Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DISKURSUS ATAS MANTAN TERPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH Alasman Mpesau
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8814

Abstract

Terhadap calon kepala daerah, yang statusnya sebagai mantan terpidana dan sedang menjadi terpidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (g) UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan diatur secara rinci pelaksanaannya pada Pasal (4) ayat (1) huruf (f) dan ayat (2a) PKPU 1/2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Namun oleh Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten memperbolehkan calon kepala daerah tersebut berstatus terpidana. Kasus ini terjadi di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara mendalami studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti Undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan beberapa pendekatan mainstream yang biasa digunakan dalam kajian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seorang mantan narapidana korupsi yang belum menjalani hukuman selama 5 tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah, sehingga harus didiskualifikasi dari peserta pemilihan kepala daerah. Begitu juga dengan status terpidana juga tidak memenuhi syarat untuk calon kepala daerah sehingga harus didiskualifikasi.
IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE SEPARATION OF NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS FOR INDONESIAN ELECTION LAW POLITICS Alasman Mpesau; Ruslan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 separates national and local elections with a specific time interval, having implications for the Indonesian electoral system and electoral law policy. This study aims to normatively analyze the impact of this decision on the principle of election simultaneity, transition of terms of office, and future electoral law design. The method used is normative legal research with a legislative approach, case studies, conceptual and comparative studies of the democratic transitions of Germany and South Africa. The results show that Constitutional Court Decision 135 reflects the approach of judicial activism and living constitution, and does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This separation of elections requires legal reform through harmonization of the Election Law and Regional Elections with an Omnibus Law approach. In addition, it is necessary to refine the electoral system towards a mixed-member proportional model to be more representative and democratic. This decision is an important foundation for reforming electoral law politics that is constitutional, adaptive, and responsive to the dynamics of Indonesian democracy.