Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CITIZEN CHARTER Journal of Regional and Rural Development Planning Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Innovative: Journal Of Social Science Research
Sumawidayani, Nyoman
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KOTA DENPASAR Sumawidayani, Nyoman; Suprilyani, Ni Wayan; Sastra Wijaya, Komang Adi
CITIZEN CHARTER Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : CITIZEN CHARTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.627 KB)

Abstract

ABSTRACT The Effect of Public Participation on the Performance of the Employment Social Security Organizer Agency (BPJS-Employment) of Denpasar The performance of BPJS-employment is not maximal so that there is a need of public participation to improve performance of BPJS-employment. The finding of the results of simple linear regression test showed that public participation influenced the performance of Employment Social Security Organizer Agency (BPJS-Employment) of Denpasar with regression coefficient score of 0.835, which means that if there is 1% increase of public participation then the performance of the agency will increase 0.835 point. Keywords: Public Participation, Performance
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM Sumawidayani, Nyoman; Adventius Hamel, Victorius; Gde Brahmantya Murti, Anak Agung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.9568

Abstract

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah  Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan  terhadap pengelolaan  MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan  pengelolaan  usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.
Can Subaltern Exist? Reinterpreting the Issue of Subalternity (Case Study of Blimbingsari Village - Jembrana Regency and Pegayaman Village - Buleleng Regency) Hamel, Victorius; Suryawan, Dewa Ketut; Sumawidayani, Nyoman
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu
Publisher : P4W IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jp2wd.2024.8.2.161-171

Abstract

The objective of this study is to further elucidate a significant inquiry posed by Gayatri Spivak, namely, the ability of the subaltern to articulate their voice. This inquiry's significance arises within the context of social interactions, where there are discernible patterns of social dominance. Is it possible for a social group to survive without the active participation and expression of its members? This study aims to investigate how a village can persist within a social, cultural, and political framework that actively conceals its presence. The aforementioned pressure is commonly acknowledged as an inherently social phenomenon, indicating the presence of a mechanism of social hegemony. The hegemonic process is enacted through the implementation of village norms, particularly about customary villages (desa adat). The majority of villages in Bali adhere to a dual system of governance, consisting of office villages (desa dinas) and customary villages desa adat. Nevertheless, it is worth noting that the focus of this research lies solely on two specific villages, both of which adhere to a single type of governance known as the official village. The two villages under consideration are Blimbingsari in the Jembrana district and Pegayaman in Bali's Buleleng district. Both communities remain independent settlements in Bali to this day. Nevertheless, the dynamics and obstacles that exist are not straightforward. This research tries to listen to the voices of the subaltern and classifies them into four main issues, namely: 1) cultural politics; 2) political economy; 3) Ideology; 4) Conscientization. Through these four issues, an understanding of how these two villages continue to exist amid existing social harmonization is obtained.
Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Desa Melalui Pelatihan dan Pendampingan di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Antarini, Lilik; Sumawidayani, Nyoman; Anggriyani, Ni Made
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.16032

Abstract

Tatakelola pemerintah desa di Desa Lebih belum berjalan secara optimal hal ini karena dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat belum terdapat standarisasi yang pasti. Maka melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan metode pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa dapat mendorong perangkat desa untuk dapat menyusun SOP pelayanan administrasi sebagai bentuk standarisasi pelayanan. Sehingga dengan adanya SOP Pelayanan administrasi dapat memberikan manfaat bagi perangkat desa sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Adapaun manfaat atau impact yang didapatkan dengan adanya SOP, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan di Kantor Desa Lebih. SOP Pelayanan yang disusun tidak hanya dibuat dalam bentu hard copy tetapi juga dibuat dalam bentuk soft copy berupa video animasi alur pelayanan administrasi di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.
Desa Tanpa Desa Adat di Bali: Sebuah Kajian Subaltern (Studi Kasus Desa Blimbingsari – Kabupaten Jembrana dan Desa Pegayaman- Kabupaten Buleleng) Hamel, Victorius Adventius; Sumawidayani, Nyoman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil lokus penelitian kepada dua desa yaitu desa Blimbingsari di Kabupaten Jembrana dan desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng. Kedua desa ini memiliki kekhasan karena berlatar belakang sejarahnya. Desa Blimbingsari berlatar belakang budaya Bali dengan keyakinan masyarakatnya beragama Kristen Protestan, dan desa Pegayaman berbudaya Bali, Jawa dan Bugis berlatar belakang mayoritas beragama Islam. Tata kelola desa di Bali secara umum bersifat dualitas, desa dinas dan desa adat, tetapi di kedua desa ini tata kelola hanya bersifat monolitas (desa dinas). Dinamika dan tantangannya tata kelola menjadi sangat tinggi. Dinamika dan tantangan yang dirasakan oleh desa ini kemudian dilihat sebagai suara-suara yang tidak dapat diungkapkan karena beragam persoalan sosial dan politik. Penelitian ini mengaji terpendamnya usara-suara tersebut sebagai akibat dari hegemonisasi yang terjadi secara sosial dengan mencoba mengungkapkannya melalui empat pendekatan yang akan dilakukan yaitu:  1) Cultural Politics 2) Political Economy 3) Ideology 4) Conscientization.
Evaluation of The Local Village Assistance Program: Case Study of Budget Management in Bakas Traditional Village, Banjarangkan District, Klungkung Regency Sumawidayani, Nyoman
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1160

Abstract

The financial management of the Bakas Traditional Village, especially in the planning process and use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APB) of the Bakas Traditional Village, has been accompanied by the Village's Local Assistance Officer. Even though it has subsided, there are still irregularities in financial management in the Bakas Traditional Village, one of the cases currently occurring, namely the corruption case of the Traditional Village LPD. Based on these problems, it is necessary to evaluate the Local Village Assistance Program in Managing the Bakas Traditional Village Revenue and Expenditure Budget (APB). This research aims to evaluate the implementation of the Village Local Facilitator Program in Managing the Revenue and Expenditure Budget (APB) of the Bakas Traditional Village, as well as finding and formulating the work pattern of the Traditional Village Local Facilitator in Managing the Revenue and Expenditure Budget (APB) of the Bakas Traditional Village. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The research results show that the Village Facilitator accompanies every process in the planning, implementation and accountability of the Traditional Village APB. The existence of a Traditional Village Assistant can help in managing the administration of the Bakas Traditional Village regarding planning the use of funds and the Sikuat reporting system.
Co-Authors Adventius Hamel, Victorius Anggriyani, Ni Made Antarini, Lilik Gde Brahmantya Murti, Anak Agung Hamel, Victorius Hamel, Victorius Adventius Komang Adi Sastra Wijaya Suprilyani, Ni Wayan Suryawan, Dewa Ketut