<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kegagalan digitalisasi di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Disdukcapil Bogor menerapkan digitalisasi sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan dan penerapan digital governance. Pemilihan subjek penelitian dikarenakan Bogor memiliki penduduk terbanyak di Indonesia, dengan penduduk yang banyak seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Melalui digitalisasi Pemerintah Kabupaten Bogor sebenarnya tidak memiliki aplikasi penunjang digitalisasi pelayanan publik, tetapi mereka hanya mengandalkan aplikasi IKD milik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pejabat Disdukcapil Kabupaten Bogor, penentuan subjek tersebut didasarkan kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Disdukcapil Bogor ternyata gagal dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu budaya, infrastruktur dan kepemimpinan. Lingkup permasalahan budaya dalam penerapan e-government yaitu adanya beberapa penolakan terhadap adanya penerapan e-government, kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e- government dan adanya rasa tidak mau berbagi data dan informasi baik antar individu maupun antar instansi. Dalam lingkup masalah infrastruktur yang dihadapi ketika menerapkan egovernment yaitu adanya ketimpangan digital antara satu daerah dengan daerah lain, kurangnya sistem layanan, dan infrastruktur yang tidak menunjang. Sedangkan dalam lingkup masalah kepemimpinan yaitu adanya konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, alokasi anggaran, dan pembakuan]]>
