<![CDATA[Krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang melibatkan kelompok etnis Rohingya, telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat sipil. Konsep Responsibility to Protect (R2P) merupakan kerangka kerja yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani krisis kemanusiaan, seperti 1). Perlindungan penduduk, 2). Kedaulatan Terbatas, 3). Pembunuhan masal khususnya yang terkait dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang. Penelitian ini menganalisis penerapan konsep R2P untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang hasilnya adalah Selama penerapan Konsep ini pada Rakhine merupakan fase, yang pengutamaan tindakan pencegahan. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan diplomasi internasional, penelitian ini menilai efektivitas upaya internasional untuk melindungi populasi Rohingya dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Artikel ini juga menunjukkan bahwa implementasi R2P di Rakhine terhambat oleh beberapa hal antara lain: 1). Ketidaksetujuhan Pemerintah Myanmar, 2). Ketegangan etnis dan agama, 3) ketidak pastian Politik dan Negara ,4) Ketidak setujuan dalam Komunitas Internasional Terkhususnya Dewan Keamanan PBB ketidaksetujuan pemerintah Myanmar dan kompleksitas konflik. Meskipun upaya internasional terus dilakukan, krisis ini belum sepenuhnya terselesaikan. Studi menyarankan pentingnya kerja sama internasional dan tekanan diplomatik untuk mencapai tujuan R2P di Rakhine, Myanmar]]>
