Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Akta Jual Beli yang tidak Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Putri, Inggar Komala; Bianda, Rachel; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7050

The deed of sale and purchase is a deed drawn up by the Land Deed Officers (PPAT) so that it is included as an authentic deed that must be signed by the parties and witnesses before the PPAT. This research analyzed the Supreme Court Decision No. 627/PK/PDT/2018 which makes the sale and purchase deed that was not signed before the PPAT as the object of the dispute. This study aims to find the legal consequences of sale and purchase deeds that are not made before the Official Making the Land Deed in the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018. This study uses normative juridical methods with case approach. The result of this research is that not all sale and purchase deeds that are not signed before the PPAT can be cancelled. One of them is the deed of sale and purchase which is not signed before the PPAT but is already binding on a third party, so that it has the potential to harm the third party if the deed is canceled, such as the example of a dispute with the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018.Bahasa Indonesia Abstrak: Akta Jual Beli merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sehingga termasuk sebagai akta autentik yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi di hadapan PPAT. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 627/PK/PDT/2018 yang menjadikan akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT sebagai objek sengketanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak dibuat di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa tidak semua akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT dapat dibatalkan. Salah satunya adalah akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT namun sudah mengikat pihak ketiga, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga jika akta itu dibatalkan seperti contoh sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018.

Prosedur Perolehan Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Orang Asing Christie, Gracia; Merlim, Valerie; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol 3, No 2: October 2023
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6997

Indonesia has a prohibition on ownership of freehold land by foreigners. Foreign citizens who are domiciled in Indonesia and want to obtain land rights can obtain a right of use with a period of time. This research's purpose is to analyze procedure for foreigners to obtain Right of Use of freehold land with time limitation in Indonesia, and the role of Land Deed Official (PPAT) in the making of the deed of Right of Use of freehold land with time limitation. This research is empirical normative research with data from literature study and interviews. Type of approach that used in this research is systematic of law. Foreign citizens domiciled in Indonesia can have a Right of Use with a period of time on freehold land must fulfill the requirements and procedures in accordance with Indonesian laws and regulations. This is to ensure the achievement of legal certainty. In the acquisition of the right of use on freehold land, the role of the land deed official as a public official authorized to make deeds for the acquisition of the right of use on freehold land is necessary. Unfortunately, in practice there are still land deed officials who do not follow the procedures of Right of Use in accordance with the laws and regulations.Bahasa Indonesia Abstrak: Di Indonesia terdapat larangan kepemilikan tanah Hak Milik oleh orang asing. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dan ingin memperoleh Hak Atas Tanah dapat memperoleh Hak Pakai dengan jangka waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bagi WNA untuk memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dengan jangka waktu di Indonesia, serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta atas Hak Pakai di atas tanah hak milik dengan jangka waktu tertentu. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistematika hukum. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal itu dilakukan agar tercapainya kepastian hukum. Dalam perolehan hak pakai di atas tanah hak milik perlu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta guna perolehan hak pakai di atas tanah hak milik. Tetapi sangat disayangkan, dalam praktik masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikuti prosedur hak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.

The Making of Multiple Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) by Negligent Landowners or Developers Before Notary Pranatia, Maria; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.9049

This study aims to analyze the role of Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) in property transactions, particularly those conducted before a notary. PPJB is often used as a temporary binding agreement between the seller and buyer before the Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli/AJB) can be issued. This research uses normative juridical methods with empirical approaches to examine related regulations and their implementation in practice. The results show that while PPJB provides temporary legal certainty for both parties, legal risks remain, especially in cases of the making of multiple PPJB created by irresponsible sellers. Additionally, notary plays a crucial role in ensuring document validity and preventing disputes. The implementation of an electronic PPJB registration system at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) is proposed as a solution to enhance transparency and reduce potential future conflicts. In conclusion, PPJB can provide good legal protection if carried out carefully and transparently, supported by a strong legal system. Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti, khususnya yang dilakukan di hadapan notaris. PPJB sering digunakan sebagai pengikat sementara antara penjual dan pembeli sebelum Akta Jual Beli (AJB) dapat diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris untuk menelaah regulasi yang terkait dan implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPJB memberikan kepastian sementara kepada kedua belah pihak, masih terdapat risiko hukum terutama jika terjadi pembuatan PPJB ganda oleh pemilik tanah atau developer yang tidak bertanggung jawab di hadapan notaris. Selain itu, notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dokumen dan mencegah terjadinya sengketa. Penerapan sistem pendaftaran PPJB secara elektronik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Kesimpulannya, PPJB dapat memberikan perlindungan hukum yang baik selama dilakukan dengan hati-hati dan transparan, serta didukung oleh sistem hukum yang kuat.

The Impact of Postnuptial Agreement on Husband and Wife's Ownership in Limited Liability Company Kelly, Maria JF; Harjanto, Rudy; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Global Legal Review Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/glr.v4i2.6859

Husband and wife who do not enter into a marriage agreement cannot establish a limited liability company with just the two of them, because in terms of ownership of assets, their assets constitute as one unit of joint property. Therefore the provision that a limited liability company is a capital association is not fulfilled. They then invite third parties, whether it's their own children or other third parties to become shareholders. Third parties like this are generally only invited to comply with statutory provisions and the number of shares they have in a company is usually also very small. The decision of the Constitutional Court number 69/PUU-XIII/2015 has an impact on many husbands and wives who are not also in mixed marriages to also make the marriage agreement. This study aims to see the impact of the shares owned by husband and wife if they then make a postnuptial agreement, whether the presence of a third party in the company still needed or not considering that between them there has been a separation of assets. The method used in this research is normative juridical. The result of this research is that if the husband and wife enter into a postnuptial agreement, then the participation of third parties is no longer necessary because they are already separate property owners, and shares previously owned by third parties can be transferred to one or both of them.

