Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementation of the Criminal System for Children as Perpetrators of Criminal Acts from the Perspective of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Jingga, Anya Jibril Ratu; Hapsari, Maharani Dwi; Hosnah, Asmak Ul
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 12 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i12.12470

Abstract

This paper explains the basis of legal protection for children who commit crimes according to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which refers to the Convention on the Rights of the Child. The problems discussed also refer to the protection of children as perpetrators. The research method applied for this study is normative legal research, which is included in the realm of legal dogmatics and focuses on the analysis or study of legal regulations. This study, first, found that the provisions of punishment for children are in accordance with those regulated in Law Number 35 of 2014 which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which states that imprisonment may be imposed on children only if there is no other alternative, and must be separated from adult prisons. Second, efforts to protect children are carried out through the application of restorative punishment and diversion, if they meet the requirements stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Ceysa, Salisa Dwi; Putri, Junita Demar; Jingga, Anya Jibril Ratu; Hapsari, Maharani Dwi; Putri, Dinda Aulia; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13099

Abstract

Asuransi atau dalam bahasa Belanda (verzekering) berarti ketahanan dan memiliki pengertian yaitu lembaga yang untuk pengalihan risiko yang amat penting bagi masyarakat dan dunia usaha. Perlindungan hukum lebih memberikan beban pada pemegang polis dibandingkan pada perusahaan asuransi sesuai ketentuan undang-undang. Peraturan PerUndang-Undangan Perasuransian Tahun 2014 Nomor 40 sebagaimana diatur di dalam Pasal 26. Bentuk penyelesaian sengketa klaim asuransi mengatur tentang apabila pengusaha tidak menanggapi atau menolak atau tidak menyerahkan ganti rugi atas klaim konsumen yang timbul melalui klaim asuransi, maka konsumen dapat dengan ketentuan bahwa Anda mempunyai hak untuk menuntut dan menyelesaikan perselisihan.
Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda Berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan Jingga, Anya Jibril Ratu; Hapsari, Maharani Dwi; Hosnah, Asmak Ul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14697

Abstract

Pemikiran Mazhab melawan hukum yang material, sebuah tindakan selain membandingkan rumusan undang-undang, pun patut bersifat melanggar hukum. Meskipun kata melanggar hukum tidak tercantum pada rumusan pasal tetapi melawan hukum ialah unsur tindak pidana. Kadang-kadang melawan hukum menjadi bagian inti delik seperti delik pencurian, dan harus termuat dalam dakwaan. Jika tidak terbukti, maka putusan bebas karena dipandang tidak terjadi delik pencurian. Banyak ditemukan kedapatan sebagian pasal tindak pidana yang bisa didapatkan atas satu perbuatan ketika meninjau beragam rumusan pasal tindak pidana pada KUHPidana. Pada hakikatnya dalam KUHPidana jua diketahui terdapat ketetapan dari perbarengan, khususnya mengenai perbarengan peraturan. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta tindak pidana pemerasaan ialah tindak pidana yang digolongkan pada tindak pidana harta kekayaan dibagian pasal-pasal pada KUHPidana. Sebuah keharusan terdapatnya kesatuan waktu diantara pencurian dan kekerasan merupakan alasan bagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak disebutkan Pasal 365 KUHPidana itu sendiri. Bahwasanya kekerasan yang dilangsungkan dengan tujuan guna mengancang, memudahkan ataupun melekaskan tindak pidana pencurian ataupun demi peluang melarikan diri terkait urusan tertangkap tangan ataupun demi terus menguasai/mengendalikan materi yang dicuri. Terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditetapkan pada Pasal 365 KUHP. Bahwasanya hukuman penjara paling lama sembilan tahun, dalam prosesnya pencurian diadili terlebih dahulu, disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada orang, yang bertujuan hendak menyiagakan ataupun mempermudah pencurian tersebut atau bilamana tertangkap agar ada jangka bagi dirinya sendiri ataupun temannya yang ikut mempraktikkan kejahatan tersebut bakal melarikan diri ataupun agar barang yang dicuri tersebut tetap/masih ia miliki. Terdapat perbedaan diantara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasaan berada di penekanan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tindak utamanya yakni pencurian (Pasal 362 KHUPidana). Penekanan yang dimaksud yakni pada perbuatan melakukan pengambilan barang/materil tertentu yang menandakan karakteristik pencurian. Pilihan melakukan kekerasan bukanlah cara yang diutamakan, akan tetapi pilihan tersebut hanya untuk mengonsepkan atau memudahkan pencurian, cara ini juga berlaku supaya kemungkinan melarikan diri ataupun guna mempertahankan/menguasai barang yang dicuri.