Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)
Aprilianingsih, Shella
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT IN JAYASAMPURNA VILLAGE Aprilianingsih, Shella; Nuraeni, Hikmah; Dewi, Juliyanti; Prameswari, Gladiola; Priyanti, Evi
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 9, No. 1, Juni 2024
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v9i1.3398

Abstract

As a government directly engaged with the community, villages are the main focus of community empowerment because most of Indonesia's territory is in the countryside. Independent management of village finances through allocating village funds has made villages more independent to achieve a just, prosperous, and prosperous society. In managing the allocation of village funds in Jayasampurna Village, problems such as the need for more community involvement in village fund allocation activities for community empowerment were found. This study uses qualitative methods to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behaviors. This study aims to determine the management of village fund allocation in improving community empowerment in Jayasampurna Village by using the management theory from George R. Terry, which consists of planning, organizing, mobilizing, and supervising. The study results show that the planning indicators are pretty good because they have held a hamlet-level deliberation (MUSDUS). The organization also went well, as seen from the Village Head, who gave directions to the team members. The Jayasampurna Village Government also constantly monitors and evaluates activities that have been realized. However, the mobilization indicators need to be improved because many people are unaware of the village fund allocation program, so the community is less involved. The supervision indicators are also not good because of the lack of socialization regarding managing village fund allocation, so the community is not involved in supervision. Therefore, the Jayasampurna Village government needs to increase transparency and socialization of the program through various media so that the community can be actively involved in supervision and implementation. This step is vital to ensure that allocating village funds is beneficial for community empowerment and improving the village economy.Keywords: Community, Empowerment, Government, Management, Village, Village Fund Allocation
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KELURAHAN PUSPANEGARA Aprilianingsih, Shella; Nuraeni, Hikmah; Purnamasari, Hanny
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 12 No 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v12i2.1418

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggungjawab dan harus dijalankan oleh institusi pemerintah, baik itu di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Salah satu aspek penting dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sudah seharusnya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah prioritas strategis, karena hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat kualitas layanan publik dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Puspanegara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Lenvine mengenai kualitas pelayanan yang terdiri dari tiga variabel yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil daril penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam penyediaan air bersih di Kelurahan Puspanegara memiliki pelayanan yang sudah maksimal karena pihak kelurahan sudah cepat dan tanggap dalam menangani masyarakatnya. Akan tetapi di satu sisi masih memiliki kekurangan karena kurangnya informasi yang diberikan pihak Kelurahan Puspanegara mengenai bantuan air bersih.
PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI KEPADA MASYARAKAT DESA TANGKIL Aprilianingsih, Shella; Purnamasari, Hanny; Rizki, Mochamad Faizal
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2300

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses layanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen penting secara fisik. Studi mengenai Identitas Kependudukan Digital telah banyak dilakukan, namun belum banyak kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen kebijakan. Sebanyak 16 partisipan dilibatkan dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan kriteria usia, gender, pendidikan, dan profesi. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini berupaya memahami makna pengalaman para aktor yang terlibat dalam menerapkan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil merasakan kemudahan dan keamanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan menghadapi kendala perangkat serta jaringan, dukungan dari aparatur desa yang terlatih membantu mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasa lebih praktis karena dokumen fisik digantikan data digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan layanan ini. Implikasi dari studi ini secara teoritis memberikan wawasan dan kontribusi tentang IKD di tingkat desa, kemudian secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.
Co-Authors Dewi, Juliyanti Nuraeni, Hikmah Prameswari, Gladiola Priyanti, Evi Purnamasari, Hanny Rizki, Mochamad Faizal