Prosedur Perolehan Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik Menurut Hukum Tanah Nasional untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Orang Asing Christie, Gracia; Merlim, Valerie; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol. 3 No. 2 (2023): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.6997

Indonesia has a prohibition on ownership of freehold land by foreigners. Foreign citizens who are domiciled in Indonesia and want to obtain land rights can obtain a right of use with a period of time. This research's purpose is to analyze procedure for foreigners to obtain Right of Use of freehold land with time limitation in Indonesia, and the role of Land Deed Official (PPAT) in the making of the deed of Right of Use of freehold land with time limitation. This research is empirical normative research with data from literature study and interviews. Type of approach that used in this research is systematic of law. Foreign citizens domiciled in Indonesia can have a Right of Use with a period of time on freehold land must fulfill the requirements and procedures in accordance with Indonesian laws and regulations. This is to ensure the achievement of legal certainty. In the acquisition of the right of use on freehold land, the role of the land deed official as a public official authorized to make deeds for the acquisition of the right of use on freehold land is necessary. Unfortunately, in practice there are still land deed officials who do not follow the procedures of Right of Use in accordance with the laws and regulations.Bahasa Indonesia Abstrak: Di Indonesia terdapat larangan kepemilikan tanah Hak Milik oleh orang asing. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dan ingin memperoleh Hak Atas Tanah dapat memperoleh Hak Pakai dengan jangka waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bagi WNA untuk memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dengan jangka waktu di Indonesia, serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta atas Hak Pakai di atas tanah hak milik dengan jangka waktu tertentu. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistematika hukum. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal itu dilakukan agar tercapainya kepastian hukum. Dalam perolehan hak pakai di atas tanah hak milik perlu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta guna perolehan hak pakai di atas tanah hak milik. Tetapi sangat disayangkan, dalam praktik masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikuti prosedur hak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Akta Jual Beli yang tidak Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Putri, Inggar Komala; Bianda, Rachel; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol. 3 No. 2 (2023): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v3i2.7050

The deed of sale and purchase is a deed drawn up by the Land Deed Officers (PPAT) so that it is included as an authentic deed that must be signed by the parties and witnesses before the PPAT. This research analyzed the Supreme Court Decision No. 627/PK/PDT/2018 which makes the sale and purchase deed that was not signed before the PPAT as the object of the dispute. This study aims to find the legal consequences of sale and purchase deeds that are not made before the Official Making the Land Deed in the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018. This study uses normative juridical methods with case approach. The result of this research is that not all sale and purchase deeds that are not signed before the PPAT can be cancelled. One of them is the deed of sale and purchase which is not signed before the PPAT but is already binding on a third party, so that it has the potential to harm the third party if the deed is canceled, such as the example of a dispute with the Supreme Court Decision Number 627/PK/PDT/2018.Bahasa Indonesia Abstrak: Akta Jual Beli merupakan akta yang dibuat oleh PPAT sehingga termasuk sebagai akta autentik yang harus ditandatangani oleh para pihak dan saksi di hadapan PPAT. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 627/PK/PDT/2018 yang menjadikan akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT sebagai objek sengketanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak dibuat di hadapan PPAT dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa tidak semua akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT dapat dibatalkan. Salah satunya adalah akta jual beli yang tidak ditandatangani di hadapan PPAT namun sudah mengikat pihak ketiga, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga jika akta itu dibatalkan seperti contoh sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/PDT/2018.

Penguasaan Tanah Negara oleh Warga di Kampung Baru Harjamukti Depok: Studi Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial Sihombing, Petrus Roni Kristian; Widjojo, Anne Gunadi Martono
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.438

The occupation of state land in urban Indonesia often generates complex conflicts between residents’ needs and the demands of formal legality, with implications for legal certainty and social justice. This study comprehensively analyzes the occupation of state land by residents in Kampung Baru Harjamukti, Depok, to examine the attendant problem of legal certainty, identify its implications for the realization of social justice for residents, and evaluate land governance in order to formulate an integrative solution model. Utilizing a normative legal research method that incorporates statute, conceptual, and limited case approaches, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials. It finds that thousands of residents have occupied state land without a valid title since the 1990s, a situation driven by informal transactions and complicated by a historical land legacy. Key findings indicate that this ambiguous legal status directly causes 4,800 residents, including 1,800 individuals without official residency documents, to lose access to essential public services and experience systemic marginalization, reflecting a social justice deficit. Furthermore, the study identifies weak inter-agency coordination and the ineffective exercise of governmental authority in conflict management. It is concluded that the agrarian conflict in Kampung Baru is a multidimensional crisis that demands an integrated solution—encompassing comprehensive land data collection, legalization of residents’ identity, and participatory cross-agency mediation—to sustainably achieve both legal certainty and social justice.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search