<![CDATA[Artikel ini membahas peran LPPOM MUI sebagai nonstate actors dalam usaha perkembangan industri halal di ASEAN. Peran nonstate actors tersebut akan dianalisis melalui elemen-elemen yang diuraikan oleh Hilary French dalam modelnya, yaitu: information brokering, influencing, monitoring, dan representing. Isu ini diteliti karena industri halal dinilai sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi ASEAN, mengingat wilayah ini memiliki keunggulan dari total populasi 25% umat Muslim seluruh dunia dan memiliki dua negara (Indonesia dan Malaysia) yang terdepan dalam sertifikasi halalnya. Dalam perkembangan industri halal ASEAN, telah ditemukan tantangan dalam usaha harmonisasi standar halal karena kurangnya sinergisitas antaraktor di wilayah tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa peran LPPOM MUI sebagai nonstate actor dalam perkembangan industri halal ASEAN masih minim, terutama setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa masih ada gap partisipasi di antara nonstate actor dengan aktor-aktor lainnya di ASEAN. Maka, direkomendasikan pelibatan nonstate actors dalam negosiasi isu halal yang berlangsung dalam skala ASEAN dan memperjelas peran mereka dalam standar halal ataupun persetujuan yang nantinya akan berlaku di antara negara anggota ASEAN agar integrasi industri halal regional di kawasan Asia Tenggara terpenuhi.This article discusses the role of LPPOM MUI as a nonstate actor in efforts to develop the halal industry in ASEAN. The role of nonstate actors will be analyzed through the elements as described by Hilary French in her model, namely: information brokering, influencing, monitoring, and representing. Halal industry is considered to be one of the driving factors for the ASEAN economy, considering this region has the advantage of a total population of 25% of Muslims throughout the world. ASEAN has two countries (Indonesia and Malaysia) that are leading in terms of halal certification. Challenges have been found in efforts to harmonize halal standards in ASEAN since there is lack of synergy between actors in the region. Through qualitative methods, the author found that the role of LPPOM MUI as nonstate actor is still minimal, especially after the enactment of the JPH Law in Indonesia. This article finds that there is still a participation gap between nonstate actors and other actors in ASEAN. Therefore, the author recommends involving nonstate actors in negotiations on halal issues and clarifying their role in halal standards or agreements that will later apply among ASEAN member countries, in order to fulfill the dream of a more integrative regional halal industry.]]>
