Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Christine, Gabriela
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Konsumen Sinaga, Irene Putri A. S.; Pranoto, Arief Alfred; Christine, Gabriela
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11296

Abstract

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia semakin pesat. Khususnya UMK yang bergerak dibidang pangan olahan dengan berbagai variasi produk dan harga. Kemudahan UMK dalam memasarkan produknya mulai dibatasi dengan ketentuan hukum oleh pemerintah guna melindungi hak konsumen yang menikmati produk UMK. Kondisi persaingan usaha yang sengit dan keterbatasan biaya menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha untuk mengembangkan dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah khususnya BPOM. Salah satu hal yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menertibkan pelaku usaha mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan yang diproduksi dan dipasarkan. Pencantuman Informasi Nilai Gizi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga, melindungi serta menjamin keamanan para konsumen dalam kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha UMK. Selain itu, ketentuan tersebut sebagai langkah menetapkan standarisasi produksi agar semakin dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Sosialisasi Status Hukum Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu (Akta Kelahiran Asi) Bagi Anak Dan Ibu Tunggal Ginting, Yuni Priskila; Chua, Jennifer Junardi; Arletta, Alicia; Christine, Gabriela; Pranoto, Arief Alfred
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 12 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v3i12.3393

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada membantu ibu tunggal di Indonesia, yang menghadapi stigma sosial dan diskriminasi akibat budaya patriarki, dalam pengurusan dokumen sipil seperti akta kelahiran anak tanpa nama ayah. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan dukungan hukum dan sosial kepada ibu tunggal serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Pengabdian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi kasus dan peristiwa nyata. Hasil pengabdian menunjukkan pentingnya pengakuan hukum bagi anak luar kawin melalui akta kelahiran, yang memberikan anak hak-hak keperdataan. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi ibu tunggal untuk memperoleh akta kelahiran anak mereka dan meminimalisir ketidakadilan.
Pertanggungjawaban Perusahaan Pinjaman Online atas Tindakan Intimidasi yang Dilakukan oleh Debt Collector Terhadap Peminjam Chua, Jennifer Junardi; Christine, Gabriela; Arletta, Alicia; Pranoto, Arief Alfred
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i6.2708

Abstract

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan, kegiatan transaksi barang atau jasa serta kegiatan ekonomi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, memerlukan perjanjian sebagai bentuk utama dari persetujuan antara pihak yang bersepakat serta menjadi dasar hukum rujukan. Asas Pacta Sunt Servanda bermakna bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan serta tertuang dalam sebuah akta kesepakatan berupa perjanjian, maka berlaku sebagai ketentuan hukum diantara para pihak yang melibatkan diri. Di dalam kegiatan masyarakat terkait saling mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian sering kali mengakibatkan konsekuensi hukum yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini menimbulkan perselisihan para pihak dalam proses pemenuhan pertanggungjawaban atas permasalahan yang timbul dari kesepakatan tersebut. Pinjaman online merupakan suatu bentuk dari peristiwa ekonomi berupa adanya transaksi melalui media elektronik antara dua belah pihak atau lebih yang didasari dengan kata sepakat serta kemudian termaktub dalam akta perjanjian. Namun dalam kaitan pertanggungjawaban terhadap akibat yang muncul tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dari tindakan pihak terkait secara meluas serta terjadi tidak semestinya. Debt Collector sering dilibatkan sebagai solusi dalam tindakan menekan debitur untuk dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Selain itu di dalam menjalankan fungsinya debt collector cenderung melakukan tindakan kesewenang - wenangan dengan mengintimidasi pihak debitur terkait.
Fragmentasi Otoritas Dalam Proses Sertifikasi Halal dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Christine, Gabriela
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 12 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i12.7382

Abstract

This research examines the fragmentation of authority in the halal certification process in Indonesia and its implications for consumer protection. With the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance (UU JPH), the authority to issue halal certification has shifted from a centralized system under the Indonesian Ulema Council (MUI) to a more decentralized model involving the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) and other actors like the Halal Inspection Agency (LPH) and Halal Assistance Officers (Pendamping PPH). This study aims to analyze the legal framework surrounding this fragmentation and its impact on ensuring consumer rights and product integrity. By exploring the legal structure and implications of these changes, the research highlights the challenges in maintaining consistent standards and safeguarding public trust. The study suggests that the fragmentation of authority may lead to potential issues in the certification process, including overlapping responsibilities and concerns about the quality control of halal products, which can negatively affect consumer protection.
Co-Authors Arletta, Alicia Chua, Jennifer Junardi Pranoto, Arief Alfred Sinaga, Irene Putri A. S. Yuni Priskila Ginting