<![CDATA[Indonesia has a prohibition on ownership of freehold land by foreigners. Foreign citizens who are domiciled in Indonesia and want to obtain land rights can obtain a right of use with a period of time. This research's purpose is to analyze procedure for foreigners to obtain Right of Use of freehold land with time limitation in Indonesia, and the role of Land Deed Official (PPAT) in the making of the deed of Right of Use of freehold land with time limitation. This research is empirical normative research with data from literature study and interviews. Type of approach that used in this research is systematic of law. Foreign citizens domiciled in Indonesia can have a Right of Use with a period of time on freehold land must fulfill the requirements and procedures in accordance with Indonesian laws and regulations. This is to ensure the achievement of legal certainty. In the acquisition of the right of use on freehold land, the role of the land deed official as a public official authorized to make deeds for the acquisition of the right of use on freehold land is necessary. Unfortunately, in practice there are still land deed officials who do not follow the procedures of Right of Use in accordance with the laws and regulations.Bahasa Indonesia Abstrak: Di Indonesia terdapat larangan kepemilikan tanah Hak Milik oleh orang asing. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dan ingin memperoleh Hak Atas Tanah dapat memperoleh Hak Pakai dengan jangka waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bagi WNA untuk memperoleh Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dengan jangka waktu di Indonesia, serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta atas Hak Pakai di atas tanah hak milik dengan jangka waktu tertentu. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistematika hukum. Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal itu dilakukan agar tercapainya kepastian hukum. Dalam perolehan hak pakai di atas tanah hak milik perlu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta guna perolehan hak pakai di atas tanah hak milik. Tetapi sangat disayangkan, dalam praktik masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak mengikuti prosedur hak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.]]>
