Idran, Mohammad
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG: (Studi Pada Pengadilan Negeri Menggala) Idran, Mohammad; Abdrurrachman
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.955

Abstract

Peristiwa yang terjadi di Lawadjitu Selatan, Kabupaten Turan Bhawan ini berkisah tentang seorang ayah bernama Yantri Bin Nengkuasa yang memperkosa seorang perempuan hingga hamil anak kandungnya sendiri bernama Nopitasari Binti Yantri. Sebagai ayah kandung, sebagai orang tua, pelaku seharusnya melindungi anak tersebut. Selain itu, korban juga mengalami trauma mendalam akibat diperkosa oleh orang tuanya, malu berinteraksi dengan masyarakat, malu, depresi, bahkan berisiko mengalami berbagai permasalahan lainnya. Bahwa korban akan mengakhiri hidupnya seperti ini. bunuh diri. Bagaimana putusan Mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anaknya sendiri? Dari pemaparan di atas, penulis mengambil beberapa pertanyaan yang patut disimak dalam ulasan kali ini. Khususnya: 1. Bagaimana hakim secara sah mempertimbangkan demonstrasi pelanggar hukum atas penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya? 2. Pilihan apa yang diambil oleh pihak berwenang yang ditunjuk sehubungan dengan pelaku penyerangan terhadap anak mereka sendiri? Mengingat permasalahan yang dikaji di atas, maka untuk menyederhanakan pasal ini, maka ruang lingkup pembahasan eksplorasi dibatasi pada disiplin atas pelanggarannya dan pertimbangan sah dari penguasa yang ditunjuk. Saat mengadili pelaku perbuatan salah penganiayaan terhadap anak perkenalannya dengan dunia di Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara pidana nomor: 152/Pid. B/2023/PN.Mgl dan pihak Yantori yang berperkara yang melakukan aksi kriminal tersebut. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Remaja Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maksud dari pendalaman ini adalah untuk menjelaskan apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh hakim secara sah sehubungan dengan demonstrasi jahat penyerangan terhadap anak kandung pelakunya dan bagaimana seharusnya mentalitas pejabat yang ditunjuk terhadap pelaku penyerangan terhadap anak kandung. Berikan pilihan. anak. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah pendekatan isu yang mencakup pendekatan standarisasi dan pendekatan uji coba. Pendekatan regulasi adalah metodologi yang melihat standar dan aturan yang sah melalui dokumentasi, sedangkan metodologi eksak adalah metodologi yang menganalisis kejadian di lapangan melalui persepsi dan pertemuan. Berdasarkan akibat penilaian tersebut, maka diputuskan bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh tergugat adalah penganiayaan terhadap anak yang diadili oleh Kantor Pemeriksa, dengan mengesampingkan Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 untuk keadaan tersebut. . Persoalan keselamatan anak bergantung pada Pasal 64 ayat 1 KUHP dan hakim mengingat putusan tersebut merupakan penilaian bahwa yang lebih meresahkan adalah perbuatan tergugat merugikan anak tersebut. Nasib saksi korban dimusnahkan, katanya. Yang meringankan bagi responden adalah tidak adanya kondisi yang meringankan. Mengenai terbitnya surat ini, pencipta berpendapat bahwa dalam pidana yang berat seharusnya hakim menjatuhkan hukuman paling berat 15 tahun penjara, yang apabila tidak ada syarat-syarat yang meringankan bagi tergugat, maka seharusnya demikian. dipaksa. Kata Kunci : Kejahatan asusila yang dilakukan oknum di lingkungan kepolisian Indonesia
Analisis Perlindungan Anak Terhadap Pornografi di dalam Game Online Idran, Mohammad; Hidayah, Indri Melawati
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1257

Abstract

The rapid development of gaming in major Indonesian cities is evident through the proliferation of online games offering extensive multiplayer features, both locally (LAN) and online. However, many of these games contain negative elements such as violence, harassment, and even pornography, posing significant concerns for child protection. Addressing this issue, this research aims to examine the lack of clear legal safeguards for children against pornography in online gaming. The study poses two main questions: (1) How is the protection of children against pornography in online games currently implemented? (2) What are the factors impeding such protection? Through an empirical approach, combining field studies and literature reviews, data collection and processing procedures such as identification, editing, coding, and drawing conclusions are employed. The findings highlight the absence of robust legal enforcement mechanisms safeguarding children from online gaming-related pornography. Despite the imperative nature of such protection in our increasingly technologically advanced society, clear legal frameworks are lacking. This research underscores the urgency for policymakers and stakeholders to address this gap and implement effective measures to ensure the safety and well-being of children engaging in online gaming activities.
Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Rahmawati, Nila; Idran, Mohammad; Abdurrachman
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1585

Abstract

This article examines Indonesia's Juvenile Justice System (SPPA), highlighting persistent challenges. Two key research questions are explored: (1) How does Indonesia hold children accountable for sharp weapon crimes? (2) What factors hinder effective justice for child offenders? The study employs normative and qualitative approaches, revealing inconsistencies in restorative justice, environmental factors and character education gaps. Diversion programs show potential but face limitations due to law enforcement's lack of understanding and resources. To foster a fair justice system, the study recommends enhanced character education, law enforcement training and rigorous oversight, ultimately supporting Indonesian children's positive development. Effective implementation requires addressing social environment, peer pressure and character education deficiencies through holistic approaches. Further research is necessary to optimize SPPA's effectiveness.