Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI RIO LAW JURNAL Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Haiti, Diana
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama Putri, Kerina Maulidya; Anwary, Ichsan; Haiti, Diana
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.243 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.21

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta serta menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriprif analitis yaitu penelitian yang bersifat secara alamiah dengan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejalan dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Hasil Penelitian Pertama: Kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol. Apabila notaris melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi, mentaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, maka notaris akan mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang mentaati aturan-aturan undang-undang. Kedua: Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hokum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawaban secara pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.
Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Caesar, Fadel Muhammad; Anwary, Ichsan; Haiti, Diana
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.61 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.35

Abstract

Menjalankan tugasnya seorang Notaris bisa terkena permasalahan hukum yang mengharuskannya diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, pemeriksaan terhadap Notaris tidak bisa dilakukan serta merta melainkan wajib memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam wajib untuk mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, ada keadaan di mana Notaris melakukan pemerikssaan tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Keadaan demikian membuat terlewatnya prosedur wajib yang harus dilakukan penyidik dalam memeriksa Notaris, sehingga terhadap Notaris tersebut dapatkah untuk dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada keadaan telah diperiksanya notaris oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka menjadi persoalan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Sebagaimana diketahui notabenya Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi alat buki yang sah, apabila satu prosedur yang diwajibkan Undang-Undang terlewat seperti apa akibat hukum yang timbul atas keadaan tersebut
PENYUSUNAN PERATURAN SEKOLAH UNTUK BIJAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Haiti, Diana; Syaufi, Ahmad; Utami, Suci; Erbianti, Rizka Dwi
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 3, No 4 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v3i4.11419

Abstract

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang resmi ditetapkan dan diterapkan, khususnya yang memuat tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Sehingga dilakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan sekolah yang memuat dasar-dasar hukum khususnya aturan pendidikan dan ITE.Kata kunci: Peraturan Sekolah, Pemanfaatan, Media Sosial, Siswa
Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Global Islamic Boarding School Barito Kuala Ahmad, Syaufi; Haiti, Diana; Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 4, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v4i3.14358

Abstract

Ruang digital menjadi tempat bagi remaja untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing dalam registrasi akun pada berbagai media sosial, yang mana kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi dengan menggunakan sandi yang memuat unsur angka dari tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir. Keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi agar Siswa Global Islamic Boarding School Kabupaten Barito Kuala mengetahui dan memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
A Culturally Adaptive Model of Rehabilitative Justice across Secular and Islamic Approach Purnama Sari, Imma; Haiti, Diana; Nurunnisa
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 23 No 2 (2025): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v23i2.13131

Abstract

Background: Contemporary criminal justice systems are increasingly challenged to balance punitive measures with rehabilitative goals, particularly in culturally diverse and legally pluralistic societies. While secular models, such as those found in Norway, emphasize rights-based rehabilitation, Islamic-majority countries like Malaysia and Indonesia navigate complex intersections between religious ethics and secular legal frameworks. Purpose: This study aims to investigate how secular and Islamic approaches to rehabilitative justice are operationalized across three jurisdictions—Norway, Malaysia, and Indonesia—and to identify pathways for integrating ethical, institutional, and empirical insights into a cohesive, context-sensitive reform model Methods: Employing a qualitative-comparative design, the research combines normative legal analysis, socio-legal investigation, and thematic content analysis. Primary sources include national legal documents, prison policies, international reports, and expert interviews Results: Findings reveal that Norway’s secular rehabilitative system achieves strong empirical outcomes through individualized, rights-based practices; Malaysia partially integrates Islamic ethical principles into correctional programs with measurable, though uneven, success; while Indonesia’s fragmented legal system relies largely on grassroots religious initiatives without formal institutional integration, resulting in persistently high recidivism Implication: The study contributes both theoretically and practically by demonstrating that ethical pluralism—rather than creating fragmentation—can enrich rehabilitative justice if systematically integrated. For policymakers, the findings suggest the need to embed both secular human rights and religious ethical commitments into penal reform strategies, particularly in Muslim-majority and legally hybrid societies. Originality: This article advances the literature by offering one of the few cross-jurisdictional, empirically grounded comparative studies that bridge secular and Islamic rehabilitative frameworks, challenging binary understandings and proposing an integrative, ethically robust model for justice reform
Peralihan Hak Atas Tanah Yang Objeknya Berada Di Bantaran Sungai Amalia, Tina; Haiti, Diana; Erliyani, Rahmida
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1740-1747

