Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi (2017-2019) Faizah Nadhiva; Anggia Utami Dewi; Dadan Suryadipura
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.392 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.157-170

Abstract

Setelah adanya pemilihan presiden di Republik Korea pada tahun 2017, terdapat reorientasi yang ditunjukkan dalam kebijakan luar negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam konteks upaya reunifikasi. Reorientasi yang dibentuk oleh Moon Jae In menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan antar-Korea dan juga adanya upaya reunifikasi yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, menandakan adanya perkembangan dinamis di Semenanjung Korea. Dengan menggunakan konsep orientasi dari K.J. Holsti, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana bentuk reorientasi kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam upaya reunifikasi tahun 2017-2019. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan pengumpulan data dari wawancara dengan pakar-pakar hubungan antar-Korea, dokumen primer berupa kebijakan-kebijakan Republik Korea, dan studi kepustakaan. Hasil dari peneltian ini menemukan bahwa adanya kecenderungan Republik Korea untuk mengubah reorientasi kebijakan luar negerinya ke dalam bentuk “non-alignment diversification” yang kemudian membentuk dinamika hubungan kedua Korea kembali ke tahap rekonsiliasi dan kerjasama. Kata-kata kunci: Kebijakan luar negeri, Republik Korea, Republik Rakyat Demokratik Korea, Reorientasi, Reunifikasi. 
Sosialisasi pelestarian pencak silat sebagai warisan budaya dan soft power indonesia Junita Budi Rachman; Savitri Adityani; Dadan Suryadipura; Bima Prawira Utama; Sintia Catur Sutantri; Mohamad Rizky Novalini
Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 17 No. 2 (2021): Transformasi Desember
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/transformasi.v17i2.3999

Abstract

[Bahasa]: Pencak silat merupakan warisan nasional negara Indonesia yang perlu dikenal dan dilestarikan oleh generasi muda. Oleh karenanya, diperlukan upaya masif untuk mengenalkan pencak silat kepada generasi muda yang salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk sosialiasasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap siswa sekolah menengah pertama tentang pentingnya pencak silat sebagai warisan budaya sekaligus sumber soft power Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan kesediaan untuk bertindak setelah sosialisasi kepada pelajar sekolah menengah pertama (SMP 2) Bandung. Dengan menggunakan model sosialisasi partisipatif dari Mead (1972), kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam empat tahap yaitu tahap persiapan (preparatory stage), tahap meniru atau bermain peran (play stage), tahap siap bertindak (game stage) dan tahap penerimaan target atas norma kolektif (generalized stage). Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan deskripsi data statistik sederhana. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia dan sebagai sumber soft power bagi negara Indonesia. Mayoritas siswa setuju untuk ikut berpartisipasi dalam mempromosikan pencak silat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial mereka. Dengan demikian, kelestarian pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia dan pencak silat sebagai sumber soft power Indonesia potensial untuk diwujudkan melalui para siswa sekolah menengah pertama sebagai generasi penerus. Kata Kunci: Indonesia, pelestarian, pencak silat, soft power, warisan budaya [English]: Pencak silat is the national heritage of the Indonesian that needs to be known and preserved by the younger generation. Thus, massive efforts are needed to introduce pencak silat to the younger generation, one of which is through socialization activities. Socialization in the context of this community service program was carried out to junior high school students (SMP 2) Bandung aiming to provide knowledge and understanding of the importance of pencak silat as a cultural heritage and source of Indonesian soft power, as well as to find out how their reception and the willingness to act after socialization. By using the participatory socialization model from Mead (1972), the socialization consisted of four stages; preparatory stage, play stage, game stage, and generalized stage. The results of the program were analyzed using qualitative methods with the description of simple statistical data. The results of the socialization shows that students gained good knowledge and understanding about the importance of pencak silat as Indonesian cultural heritage and as a source of soft power for the Indonesian state. The majority of students agreed to participate in promoting pencak silat as a form of their awareness and social responsibility. Thus, the preservation of pencak silat as an Indonesian cultural heritage and pencak silat as a source of Indonesian soft power has the potential to be realized through junior high school students as the next generation. Keywords: Indonesia, preservation, pencak silat, soft power, cultural heritage
Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) Alvira Rizki Wulandari; Dadan Suryadipura
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v3i2.33521

