Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mitigasi Resiko Antara Para Pihak Dan Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Darda Daraba; Sumiyati B; Asdar Arti
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.892

Abstract

This research aims to analyze risk mitigation between parties in contracts for the procurement of government goods/services and analyze the consequences of default between the parties in contracts for the procurement of government goods/services. The research method used is normative juridical. There are 2 (two) conclusions as a result of the research, first: Mitigation of risks between Parties in Contracts for the procurement of Government Goods/Services. The PPK expects the PPK to pay attention to critical points based on the results of identification in each stage of contract management for the procurement of government goods/services. Second, by mitigating risks, legal certainty and justice can be achieved which provides clarity in carrying out legal actions when implementing contracts in the form of performance even when the contract is in default.
Assessing the Effectiveness of Gakkumdu in Handling Electoral Crimes in the 2024 Regional Head Election in South Bolaang Mongondow Regency Mohamad, Hirsan; Darmawati; Sumiyati B
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4442

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana pemilihan merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan legitimasi demokrasi lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibentuk sebagai mekanisme koordinatif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan penanganan pelanggaran pemilihan berjalan efektif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gakkumdu telah berfungsi dalam mengidentifikasi dan mengkaji dugaan tindak pidana pemilihan, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kendala regulatif, khususnya batas waktu penanganan perkara yang sangat ketat. Selain itu, koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan alat bukti, dinamika sosial-politik lokal, serta budaya hukum masyarakat turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum pemilihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan reformulasi kebijakan penanganan tindak pidana pemilihan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Gakkumdu dalam menjamin pemilihan yang demokratis dan berkeadilan.