Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Sihombing, Indra Gatot
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terkait Sumpah Jabatan Pejabat Publik Durahman, Dani; Chalil, Sri Mulyati; Sihombing, Indra Gatot
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19131

Abstract

Perilaku pejabat merupakan sauritauladan bagi masyarakat atau rakyat pada umumnya, sudah sepatutnya seorang pejabat publik memberikan contoh yang baik. Perkembangan saat ini terjadi beberapa pejabat yang melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatannya, padahal ketika seorang pejabat publik menyampaikan sumpahnya maka dirinya sudah berjanji dihadapan publik dan tuhan, sudah semestinya pejabat tersebut melaksanakan apa yang sudah ikrarkan. Tidak adanya sanksi baik administrasi, perdata maupun sanksi pidana terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan sumpah jabatannya bukan berarti pejabat dengan bebas melanggarnya, karena semuanya merupakan bagian dari etika politik pejabat, untuk mengeliminir pejabat publik melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatan maka perlu diatur formula sanksi pidana dikarenakan perbuatan pejabat tersebut termasuk dalam pembohongan publik maka diperlukan sanksi pidana ancaman 5 (lima) tahun kurungan penjara supaya ketika pejabat tersebut terbukti bersalah dan dihukum oleh pengadilan maka pejabat tersebut tidak dapat kembali menjadi pejabat public
The Designation of Money as Evidence in Corruption Cases: A Legal Normative Study of Law Enforcement Practices in Indonesia Durahman, Dani; Sihombing, Indra Gatot; Azhari, Arie; Setia Gunawan, Dini Eka; P Bunga, Dinda; Farida, Ade
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10362

Abstract

Corruption offences in Indonesia not only cause financial losses to the state, but also undermine public trust in the legal system. In the law enforcement process, money obtained through corruption is often used as key evidence to uncover the flow of funds and prove the element of state losses. This study aims to analyse the designation of money as evidence in corruption cases through a normative legal approach by examining legislation, legal doctrine, and judicial practice in Indonesia. The results of the study show that the determination of money as evidence has a strategic role in proving the elements of unlawful acts and strengthening the construction of the public prosecutor's indictment. However, there are still problems related to seizure procedures, evidence management, and the return of state losses that are not yet optimal. The lack of synchronisation between the provisions in the Criminal Procedure Code, the Corruption Eradication Law, and practices in the field also hinders the effectiveness of law enforcement. Therefore, regulatory harmonisation and increased professionalism among law enforcement officials are needed so that the management of money as evidence can provide legal certainty, justice, and benefits in the eradication of corruption in Indonesia.
Co-Authors Ade Farida, Ade Azhari, Arie Dani Durahman P Bunga, Dinda Setia Gunawan, Dini Eka Sri Mulyati Chalil