Abstract

Konflik peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dilatar belakangi oleh norma hukum dan norma sosial. Secara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagai ruang publik yang dikuasai oleh negara. Di sisi lain, norma sosial seringkali dilanggar karena adanya klaim kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya berada di bantaran sungai dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaran sungai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga  hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah, PPAT wajib menggunakan prinsip kehati-hatian terutama terhadap objeknya yang berada di bantaran sungai. Prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh PPAT tentunya dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Prinsip ini merupakan bagian dari kode etik PPAT dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, keabsahan peralihan hak atas tanah di bantaran sungai dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan objek dalam perjanjian jual beli melanggar Undang-Undang, maka dengan ini perjanjian batal demi hokum dan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT di bantaran sungai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan oleh status tanah tersebut sebagai milik negara dan peruntukkannya untuk kepentingan umum serta pelestarian lingkungan
Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak melalui Media Sosial Fitriana, Rizka Rania; Haiti, Diana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk menganalisis makna dari kedudukan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak di media social dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak di media social. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, ketentuan tentang tindak pidana terkait dengan pelacuran telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP, tindak prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mengatur tentang bagi seseorang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Kedua, bahwa kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana prostitusi secara online di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemidanaan terhadap PSK dan pengguna termasuk anak sebagai pelaku prostitusi online juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena anak dalam sistem peradilan anak dilindungi haknya dan anak masih berada dalam tanggungjawab orang tuanya mengingat dalam prostitusi online yang menjadi korban bukanlah orang lain melainkan anak itu sendiri.
Diversi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak maulida, Anissa; Haiti, Diana
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1448

Abstract

ABSTRAKUndang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana menangani perkara anak. Penyelesaian pidana anak dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi dengan konsep Keadilan Restoratif. Adanya Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindarnya stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya upaya Diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, dan dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika Undang- Undang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, Undang- Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang pengaturan sanksi bagi anak. Maka berlakunya sanksi dalam Undang- Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Dan jika dilihat mengenai pengaturan sanksi penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 Undang- Undang Narkotika yang di bawah 7 tahun yang mana sesuai dengan syarat Diversi, maka seharusnya Diversi bisa dilaksanakan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.Kata Kunci: Anak, Diversi, Penyalahgunaan Narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN Hayati, Marhamah; Haiti, Diana
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1442

Abstract

ABSTRAKPada masa sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak terutama anak yang belum berumur 12 tahun, bahkan ada anak yang masih berusia 8 tahun sudah melakukan suatu tindak pidana yaitu pada kasus yang terjadi pada bulan Januari 2023 di Mojokerto, seorang anak perempuan berusia 6 tahun diperkosa oleh 3 orang anak laki-laki yang berumur 8 tahun yang dilakukan sebanyak 5 kali. Akan tetapi, Undang-Undang telah mengatur sanksi keputusan yang diberikan bagi pelaku anak yang belum berumur 12 tahun, yang mana hal tersebut diatur dengan mempertimbangkan dari segala aspek yang terbaik bagi anak karena masa depannya masih panjang. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi, bukan hanya dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari beberapa kajian hukum pidana, apakah ada model pertanggungjawaban pidana yang sesuai kedepannya untuk dapat memidana anak ini dengan tetap memperhatikan dampak bagi anak dan tetap ada batasannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun dan untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun. Penelitian ini juga menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang paling tepat terhadap Anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Anak, Dibawah Umur 12 Tahun. 
Pendirian Perseroan Terbatas terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris Haiti, Diana; Nurunnisa, Nurunnisa; Ulfah*, Sri Aulia
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26623

Abstract

Akta pendirian bagi pelaku usaha atau perseroan terbatas sangatlah penting sebagai bukti tertulis kepemilikan pelaku usaha yang akan daftarkan oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Namun, dalam proses pengajuan dan pendaftaran tersebut, tidak jarang terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan, baik yang tercantum dalam akta pendirian atau kesalahan penginputan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perseroan terbatas tidak dapat melanjutkan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kehati-hatian notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach serta sanksi yang dikenakan kepada notaris terhadap kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (a) prinsip kehati-hatian Notaris dalam pendirian perseroan terbatas terkait OSS Risk Based Approach yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dasar ketelitian, keseksamaan, kecermatan, dan jujur dalam menjalankan tugas jabatan dan kehati-hatian yang mana hal ini hanya disebutkan secara tersirat. (b) Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang bersifat reparative. Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang dan bisa pula dikenakan sanksi perdata dengan pengajuan gugatan secara perdata kepada notaris.
Co-Authors Achmad Ratomi Ahmad Syaufi Ahmad, Syaufi Amalia, Tina Caesar, Fadel Muhammad Erbianti, Rizka Dwi Erliyani, Rahmida Fitriana, Rizka Rania Hayati, Marhamah Ichsan Anwary, Ichsan maulida, Anissa Mispansyah, Mispansyah Nurunnisa Nurunnisa, Nurunnisa Purnama Sari, Imma Putri, Kerina Maulidya Suci Utami, Suci Ulfah*, Sri Aulia