Abstract

Diplomasi Ekonomi yang menjadi salah satu fokus dari Pemerintahan Joko Widodo telah mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas seluruh diplomatnya agar dapat menjadi sales person negara. Selain itu, negosiasi perjanjian perdagangan pun menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo. Indonesia pun didorong untuk meningkatkan hubungan ekonominya baik di pasar tradisional maupun non tradisionalnya. Hubungan dengan salah satu negara pasar tradisional Indonesia, yaitu Australia yang juga merupakan salah satu negara tetangga Indonesia memiliki pengaruh cukup besar terhadap kemungkinan keuntungan yang dapat didapatkan oleh Indonesia melalui perjanjian perdagangan. Ambisi ini tertuang dalam perjanjian IA-CEPA yang proses negosiasinya telah dilakukan selama 12 putaran dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan fokus Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan praktik diplomasi ekonominya, beserta adanya peranan kelompok bisnis yang tergabung dalam IA-BPG. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peranan kelompok bisnis dalam membantu pemerintah Indonesia menyukseskan negosiasi IA-CEPA yang akan dilihat dalam perspektif diplomasi komersial menurut kerangka konversi Reuvers dan Ruel.
BUSINESS ACCELERATION PROGRAM PADA PELAKU INDUSTRI PENGOLAHAN BAMBU SKALA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI SELAAWI, GARUT Arianis Chan; Dadan Suryadipura; Nenden Kostini
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.36913

Abstract

Studi terdahulu yang menunjukkan efek buruk pandemi Covid-19 terhadap kelangsungan suatu bisnis di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling terdampak pandemi adalah pelaku usaha dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana banyak pelaku sektor UMKM yang lebih dahulu harus mati sebelum mendapatkan bantuan maupun pendampingan. Program ini dijalankan untuk meminimalisasi hal tersebut. Sekaligus sebagai upaya membentuk pengrajin Selaawi yang memiliki potensi besar untuk dapat membentuk bisnisnya lebih profesional. Selain itu pemerintah setempat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan baru untuk pengembangan dan pendampingan pelaku usaha di wilayahnya. Bagi mahasiswa pendamping yang berperan sebagai fasilitator, kegiatan ini berguna untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperolehnya selama kuliah dalam kehidupan masyarakat secara riil, dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Program ini dibagi menjadi dua kegiatan besar yaitu business acceleration coaching dan business acceleration presentation. Hasil dari kegiatan ini adalah para pengrajin memiliki company profile yang lebih profesional dengan dilengkapi logo, slogan, dan foto produk yang menarik. Selain itu pelaku usaha juga memiliki media sosial yang terkelola dengan baik. Maka, program business acceleration diharapkan dapat menjadi salah satu upaya yang dapat diinisiasi oleh para akademisi, penggiat bisnis, dan pemerintah setempat untuk dapat mengembangkan potensi pelaku usaha di sekitarnya.
Diplomasi Perdagangan Indonesia di Afrika Selatan (2015-2019): Upaya Peningkatan Perdagangan di Pasar Afrika Selatan Sekar Wulan Febrianti; Dadan Suryadipura
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v4i1.35169

Abstract

Riset ini bertujuan menjelaskan upaya diplomasi perdagangan Indonesia untuk meningkatkan perdagangannya di Afrika Selatan tahun 2015-2019. Konsep yang digunakan adalah konsep diplomasi ekonomi dan diplomasi perdagangan dari Okano Heijmans. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif. Sumber data berasal dari studi pustaka dan wawancara. Hasil riset menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2019, Indonesia telah melakukan diplomasi perdagangan di Afrika Selatan meliputi upaya penurunan tarif melalui pembentukan PTA bersama SACU dan Afrika Selatan, mengadakan Konsultasi Bilateral RI-Afrika Selatan, melakukan kunjungan terkait pendirian pabrik Indomie di Afrika Selatan, serta melindungi produk Indonesia dari antidumping dan safeguard. Meskipun demikian, Indonesia belum optimal dalam meningkatkan perdagangannya di Afrika Selatan. Hambatan utama dalam meningkatkan perdagangan Indonesia di Afrika Selatan adalah tarif yang tinggi serta masih rendahnya rasa percaya Afrika Selatan terhadap Indonesia sebagai mitra dagang. Meskipun demikian, terdapat beberapa potensi lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan di Afrika Selatan, seperti investasi, joint venture, dan meningkatkan promosi perdagangan.
Indonesia And Germany Bilateral Cooperation Towards Renewable Energy Transition Through Clean, Affordable and Secure Energy (Case) Firsty Afrilia Hariyadi; Dadan Suryadipura
JURNAL ILMU SOSIAL Volume 21, Issue 2, Year 2022
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.21.2.2022.145-160

