<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk menganalisis makna dari kedudukan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak di media social dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak di media social. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, ketentuan tentang tindak pidana terkait dengan pelacuran telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP, tindak prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mengatur tentang bagi seseorang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Kedua, bahwa kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana prostitusi secara online di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemidanaan terhadap PSK dan pengguna termasuk anak sebagai pelaku prostitusi online juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena anak dalam sistem peradilan anak dilindungi haknya dan anak masih berada dalam tanggungjawab orang tuanya mengingat dalam prostitusi online yang menjadi korban bukanlah orang lain melainkan anak itu sendiri.]]>
