Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAS KEPEMILIKAN HAK TANAH OLEH WNA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 137/pdt.G/2021/PN Gin Hikmah, Annisa Nur; Cinta, Bunga; J, Yanuar Maharani D; Fatikah, Nafiatul; Choirunnisa, Naqiya Alivia
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian nominee merupakan salah satu perjanjian nama yang terlarang dan disalahgunakan dalam penggunaannya. Seperti pada kasus pinjam nama warga negara Indonesia oleh warga negara asing untuk memiliki kedudukan hak milik yang bersertifikat terhadap tanah yang berada di Indonesia. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan hukum dalam perjanjian pinjam nama juga mengikat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Yang dimana, dalam perjanjian nama ini melanggar ketentuan dari syarat sah perjanjian, yakni dalam hal sebab yang halal. Karena dapat diketahui menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hak milik atas tanah di Indonesia hanya sebatas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sehingga warga negara asing tidak mendapat izin untuk memiliki hak milik, hanya saja memiliki izin dalam hak sewa maupun hak guna. Dengan demikian adanya pembatasan tersebut, warga negara asing melakukan penyelundupan hukum dengan pinjam nama warga negara Indonesia untuk dapat dicantumkan namanya di dalam sertifikat tanah yang akan dibeli. Perkara pinjam nama ini sudah kerap kali terjadi, sehingga perkara ini menjadi salah satu bahan yang menarik perhatian untuk dikaji, dengan tujuan untuk dapat menguraikan permasalahan perjanjian pinjam nama dalam hak kepemilikan tanah warga negara asing, serta dapat mengetahui prosedur dalam penyelesaian sengketa perjanjian nama dalam hak kepemilikan tanah warga asing. Oleh karena itu, untuk dapat dianalisis lebih lanjut maka dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana dalam menganalisis menggunakan teori, asas-asas, konsep-konsep berdasarkan hukum, Undang-Undang yang berlaku, serta data-data kasus yang valid.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Studi Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik Cinta, Bunga; Hakim , Sholihul
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 4 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i4.2789

Abstract

Negara Indonesia mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan adanya pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran tersebut dikarenakan adanya beberapa hal, dan pada saat ini permasalahan utama yang ada yakni sampah. Permasalahan sampah ini menjadi permasalahan nasional dan menjadi permasalahan penting di setiap kotanya, seperti Kota Magelang. Oleh sebab itu, permasalahan sampah ini dianggap penting, karena jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat dan menimbulkan penumpukan sampah. Pemerintah Kota Magelang telah menciptakan kebijakan khusus mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakan hukum. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Kota Magelang mengalami beberapa kendala dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian, tujuan dari adanya penelitian ini menganalisis hambatan dalam implementasi kebijakan, dan mengetahui peran Pemerintah Kota Magelang dalam menciptakan strategi. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini mengggunakan sumber data lapangan dengan wawancara beberapa pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, bidang hukum Kota Magelang, Satpol PP, maupun perwakilan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif  analisis  dalam mengkaji suatu permasalahan. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum maksimal dikarenakan beberapa faktor dalam efektivitas hukum belum terpenuhi. Pemerintah telah menyusun beberapa strategi dengan kegiatan seperti pengembangan program maupun evaluasi.