Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat WAJAH HUKUM TAHKIM Veteran Law Review Journal Evidence Of Law Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Hukum Mimbar Justitia SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fathanudien, Anthon
Universitas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN, INDONESIA Fathanudien, Anthon; Adhyaksa, Gios
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 01 (2019): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v2i01.1923

Abstract

AbstractThe reality in the society of equality before the law and the protection of the law can’t easily be realized. Differences in ability, both economically and intellectually, make it difficult for justice seekers to access justice. Discrimination often occurs against marginalized communities, ranging from rule-making, implementation, to law enforcement. Therefore, we are motivated to do the devotion by providing socialization, counseling, consultation and assistance for residents of Kuningan Regency in this case the citizens of the IIA Kuningan class correctional institution who want to seek justice. this activity received a very good response, not only for the assisted citizens, but also for the officers and employees in charge. The material given in the form of film screenings about legal aid made by BPHN and the Ministry of Justice and Human Rights of Indonesia, as well as discussion material prepared by the Community Service Team. The expected outcome of this devotion is the opening of access to legal guarantees for the disadvantaged and marginalized, so that the basic principle of the law State of equality before the law is fulfilled.Keywords: Legal Aid, Establishment, EqualityAbstrakKenyataan di masyarakat persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (acces to justice). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, kami tergerak untuk melakukan pengabdian dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, konsultasi dan pendampingan bagi warga masyarakat Kabupaten Kuningan dalam hal ini warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kuningan yang ingin mencari keadilan. kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, tidak saja bagi warga binaan, tetapi juga bagi aparat dan pegawai yang bertugas. Materi yang diberikan berupa pemutaran film tentang bantuan hukum yang dibuat oleh BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM RI, juga materi diskusi yang disiapkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini adalah terbukanya akses terhadap jaminan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan, sehingga prinsip dasar Negara hukum yaitu equality before the law terpenuhi.Kata kunci : Bantuan Hukum, Warga Binaan, Persamaan
Tindak Pidana Cyber dan Dampak Penggunaan Media Sosial Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon
Empowerment Vol. 4 No. 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4659

Abstract

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Purwasari Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya  hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.
Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Rahmat, Diding; Adhyaksa, Gios; Fathanudien, Anthon
Empowerment Vol. 4 No. 02 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i02.4921

Abstract

Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh  laki laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Bojong Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat  adalah upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan aparat kepolisian.
Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Tendiyanto, Teten
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4028

Abstract

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada para remaja baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan dari diadakannnya penyuluhan ini yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya  hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget dan media sosial diera digital seperti sekarang ini.
Aspek Legalitas Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pada Perusahaan Penerbangan Dikha Anugrah; Haris Budiman; Anthon Fathanudien
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i2.2452

Abstract

 Work agreements give birth to work relationships which are the relationship between employers and workers based on work agreements, which have elements of work, wages, and orders. The emergence of a pilot contract case that reaches a dozen years is something that needs to be considered under the labor law. The purpose of this study was to determine and analyze the legal aspects of work agreements for pilots on Wings Air airlines, legal protection of pilots on Wings Air airlines and legal solutions that can be taken in cases of violations of work agreements against pilots on Wings Air airlines according to Law No. 13 of 2003 concerning employment. The method used is to use a critical paradigm which is to see phenomena that arise due to work agreements that are not in accordance with the Manpower Act. The results showed that the legal aspect of the work agreement for pilots on the wings air airline was that the Lion Air Group contract clause was in conflict with Labor Law No. 13 of 2003. Legal Protection of Pilots on Wings Air Airlines was that the employment contract that was valid for the dozen years were not in accordance with the law because the pilot's work did not comply with the provisions of the work agreement for a certain time so that the contract was null and void then changed to an indefinite time work agreement, and the status of the pilot became a permanent employee. Legal Settlement that Can Be Taken In Case of Violation of Work Agreement Against Pilots on Wings Air Airlines, among others, can be reached through Bipartite, Mediation, Conciliation, Arbitration, and Industrial Relations Court.
IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Gios Adhyaksa; Anthon Fathanudien; Winayanti Nurohmahwati
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i1.7815

Abstract

Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA. Tujuan penulisan Artikel dalam Jurnal  ini untuk mengetahui pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui bagaimana implementasi dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier serta alat pegumpul data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi yang tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sah secara hukum dan jika ingin mengajukan perkawinan maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pengaturan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A  dapat dilakukan dengan didukung oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER Anthon Fathanudien
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.129 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v4i1.4539

Abstract

In this decade, the development of prostitute becomes luster especially in Indramayu city. The government of Indramayu did some efforts to solve that problem by producing regional regulation no. 2 about “The Elimination of Prostitute”. In the implementation, the prostitute prevention was much done by ordering and catching the women as the whore done by the upholds law agencies, meanwhile the men as the consumer were free. This way shows that there is an injustice of gender un the effort of prostitute prevention in Indramayu.  The injustice of gender causes the difficulties to prevent the prostitute because it is a paradigm of interaction between woman and out of marriage. In that interaction, the woman is like a hire part, meanwhile the man as the consumer or tenant part. In the prostitute prevention that was already done, only the woman as the hire part got punishmen; on the other and the tenant part was free. It shows that the law was made by man and has a purpose to strengthen the patriarchy relationship. Therefore, the theory of law system by Lawrence M. Friedman and the theory of law with feminism perpective by D.Kelly Weisberg are used to analyse that problem.Keywords : Prevention, Prostitute, Law and Gender
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTIF BATIK KUNINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Siti Latifah; Anthon Fathanudien
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6564

