Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum RechtIdee
Da Silva, Cristovao Adao
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi Mustarani, Anis; Jufri, Muwaffiq; Da Silva, Cristovao Adao
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4567

Abstract

Penelitian mengkaji tentang kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kerugian Konstitusional (Constitutional Injury) adalah kerugian yang dialami oleh pemohon pengujian materil Undang-Undang atas berlakunya Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya selanutnya, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik
Preliminary Examination in the Process of Filing a Bankruptcy Case (Comparison of Hong Kong with Indonesia) Purwanto, Gatot Hadi; Da Silva, Cristovao Adao
RechtIdee Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i2.10800

Abstract

Each country has different mechanisms and requirements for filing bankruptcy cases against debtors. Indonesia, through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sets relatively simple requirements: the presence of two or more creditors and the failure to pay a debt that is due and collectible. However, this system does not recognize a preliminary examination mechanism to assess whether the debtor is truly insolvent or still solvent. This condition differs from the legal system in Hong Kong, which adheres to the common law tradition, where before a bankruptcy case is submitted to court, a preliminary examination is first conducted through the statutory demand mechanism. Creditors are required to file a legal demand against the debtor to pay the debt within 21 days. If the debtor can prove to the court that they are still solvent, the statutory demand can be rejected, preventing the bankruptcy petition from proceeding to trial.
Co-Authors Mustarani, Anis Muwaffiq Jufri, Muwaffiq Purwanto, Gatot Hadi