<![CDATA[The focus of this research is on unregistered divorce, which subsequently impacts the occurrence of a second unregistered marriage because one administrative requirement cannot be fulfilled, namely a divorce certificate. What is interesting about this second unregistered marriage is that it was carried out by the wife, who, according to positive law, has committed polyandry. This type of research is classified as empirical legal research with a socio-legal approach or static sociology of law. The data analysis technique used in empirical legal research involves taking a systematic and factual picture. The results showed that the practice of unregistered divorce in Negara Sakti Village, Pakuan Ratu Subdistrict, was caused by several factors such as the distance to the Religious Court, economic factors, lack of knowledge about the law, and hereditary habits. Meanwhile, the practice of unregistered divorce in Negara Sakti Village involves the couple who are divorcing signing a divorce statement witnessed by village officials, village elders, and the village mudin (not before the Court), which is not in accordance with state regulations. The phenomenon of unregistered divorce in Negara Sakti Village has led to the occurrence of second unregistered marriages, identity falsification, confusion of lineage, and polyandry for ex-wives who marry other men. [Fokus penelitian ini adalah pada perceraian yang tidak terdaftar, yang berdampak pada terjadinya pernikahan kedua yang juga tidak terdaftar karena salah satu syarat administratif tidak dapat dipenuhi, yaitu sertifikat perceraian. Menariknya, pernikahan kedua yang tidak terdaftar ini dilakukan oleh istri, yang menurut hukum positif, telah melakukan poliandri. Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-hukum atau sosiologi hukum statis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris melibatkan pengambilan gambaran sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian yang tidak terdaftar di Desa Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak ke Pengadilan Agama, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan kebiasaan turun-temurun. Sementara itu, praktik perceraian yang tidak terdaftar di Desa Negara Sakti melibatkan pasangan yang bercerai menandatangani pernyataan perceraian yang disaksikan oleh pejabat desa, tokoh masyarakat, dan mudin desa (bukan di hadapan Pengadilan), yang tidak sesuai dengan peraturan negara. Fenomena perceraian yang tidak terdaftar di Desa Negara Sakti telah menyebabkan terjadinya pernikahan kedua yang tidak terdaftar, pemalsuan identitas, kebingungan garis keturunan, dan poliandri bagi mantan istri yang menikah dengan pria lain].]]>