Abstract

The Russian-Ukraine conflict has caused a threat to energy security that encourages the Indone- sian government in pursuing transition toward renewable energy. To actualize this transition to- wards renewable energy, Indonesia invites external actors to collaborate, such as Germany through Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE) programme. This article aims to inform and raise awareness towards Indonesian government efforts in tackling energy security threats through bilateral cooperation with Germany through the CASE programme. This research fo- cuses on how CASE programme assists Indonesia in objectifying transition towards renewable energy and its attempt to overcome various challenges of energy transition, such as low invest- ment rate towards renewable energy and ineffective budget allocation based on the concept of energy security. This article uses a descriptive-qualitative research design. The analysis showed that Indonesia-Germany bilateral cooperation through CASE programme has helped Indonesia to maximize renewable energy potential through research assistance, public participation en- couragement, discussions between stakeholders, and assistance in technical matters. This article concludes that CASE programme has actually offered resolutions towards Indonesia’s problems in renewable energy transition, such as: encouraging the ratification of the Presidential Decree of NRE to enhance investment in renewable energy sector and providing research assistance in the development of renewable energy technology. However, the Indonesian government's de- layed response towards the Presidential Decree of NRE is a challenge to CASE Programme implementation in Indonesia.
DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK PADA MASA KABINET KERJA 2014-2019 Iasya Mardhiyyah; Dadan Suryadipura
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v5i1.39634

Abstract

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Model yang digunakan adalah fase-fase perkembangan diplomasi ekonomi menurut Kishan Rana. Riset ini menggunakan metode riset kualitatif dengan metode pengumpulan data bersumber dari studi literatur dan wawancara. Hasil riset ini yaitu Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 memiliki politik luar negeri yaitu menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan diplomasi ekonomi kepada Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia melalui empat fase dalam melakukan diplomasi ekonomi terhadap Tiongkok yaitu economic salesmanship, economic networking and advocacy, image building, dan regulatory management and resources mobilization. Berdasarkan analisis periset, Indonesia telah melalui empat fase diplomasi ekonomi dalam periode 5 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan, target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur Indonesia telah tercapai meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan. Namun, dengan kerja sama antar kementerian, lembaga negara dan non-negara, serta individu, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari tahun 2014.
South Korea's Trade Diplomacy Strategy towards the Netherlands in Dealing with Japan's Semiconductor Raw Material Protection Policy during 2019-2022: English Hafizhah Aushafi; Dadan Suryadipura
Global Local Interactions: Journal of International Relations Vol. 3 No. 2 (2023): Global-Local Interactions: Journal of International Relations
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/gli.v3i2.26773

Abstract

The objective of this study was to elucidate South Korea's trade diplomacyendeavors in augmenting trade and investment in the Netherlands during the timeframe of 2019-2022. The author employs the notions of economic diplomacy and trade diplomacy from the Okano-Heijmans conceptual framework to elucidate the essence of the research. During the 2019-2022 timeframe, South Korea has implemented trade diplomacy efforts aimed at enhancing its potential to export products, particularly semiconductors. The implementation of a safeguard policy for Japanese semiconductor raw materials is a response to constraints in the availability of raw materials, as well as the trade conflict between the United States and China, which has repercussions for South Korea's trade ties with Japan. To enhance exports, the South Korean government is implementing several trade diplomacy initiatives, including engaging in commerce through Foreign Trade Agreements and promoting investment through bilateral relations focused on both government and private sector involvement, particularly with the Netherlands. In addition, South Korean representatives visited ASML, a Dutch company that manufactures semiconductor production machinery. Nevertheless, South Korea must confront some obstacles in order to succeed in the semiconductor trade battle, particularly the imperative for quality advancement. In this paper, the author will also explore the investment prospects of South Korea for the Netherlands.
Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Nonstate Actor dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN Kamila, Zahra Shaffa; Suryadipura, Dadan; Khairani, Nahdya
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v6i2.56370

