot produk. Dampaknya sangat signifikan, mempengaruhi pandangan publik, menciptakan ketidakpastian, bahkan memicu potensi konflik sosial. Pentingnya meninjau regulasi hukum untuk mengendalikan penyebaran hoax terkait fatwa MUI, menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Evaluasi hukum mengenai konsekuensi dari boikot produk terkait fatwa MUI juga menjadi hal penting. Pertanyaan tentang keabsahan hukum dari tindakan kolektif ini perlu dipertimbangkan untuk memahami dampaknya pada tingkat sosial. Evaluasi sosial terhadap dampak penyebaran hoax pada opini publik dan stabilitas masyarakat juga sangat relevan. Dalam konteks teknologi, peran platform media sosial dalam penyebaran hoax harus disoroti. Pemanfaatan teknologi, seperti algoritma deteksi, menjadi kunci dalam menanggulangi penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Pendidikan kesadaran publik memegang peranan penting, memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam memilah informasi yang valid dari hoax serta memahami implikasi hukum dan sosial yang terkait. Melalui kerjasama lintas sektor, diharapkan tercipta solusi komprehensif untuk menangani penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Keterlibatan pemerintah, lembaga hukum, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk lingkungan informasi yang sehat di era digital ini. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran publik, menegakkan regulasi yang sesuai, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kompleks ini.
Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Era Globalisasi Kesuma, Prama Tusta; Lestari, Erin Dwi; Tarigan, Edy Sah Putra; Afriani, Yerisha; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ekonomi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam mekanisme transaksi, termasuk adopsi pembayaran digital seperti QRIS dan layanan pay-later. Kedua sistem ini tidak hanya mempermudah proses transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi stabilitas keuangan generasi muda karena meningkatnya konsumsi dan utang. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis dampak kedua sistem pembayaran terhadap perekonomian Indonesia dan kebutuhan regulasi hukum dalam pengendalian penggunaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang jelas diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.