Abstract

This research is motivated by the Copyright Law No. 28 of 2014 that Indonesia is an archipelagic country which has a very rich diversity of arts and culture. This is caused by the diversity of ethnic groups, ethnicities, languages, traditions and religions that as a whole are the potential of a protected nation. This research is an empirical juridical type of research that is analytical descriptive with a qualitative approach. The types of data used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques by interviewing, observing and studying literature. This research was conducted in the Cikubangsari Village, Kuningan Regency. The results of this study are the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to legal protection and registration of Copyright listed in Article 66 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. As for the implementation of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright namely from the many Kuningan batik motifs in Kuningan it turns out that not all of the Kuningan batik motifs are registered and only 10 motifs from 20 motifs registered with a total of 120 Kuningan batik motifs owned by batik artisans Kuningan, which is located in the Cikubangsari Village, Kuningan Regency, while the batik business owner in Kuningan has not registered the Kuningan batik motif copyright
The Roles of Bank Indonesia and Financial Services Authority as Rural Banks’ Supervision Agency Dikha Anugrah; Anthon Fathanudien; Teten Tendiyanto
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.2477

Abstract

Banks are financial institutions to collect and distribute funds to the public. As a public trust institution, the banks must maintain the public trust. In doing so, it is needed a supervision agency called Bank Indonesia. The purpose of this study is to see and to analyze the roles and the responsibilities of Bank Indonesia as rural banks’ supervisory agency based on law No. 3 of 2004, Bank Indonesia and Act No. 21 of 2011, financial services authority. The writer employed a normative juridical approach by understanding, testing, and reviewing the secondary data. This research was a descriptive analysis describing the prevailing laws and regulations related to the authority of Bank Indonesia as a rural bank’s supervision agency. The result of the research showed the roles of of Bank Indonesia and Financial Services Authority as rural bank supervisors were not aligned with the law provisions stipulated in Bank Indonesia article 27, a direct and indirect supervisions. Meanwhile, based on Article 28 of Law No. 21 of 2011, Financial Services Authority. The role of the Financial Services Authority in the legal protection of the consumer was not limited to facilitating the consumer protection. For instances, it is not only to accomodating and becoming a mediation institution but also becoming an institution that sides the consumers and society in the legal defense activities. As the central bank, bank indonesia is responsible for the case happening in Rural banks by putting it under a special supervision bank. In addition, if the rural bank is unable to improve its financial condition within a specified time, it will be declared as a failed bank and its business license will be revoked. The forms of protection, on the other hand, undertaken by the Financial Services Authority covers the prevention protection of violation and restoration of consumer rights if for instance the consumers suffer losses.Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, untuk menjaganya maka diperlukan badan pengawasan yaitu Bank Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan pengawas terhadap Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang-undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan memahami, menguji, dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini bersifat deskritif analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Bank Indonesia terhadap kewenangannya sebagai badan pengawas kepada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian adalah Peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina terhadap Bank Perkreditan  Rakyat  belum  sesuai dengan yang ditetapakan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 27 yaitu mengenai  pengawasan   langsung    dan   pengawasn   tidak langsung. Sementara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum.  Bank  Indonesia  sebgai  Bank  sentral  bertanggung  jawab  terhadap kasus  Bank Perkreditan Rakyat  dengan  memasukkan  bank tersebut   ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus. Pada waktu yang   telah  ditentukan   Bank Perkreditan Rakyat   tidak  dapat   memperbaiki  kondisi keuangannya.  Bank Perkreditan Rakyat  dinyatakan  sebagai bank   gagal   dan    dicabut   ijin   usahanya. Sementara Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian.
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN-IKLAN YANG MENYESATKAN DI ERA GLOBALISASI Anthon Fathanudien
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.414

Abstract

Biro iklan sebagai pendesain iklan hanya mengkonsentrasikan diri pada bagaimana membuat iklan yang memuaskan sesuai dengan permintaan kliennya tanpa berupaya membuktikan apakah yang disampaikan oleh iklan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak.Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan antara lain bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam dunia periklanan serta upaya konsumen dalam menanggulangi dampak iklan yang menyesatkan.Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum serta Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tentang wanprestasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Globalisasi.
Co-Authors Akmaddhian, Suwari Andriyani, Yani Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Cahyaningsih, Wulan Diding Rahmat Dikha Anugrah Erga Yuhandra Faturohman, Fatur Firdaus, Asep Ridwan Gios Adhyaksa Irfan Mochammad Firmansyah Maulana , Mochamad Riski Maulana, Rivan Pramudya, Aef Yudha Rina Susanti Siti Fauziah Siti Latifah Solies, Andre Septri Dwi Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Vina Maharani Winayanti Nurohmahwati