Fadrullah, Iqbal
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Fadrullah, Iqbal; Syam, Firdaus
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 1 (2024): Vol. 45, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i1.3035

Abstract

This writing examines the role and influence of the traditional leader in the Kasepuhan Cisungsang community, South Banten. Culture and customary values play a central role in regulating the life of this community. The traditional leader holds high authority and is respected in guiding them. The theories of elite and hegemony are employed to analyze this phenomenon. This study is qualitative in nature and its results indicate that the traditional leader possesses traditional authority, serves as a moral and spiritual leader, and influences social, cultural, and political decisions. The theory of elite depicts the traditional leader as part of the social elite that controls the indigenous society. The theory of hegemony illustrates how the traditional leader utilizes customary values to influence the community and maintain power. In the realm of politics, the traditional leader affects public election preferences. The role of the traditional leader as an elite is also reflected in their influence over community election preferences. The traditional leader shapes the views and actions of the community, especially during elections. This phenomenon emphasizes that the traditional leader is not only a customary leader but also has significant local political impact. The traditional leader leverages the hegemony of customary values to articulate leadership and influence the community, while the community adheres to customary values and the leadership of the traditional leader, creating a mutually beneficial relationship.   Abstrak Tulisan ini mengkaji peranan dan pengaruh kepala adat di masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. Budaya dan nilai adat memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan komunitas ini. Kepala adat memegang wewenang yang tinggi dan dihormati dalam membimbing mereka. Pendekatan teori elit dan hegemoni digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa kepala adat memiliki otoritas tradisional, berperan sebagai pemimpin moral dan spiritual, serta mempengaruhi keputusan sosial, budaya, dan politik. Teori elit menggambarkan kepala adat sebagai bagian dari elit sosial yang mengontrol masyarakat adat. Teori hegemoni menggambarkan cara kepala adat memanfaatkan nilai adat untuk memengaruhi masyarakat dan mempertahankan kekuasaan. Dalam ranah politik, kepala adat berpengaruh pada preferensi pemilihan umum. Peran kepala adat sebagai elit juga tercermin dalam pengaruhnya terhadap preferensi pemilihan masyarakat. Kepala adat membentuk pandangan dan tindakan masyarakat, terutama dalam pemilihan umum. Fenomena ini menegaskan bahwa kepala adat tak hanya pemimpin adat, tetapi juga mempunyai dampak politik lokal yang besar. Kepala adat memanfaatkan hegemoni nilai adat untuk mengartikulasikan kepemimpinan dan memengaruhi masyarakat, sementara masyarakat patuh pada nilai adat dan kepemimpinan kepala adat, menciptakan hubungan saling menguntungkan.
ANALISIS SISTEM POLITIK MASYARAKAT ADAT: DINAMIKA PROSES POLITIK MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CISUNGSANG Fadrullah, Iqbal; Syam, Fisdaus
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v9i2.3920

Abstract

Abstract This study aims to analyze the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community using the political system theory of Gabriel Almond and David Easton as the basis for analysis. The focus of the study is to understand how the political system of the Kasepuhan Cisungsang indigenous community functions as a political entity that regulates internal interactions and adapts to external problems such as modernization and state policies. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods carried out through semi-structured interviews with important informants, policy document analysis and participant observation. In the Cisungsang indigenous community, there is a political system formed through a customary deliberation forum where various components such as customary leaders, customary officials, customary shamans, and rendangan work together to create policies and collective actions. The results of the study indicate that the Cisungsang customary political system has the characteristics of strong local authority with organized structural elements. In addition, it is able to bridge the relationship between indigenous communities and the government through the mechanism of interest articulation. The novelty of this study lies in the identification of the strategic role of kasepuhan as a political bridge between local traditions and modern needs, as well as an in-depth analysis of the relevance of customary power in the national political system. This study provides new insights into the dynamics of indigenous community politics as an integral part of political development in Indonesia. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dengan menggunakan teori sistem politik Gabriel Almond dan David Easton sebagai landasan analisis. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana sistem politik masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang berfungsi sebagai entitas politik yang mengatur interaksi internal dan beradaptasi dengan masalah eksternal seperti modernisasi dan kebijakan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan penting, analisis dokumen kebijakan dan observasi partisipatif. Di dalam masyarakat adat Cisungsang, terdapat sistem politik yang dibentuk melalui forum musyawarah adat di mana berbagai komponen seperti kepala adat, perangkat adat, dukun adat, dan rendangan bekerja sama untuk membuat kebijakan dan tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik adat Cisungsang memiliki karakteristik otoritas lokal yang kuat dengan elemen-elemen struktural yang terorganisir. Selain itu, ia mampu menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah melalui mekanisme artikulasi kepentingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi peran strategis kasepuhan sebagai jembatan politik antara tradisi lokal dan kebutuhan modern, serta analisis mendalam tentang relevansi kekuasaan adat dalam sistem politik nasional. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika politik masyarakat adat sebagai bagian integral dari pembangunan politik di Indonesia.