Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

The Position of Girls in Obstructing Brother's Inheritance: A Sunni and Shia Fiqh Perspective and the Supreme Court's Jurisprudence Muhammady, Alfian; Kolopita, Abdul Fajri
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v4i1.2477

Abstract

This study aims to analyze the position of girls in hindering their brother's inheritance from the perspective of Sunni and Shia jurisprudence and the jurisprudence of the Indonesian Supreme Court. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach, which involves the study of Sunni and Shia fiqh literature and the analysis of Supreme Court decisions related to inheritance cases. The results of the study show that there are significant differences between Sunni and Shia jurisprudence in determining the inheritance rights of girls. Sunni jurisprudence generally gives priority to boys, although girls still receive a share of the inheritance but do not completely block the rights of brothers. In contrast, Shia jurisprudence gives a stronger position to girls, which can reduce or hinder the inheritance rights of brothers. In the jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia, efforts were found to harmonize the rules of fiqh with the principle of justice in national law, which aims to ensure a fairer distribution of inheritance. The conclusion of this study is that the interpretation of girls' inheritance law in the context of fiqh and national jurisprudence needs to be developed to achieve gender justice in the distribution of inheritance. The implication of this research is the importance of inheritance law reform that considers both fiqh perspectives and judicial decisions to create a fairer and more inclusive legal system in Indonesia.
Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata Muhammady, Alfian
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata Muhammady, Alfian
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata Muhammady, Alfian
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata Muhammady, Alfian
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
The Position of Girls in Obstructing Brother's Inheritance: A Sunni and Shia Fiqh Perspective and the Supreme Court's Jurisprudence Muhammady, Alfian; Kolopita, Abdul Fajri
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v4i1.2477

Abstract

This study aims to analyze the position of girls in hindering their brother's inheritance from the perspective of Sunni and Shia jurisprudence and the jurisprudence of the Indonesian Supreme Court. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach, which involves the study of Sunni and Shia fiqh literature and the analysis of Supreme Court decisions related to inheritance cases. The results of the study show that there are significant differences between Sunni and Shia jurisprudence in determining the inheritance rights of girls. Sunni jurisprudence generally gives priority to boys, although girls still receive a share of the inheritance but do not completely block the rights of brothers. In contrast, Shia jurisprudence gives a stronger position to girls, which can reduce or hinder the inheritance rights of brothers. In the jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia, efforts were found to harmonize the rules of fiqh with the principle of justice in national law, which aims to ensure a fairer distribution of inheritance. The conclusion of this study is that the interpretation of girls' inheritance law in the context of fiqh and national jurisprudence needs to be developed to achieve gender justice in the distribution of inheritance. The implication of this research is the importance of inheritance law reform that considers both fiqh perspectives and judicial decisions to create a fairer and more inclusive legal system in Indonesia.
Transformative Court-Annexed Mediation in Divorce Cases: A Legal System Perspective on the 100% Settlement Rate at the Tondano Religious Court Muhammady, Alfian; Enhasiwi, Bijak; Awaliah, Sofwatun
Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics Vol. 2 No. 2 (2025): Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics
Publisher : ANTMIND YOUTH EMPOWER FOUNDATION

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63077/

Abstract

Court-annexed mediation has been institutionally mandated in Indonesian Religious Courts to reduce divorce rates and promote family reconciliation; however, empirical evidence consistently shows low success rates in most jurisdictions. This study examines an exceptional case of mediation effectiveness at the Tondano Religious Court, where divorce mediation achieved a 100% settlement rate between January and June 2025. Employing a qualitative normative-empirical approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews with certified mediator judges, litigating parties, court observations, and analysis of mediation reports and case files. The findings reveal that the success of mediation at the Tondano Religious Court was not merely the result of formal compliance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, but rather the outcome of transformative mediation practices supported by an integrated legal system. These practices include strong mediator professionalism and ethical commitment, empathetic and psychologically informed mediation approaches, the incorporation of religious and local cultural values, flexible mediation duration, and a supportive institutional environment. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, this study demonstrates that the convergence of legal structure, legal substance, and legal culture played a decisive role in achieving mediation effectiveness. The study argues that mediation in this context functions not only as a procedural requirement, but as a substantive and ethical mechanism for dispute resolution. This article contributes to the discourse on Islamic legal ethics and judicial reform by offering a scalable model of effective mediation that aligns legal norms with social and cultural realities in plural societies.