Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara
Mutia Kardina
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Mutia Kardina; Aldri Frinaldi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 4 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i4.730

Abstract

Corruption is an unethical act, such as embezzlement, accepting bribes, and similar actions. The practice of corruption has permeated all levels of government, including the executive, legislative, and judicial branches, both at the central and local levels. As democracy has developed in Indonesia, the quantity and quality of corrupt activities have also increased. On the other hand, Administrative Law can be described as a guide for government actions, the implementation of activities, the management of public policies, decision analysis, and the tasks of individuals and groups in providing public services and goods. Additionally, Administrative Law is also an academic and theoretical field related to state governance. This research aims to investigate how Administrative Law can play a role in preventing corrupt practices. The results of this study indicate that Administrative Law plays a crucial role in establishing transparent and corruption-free governance. The role of Administrative Law in preventing corruption involves optimizing leadership, improving policy implementation, enhancing the integrity and ethics of the bureaucracy, and increasing public understanding of laws related to corruption.
Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Carocok Painan Di Kabupaten Pesisir Selatan Mutia Kardina; Fachri Adnan, M.; Khaidir, Afriva
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi memiliki kelebihan seperti efisiensi, kesetaraan perlakuan, keterbukaan informasi, dan spesialisasi tugas. Namun, kekurangannya meliputi sifat kaku, impersonal, dan alienasi. Birokrasi seharusnya dijalankan dalam sistem hierarki vertikal yang ketat dengan pembagian kerja yang spesifik dan kompetensi teknis tinggi. Dinas Pariwisata mengelola pariwisata di seluruh objek wisata di Pesisir Selatan, termasuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata. Dinas Pariwisata bekerjasama dengan masyarakat dan pihak pemerintah untuk melakukan pengelolaan pariwisata di Pesisir Selatan. Wisata pantai Carocok di Painan dikelola oleh masyarakat, tetapi pemerintah mengatur pengembangannya. Pelatihan dan pembinaan keamanan serta keselamatan di destinasi pariwisata menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan bagi pengunjung. Birokrasi Dinas Pariwisata berperan dalam mengenalkan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Ini meliputi promosi destinasi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.
Co-Authors Afriva Khaidir Aldri Frinaldi M. Fachri Adnan