Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara CITACONOMIA : Economic and Business Studies
Sanmas, Rusdi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Tinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP ketentuan Pasal 340 KUHP Sanmas, Rusdi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 2 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i2.1507

Abstract

Indonesia adheres to the supremacy of law as the front guard towards a welfarstate (welfare state) as stated in the 4th paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which mandates the protection of the entire Indonesian nation, which also protects in terms of law enforcement. In order to realize these ideals, in a state it is necessary to regulate norms or rules that are public in nature and apply nationally as a control mechanism for its citizens. One of the public regulations is the regulation that contains criminal law. Based on the background, problem identification, the problem can be formulated with the following research questions; Will the perpetrator be deterred in cases of premeditated murder? What are the judge's legal considerations in deciding a criminal case of premeditated murder?
Kajian Hukum Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Terkini: Usia Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah Sanmas, Rusdi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 4 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i4.1508

Abstract

This study aims to analyze significant changes in Indonesia's constitutional law, particularly regarding the Constitutional Court's decision on the age limit for presidential and regional head candidates. Decision No. 78/PUU-XXI/2023 lowers the minimum age, previously set at 40 years, to be more inclusive for younger generations. Using a normative juridical approach, this research evaluates the legal and political impacts of this change and its implications for Indonesia's electoral system. Based on an analysis of legal documents and data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the study finds that youth political participation is expected to increase, given the dominance of the productive age population in Indonesia's demographics. This decision is anticipated to facilitate broader participation from younger generations, both as voters and potential leaders. However, debates remain regarding the experience and competence of young leadership candidates. In conclusion, the Constitutional Court's decision reflects a move towards a more inclusive democracy but requires additional policies to ensure that young leaders elected possess adequate capacity to manage governance.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Sanmas, Rusdi
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 3 No. 04 (2024): Oktober - Desember
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v4i02.2159

Abstract

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi. Perlindungan terhadap anak diawali dengan konvensi-konvensi internasional hak asasi manusia dan anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara realita di masyarakat, anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun secara psikis, yang rawan menjadi korban kejahatan, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur. Adapun alasan yang mendasar adalah karena kebutuhan ekonomi baik dari orang tua, maupun orang lain, atau oknum-oknum tertentu, dalam mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan. Praktek mempekerjakan anak dibawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri. Berdasarkan uaraian latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah tentang persoalan-persoalan tindak pidana eksploitasi anak, yang dikaitkan pada ketentuan-kentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu tertentu. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk dapat membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.
Co-Authors