<![CDATA[Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan pengelolaan usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.]]>
