Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

GAMBARAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF DI PUSKESMAS OEPOI KOTA KUPANG Delprison Ndula Ratu; Domnirsep O. Dodo; Yudhisinta Missa; Serlie K. A. Littik
Medika Alkhairaat: Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Vol 6 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/ma.v6i2.201

Abstract

ABSTRAK Pelayanan kesehatan usia produktif adalah pelayanan skrining kesehatan bagi usia 15-59 tahun dan mendapatkan pelayanan sesuai standar, minimal dilakukan 1 tahun sekali dengan target capaian harus 100% setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, puskesmas yang telah melaksanakan SPM pelayanan kesehatan usia produktif dengan capaian paling terendah adalah Puskesmas Oepoi dengan persentase 8,4%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan SPM pada pelayanan kesehatan usia produktif di Puskesmas Oepoi Kota Kupang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif, jumlah informan sebanyak 5 orang menggunakan teknik indepth interview. Hasil penelitian menunjukan bahwa unsur input, pada aspek man, pengetahuan sudah baik, lama kerja tidak berpengaruh, usia sangat berpengaruh, dan ketersediaan SDM sudah memenuhi standar, terkadang tenaga gizi dan bidan masih jarang terlibat. Pendanaan (money) belum mencukupi, material sudah mencukupi, sarana dan prasarana (machine) sudah memadai, dalam pelaksanaan di lapangan sering ditemui seperti tidak tersedianya meja dan kursi, Method atau metode pelayanan yang diberikan sudah baik dan penerapannya sesuai SOP, market atausasaran sudah sesuai, namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan masyarakat yang mengikuti pelayanan tidak membawa identitas diri. Untuk unsur proces, pada tahap perencanaan dilakukan oleh dinas kesehatan, pengorganisasian berupa pembagian kerja dan koordinasi antara petugas kesehatan berjalan dengan baik, tetapi koordinasi ke instansi masih terdapat kendala, Pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, namun ketika pelayanan dilaksanakan secara bersamaan akan terjadi kekurangan tenaga kesehatan saat pelayanan dalam gedung. Pengawasan berupa pencatatan dan pelaporan sudah berjalan dengan baik, monitoring dan evaluasi juga sudah berjalan dengan baik. Untuk unsur output, belum mencapai target renstra dinas kesehatan yaitu 25%. ABSTRACT Productive age health services are health screening services for ages 15-59 years and get services according tostandards, at least once every 1 year with a target achievement must be 100% every year. Based on data from the KupangCity Health Office, the puskesmas that has implemented SPM for productive age health services with the lowestachievement is the Oepoi Health Center with a percentage of 8.4%. This study aims to determine the picture of theimplementation of SPM in productive age health services at the Oepoi Health Center in Kupang City. The type of research is qualitative research with a descriptive design, the number of informants is 5 people using in-depth interview techniques. The results showed that the input element, in the human aspect, knowledge is good, length of work has no effect, age is very influential, and the availability of human resources has met the standards, sometimes nutrition workers and midwives are still rarely involved. Funding (money) is not sufficient, materials are sufficient, facilities and infrastructure (machines) are adequate, in the implementation in the field often encountered such as the unavailability of tables and chairs, the method or method of service provided is good and its application according to SOP, market or target is appropriate, but there are still obstacles, namely lack of community participation and people who participate in services do not carry their identity. For the process element, at the planning stage carried out by the health office, organizing in the form of division of labor and coordination between health workers went well, but coordination to agencies still had obstacles, the implementation was going well, but when services were carried out simultaneously there would be a shortage of health workers when services were in the building. Supervision in the form of recording and reporting has been going well, monitoring and evaluation have also been running well. For the output element, it has not yet reached the health office strategic plan target of 25%.
Analysis Of The Malaria Elimination Status Maintenance Program In Endedistrict In 2023 Wondo, Regina Ngete; Domnirsep O. Dodo; Tadeus A. L. Regaletha
Medika Alkhairaat: Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Vol 6 No 2 (2024): Agustus
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31970/ma.v6i2.203

Abstract

ABSTRAK Malaria adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh plasmodium dan termasuk dalam kelompokprotozoa. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk menghentikan kasus malaria dengan program eliminasi. Proses eliminasi malaria di setiap provinsi dicapai secara bertahap, dan ditargetkan pada tahun 2030 Indonesia akan bebas malaria. Kabupaten Ende menjadi salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang berhasil mengeliminasi kasus malaria pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program, anggaran, serta output dalam pemeliharaan status eliminasi malaria di Kabupaten Ende tahun 2023. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan penelitian studi kasus, jumlah informan 15 orang menggunakan in-depth interview. Hasil penelitian menunjukkan dalam mencapai status eliminasi malaria di Kabupaten Ende ada inovasi baru yaitu MADURIA (Masyarakat Peduli Malaria).Terkait bagian program terdapat perbedaan sebelum dan setelah eliminasi malaria. Pasca eliminasi lebih difokuskan pada program survei migrasi dikarenakan banyaknya mobilitas masyarakat yang berpergian ke daerah endemisitas tinggi. Program survei migrasi menjadi program prioritas di Kabupaten Ende dalam mempertahankan status eliminasi malaria. Untuk bagian anggaran mengalami keterbatasan setelah adanya eliminasi malaria. Dengan adanya keterbatasan anggaran, banyak kegiatan yang tidak mendapatkan alokasi secara khusus, sehingga perlu bergabung dengan program P2P lainnya. Untuk bagian output dilihat dari cakupan ABER dan API. Peningkatan ABER yang paling tinggi dari 10.5% meningkat menjadi 29.43%. Untuk angka API masih di bawah 1 per 1000 penduduk. Kesimpulan program eliminasi malaria sudah efektif namun perlu meningkatkan pemetaan penduduk untuk mengantisipasi kasus impor dan meningkatkan surveilans migrasi. Pasca e liminasi anggaran semakin terbatas, sehingga perlu di maksimalkan kembali serta perlu dilakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan secara berkala. ABSTRACT Malaria is an infectious disease caused by plasmodium and belongs to the protozoa group. The Indonesian government has attempted to stop malaria cases with an elimination program. The process of eliminating malaria in each province is achieved in stages, and it is targeted that by 2030 Indonesia will be malaria-free. Ende Regency is one of the districts in NTT Province that has succeeded in eliminating malaria cases by 2022. The research aims to determine the program, budget, and output in maintaining malaria elimination status in Ende Regency in 2023. The type of research is qualitative research with case study research, the number of informants was 15 people using in-depth interviews. The results of the research show that in achieving malaria elimination status in Ende Regency there is namely MADURIA (Malaria Care Society). Regarding the program part, there are differences before and after malaria elimination. After elimination, the focus was more on the migration survey program due to the high mobility of people traveling to areas of high endemicity. The migration survey program is a priority program in Ende Regency in maintaining malaria elimination status. The budget section experienced limitations after the elimination of malaria. Due to budget limitations, many activities do not receive special allocations, so they need to join other P2P programs. For the output section, look at the ABER and API coverage. The highest increase in ABER from 10.5% increased to 29.43%. The API figure is still below 1 per 1000 population. Conclusion: The malaria elimination program has been effective but needs to improve population mapping to anticipate imported cases and improve migration surveillance. After elimination, the budget is increasingly limited, so it needs to be maximized again and training needs to be carried out for health workers periodically.