Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Jurnal Media Hukum Jurnal Keadilan Pemilu
Andrianika, Siska
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024 Sumarlin, Willi; Rentika Waty, Reni; Andrianika, Siska; Prasetya, Endiyanto Yoga
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1232

Abstract

Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, melalui pengumpulan data sumber primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat. Sistem meritokrasi dalam birokrasi dan netralitas ASN, turut andil dalam memberikan tekanan untuk memperoleh keuntungan politik. Fanatisme ASN terhadap partai politik dan kekerabatan dengan aktor politik juga menjadi tantangan bagi netralitas ASN. Perlu perbaikan baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem yang mengaturnya untuk memastikan netralitas ASN yang lebih kuat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
KEAMANAN DATA PEMILU DI ERA CYBERCRIME: ANALISIS KASUS PERETASAN SITUS KOMISI PEMILIHAN UMUM Andrianika, Siska; Yudisthira, Muhammad Syahrul; Waty, Reni Rentika
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.415

Abstract

This research explores cybercrime incidents which resulted in data leaks on the official website of the General Election Commission (KPU). This happened repeatedly from 2004 to 2023. So, this research aims to determine the causes and impacts of cybercrime related to election data leaks on the official KPU website, as well as formulating strategic recommendations to strengthen election data security. Information security risk theory, policy decisions, and the concept of political trust are used to analyze phenomena and data with a qualitative method approach. The research results show that the KPU data leak occurred because the data security system that had not been built was not strong enough. Hacking cases have repeatedly led to a decrease in political trust and delegitimization of the election implementation process, so that the KPU requires cooperation from various stakeholders to create a safe and credible data system.
Measuring the task force of sexual violence prevention and response effectiveness in Jakarta State University Andrianika, Siska; Priyadi, Agus; Thaufik Oktodila, Hasbi; Ichsan Nusapati, Achmad
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v4i1.15822

Abstract

The issue of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 proves the seriousness of the government in dealing with sexual violence in universities. One form of prevention in this Ministerial Regulation is the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence. This task force aims to be the main factor of dealing with various forms of sexual violence that can occur in universities, all includes prevention, reporting, to handling. Based on the importance of the existence of the task force, this study aims to analyze the effectiveness of establishing The Task Force of the Sexual Violence Prevention and Response in universities based on the Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia in 2021. This study uses a mixture of quantitative and qualitative methods with data samples taken from the State University of Jakarta. This research data collection technique was carried out by distributing questionnaires and conducting a literature review using the theory of effectiveness and the use of law and the concept of roles. This research found that through quantitative research, there is significant correlation between the principles of the Sexual Prevention and Response, The Task Force’s main responsibility, and the objectives of this ministrial regulation. Through qualitative research, from the organizational component and the implimentation of gender-based regulation, this ministrial regulation is proven to be an effective regulation to handling sexual violence.
DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024 Sumarlin, Willi; Rentika Waty, Reni; Andrianika, Siska; Prasetya, Endiyanto Yoga
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1232

Abstract

Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, melalui pengumpulan data sumber primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat. Sistem meritokrasi dalam birokrasi dan netralitas ASN, turut andil dalam memberikan tekanan untuk memperoleh keuntungan politik. Fanatisme ASN terhadap partai politik dan kekerabatan dengan aktor politik juga menjadi tantangan bagi netralitas ASN. Perlu perbaikan baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem yang mengaturnya untuk memastikan netralitas ASN yang lebih kuat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Analisis Urgensi Kebijakan Pemilu Hijau di Indonesia: Perspektif Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik: Analysis of the Urgency of Green Election Policies in Indonesia: Perspectives of Election Organisers and Political Parties Fointuna, Jemris; Hamzah, Baharudin; Waty, Reni Rentika; Andrianika, Siska
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1318

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi kebijakan pemilu hijau di Indonesia dari perspektif penyelenggara pemilu dan partai politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, studi ini mengkaji kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dan implementasi pemilu yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi Pemilu Hijau didorong oleh tiga faktor kritis: (1) dampak ekologis dari pemilu konvensional yang berpotensi merusak lingkungan, (2) komitmen Indonesia terhadap SDGs dan Paris Agreement, serta (3) adanya kekosongan regulasi pemilu berkelanjutan bagi partai politik. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) menyadari bahwa kebijakan pemilu hijau merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan, namun membutuhkan penguatan regulasi dan sanksi yang tegas. Sementara itu, partai politik mengakui urgensi tersebut, tetapi mempertimbangkan faktor biaya dan efektivitas kampanye secara konvensional. Oleh karena itu, studi ini juga mengidentifikasi dua aspek krusial yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan standarisasi kebijakan pemilu hijau di semua tahapan pemilu dan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Temuan ini memberikan kontribusi akademik terkait politik lingkungan dengan menyoroti perspektif aktor-aktor kunci menuju pemilu berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya politik untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, pemilu hijau diposisikan tidak hanya sebagai respons teknis terhadap persoalan logistik dan limbah pemilu, tetapi juga sebagai wujud komitmen jangka panjang terhadap integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Dengan demikian, urgensi kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mendorong tata kelola pemilu yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Co-Authors Agus Priyadi Fointuna, Jemris Hamzah, Baharudin Ichsan Nusapati, Achmad Prasetya, Endiyanto Yoga Rentika Waty, Reni Sumarlin, Willi Thaufik Oktodila, Hasbi Waty, Reni Rentika Yudisthira, Muhammad Syahrul