<![CDATA[AbstractThe Manpower service is a government institution that has the function of fostering control and supervision in the field of employment and providing training for prospective workers to have special skills in accordance with the demands of job seekers and providing extensive employment opportunities, improving workforce placement services and providing market information. work and the job market. Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 28 D paragraph 3, where every citizen has the right to get a decent job. This means that the right of every citizen to work abroad is recognized and conversely it is the state's obligation to provide protection for Indonesian workers who work abroad. This problem is the background for the author to discuss it in research, firstly how to regulate the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection of Indonesian workers regarding the placement and protection of Indonesian workers abroad. Second, what is the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection of Indonesian workers regarding the placement and protection of Indonesian workers abroad. This article uses empirical research methods with a statutory regulatory approach accompanied by observational research and interviews in the field with technical data analysis, namely data presentation and data verification. The results of the discussion are the regulation of the authority of the Kuningan Regency Employment Service in the legal protection of Indonesian workers based on Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. The duties, responsibilities and authorities of the Kuningan Regency Manpower and Transmigration Service have responsibilities that are directly tied to the state. AbstrakDinas ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai membina mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negera berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri diakui dan sebaliknya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, pertama bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kedua, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai dengan adanya penelitian observasi dan wawancara di lapangan dengan teknis analisis data yaitu penyajian data dan verifikasi data. Hasil pembahasan yakni pengaturan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tugas, tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan memiliki tanggung jawab yang terikat secara langsung dengan negara.]]>