Abstract

Artikel ini membahas peran LPPOM MUI sebagai nonstate actors dalam usaha perkembangan industri halal di ASEAN. Peran nonstate actors tersebut akan dianalisis melalui elemen-elemen yang diuraikan oleh Hilary French dalam modelnya, yaitu: information brokering, influencing, monitoring, dan representing. Isu ini diteliti karena industri halal dinilai sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi ASEAN, mengingat wilayah ini memiliki keunggulan dari total populasi 25% umat Muslim seluruh dunia dan memiliki dua negara (Indonesia dan Malaysia) yang terdepan dalam sertifikasi halalnya. Dalam perkembangan industri halal ASEAN, telah ditemukan tantangan dalam usaha harmonisasi standar halal karena kurangnya sinergisitas antaraktor di wilayah tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa peran LPPOM MUI sebagai nonstate actor dalam perkembangan industri halal ASEAN masih minim, terutama setelah berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa masih ada gap partisipasi di antara nonstate actor dengan aktor-aktor lainnya di ASEAN. Maka, direkomendasikan pelibatan nonstate actors dalam negosiasi isu halal yang berlangsung dalam skala ASEAN dan memperjelas peran mereka dalam standar halal ataupun persetujuan yang nantinya akan berlaku di antara negara anggota ASEAN agar integrasi industri halal regional di kawasan Asia Tenggara terpenuhi.This article discusses the role of LPPOM MUI as a nonstate actor in efforts to develop the halal industry in ASEAN. The role of nonstate actors will be analyzed through the elements as described by Hilary French in her model, namely: information brokering, influencing, monitoring, and representing. Halal industry is considered to be one of the driving factors for the ASEAN economy, considering this region has the advantage of a total population of 25% of Muslims throughout the world. ASEAN has two countries (Indonesia and Malaysia) that are leading in terms of halal certification. Challenges have been found in efforts to harmonize halal standards in ASEAN since there is lack of synergy between actors in the region. Through qualitative methods, the author found that the role of LPPOM MUI as nonstate actor is still minimal, especially after the enactment of the JPH Law in Indonesia. This article finds that there is still a participation gap between nonstate actors and other actors in ASEAN. Therefore, the author recommends involving nonstate actors in negotiations on halal issues and clarifying their role in halal standards or agreements that will later apply among ASEAN member countries, in order to fulfill the dream of a more integrative regional halal industry.
Diplomasi Komersial Indonesia ke Brasil untuk Meningkatkan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Tahun 2019-2021 Angela, Francesca Klarensia; Suryadipura, Dadan
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v16i2.45244

Abstract

Terlepas dari pergerakan global tahun 2019-2021 yang menyebabkan sektor perdagangan internasional mengalami ketidakstabilan, tren ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Brasil selama periode tersebut justru mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Penulis akan meninjau upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Brasil untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit menggunakan konsep diplomasi komersial dengan kerangka kerja input-throughput-output. Penulis menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor diplomasi komersial Indonesia ke Brasil adalah kemampuan produksi dan kapasitas ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang tergolong tinggi, penetrasi produk ekspor unggulan ke negara-negara pasar non-tradisional di kawasan Amerika Latin, dan pandangan komunitas bisnis Indonesia terhadap pasar Brasil yang tergolong positif. Hal ini disertai dengan kondisi Brasil yang bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi permintaan minyak kelapa sawit di negaranya. Aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan Indonesia terbagi menjadi kegiatan network activities, intelligence, image campaign, dan support business. Manfaat diplomasi komersial dari segi politik berupa perlawanan kampanye negatif minyak kelapa sawit sedangkan dari segi ekonomi terjadi peningkatan kepercayaan konsumen dan transaksi minyak kelapa sawit.