-, Wijayanto -
Unknown Affiliation

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Analisis Konten Media Sosial Instagram @Baruna.airlangga dalam Membangun Political Branding Airlangga Hartarto Irja, Yoga -; -, wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenaik perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh politisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologin analisis isi kualitatif dengan menganalisis konten konten yang di keluarkan oleh pemilik akun @baruna airlangga guna membangun political branding airlangga hartarto. Kemajuan teknologin sangat di manfaatkan oleh banyak politisi termasuk pak Airlangga Hartarto. Beliau membayar ahli social media untuk membangun brandi politiknya sehingga bagus di mata Masyarakat. Konten yang beragam membuat minat Masyarakat dan branding politik dari pak airlangga Hartanto juga di harapkan akan meningkat
PARTISIPASI PEMILIH MAHASISWA PERANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA Annora, Salsabila Anya; Sardini, Nur Hidayat -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pemilu terdapat hak pilih universal (universal suffrage) yang berlaku pada warga negara secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki warga negara dapat disalurkan dengan baik melalui tahapan Pemilu. Data lapangan menunjukan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5 yang menjadi permasalahan krusial. Kota Salatiga merupakan Kota yang diberi julukan “Indonesia Mini” karena terdapat banyak pendatang dari luar daerah, namun partisipasi pemilih perantauan di Kota Salatiga tergolong rendah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga dan mengekplorasi faktor-faktor pendukung maupun faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunkan wawancara terstruktur yang merupakan metode wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa pertanyaan – pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data – data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Salatiga, Kasubag Perencanaan, Data, dan informasi KPU Kota Salatiga dan Mahasiswa yang merupakan pemilih perantauan yang terdaftar pada dua universitas besar di sebanyak 8.700 orang. Sedangkan pemilihan sampel responden menggunakan teknik justment sampling yaitu pemilih mahasiswa perantauan yang terdaftar dalam DPTb (pemilih tambahan) KPU Kota Salatiga pada Pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan hasil lapangan, partisipasi politik pemilih perantauan di Kota Salatiga pada Pemilu tahun 2019 termasuk kategori masih rendah namun para pemilihnya memiliki kecenderungan antusias dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2019. Rendahnya partisipasi pemilih perantauan sebagian besar didasari atas dua alasan yaitu kurangnya akses informasi karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu dibasis perantauan, serta faktor internal karena rasa malas. Hal tersebut didukung dengan temuan berupa para pemilih perantauan merasa kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga sehingga menyebabkan para pemilih perantauan tidak mengetahui cara pindah memilih. Para pemilih perantauan lebih menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait pindah memilih. Partisipasi mahasiswa pemilih perantauan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu berupa faktor perangsang politik, dan faktor lingkungan politik. Kedua faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi pemilih. Faktor penghambatnya yaitu akses informasi terkait tata cara pindah memilih serta minimnya informasi mengenai tempat ataupun titik TPS yang random sehingga mempersulit para pemilih perantauan menemukan TPS. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan piramida partisipasi politik bahwa partisipasi politik mahasiswa pemilih perantauan berada di tingkatan spectators
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Nadyatuzzahro, Salsabilla -; Herawati, Nunik Retno; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat akan pengadaan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori dari Grindle (1980: 5) untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang dapet ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan/konteks kebijak (context of policy). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Beberapa informan untuk mendukung keakuratan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Drs. Hamdani Azahari, MM. selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Ir. Yayuk Sri Rahayu, ST, MT. selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Afiyahwati, S,Si. Selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Yudo Baskoro, SH. Selaku Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Isi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan dirancang untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui pelayanan prima dengan menyediakan berbagai jenis layanan publik yang terintegrasi di satu tempat. Selain itu, juga didukung oleh pelibatan berbagai stakeholders dalam pengambilan keputusan serta penempatan SDM pemberi layanan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara itu, dari aspek konteks kebijakan, Mal Pelayanan Publik Lamongan telah menetapkan strategi jemput bola untuk memperluas jangkauan layanan publik; karakteristik pihak pemberi layanan yang edukatif terkait alur pelayanan; hingga resposivitas dari pihak pemberi layanan yang turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga tidak luput dari berbagai hambatan, seperti, kurangnya alokasi dana yang memadai, kurangnya SDM yang terlatih, perubahan prosedur operasional, resistensi dari berbagai pihak, hingga kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu secara rutin memantau kinerja, meningkatkan anggaran, memperbaiki fasilitas, mengembangkan SDM sesuai kualifikasi, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelayanan di MPP Lamongan.DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu melakukan kampanye edukasi, meningkatkan aksesibilitas MPP, menambah SDM, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.
MODALITAS PEMENANGAN KANDIDAT KEPALA DESA PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS KEMENANGAN MUSTAFIYATUN DALAM PILKADES KEDUNGMALANG TAHUN 2019) Husnah, N. Lailatul -; -, Wijayanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas modalitas pemenangan Mustafiyatun yang digunakan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019. Pendayagunaan modalitas yang dimiliki oleh Mustafiyatun menyisakan kemenangan baginya sebagai Kepala Desa Perempuan Pertama di Kedungmalang yang berhasil mengalahkan rivalnya, Razikin yang notabene kandidat incumbent. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dari Bourdieu (1986) yang membagi modalitas menjadi empat jenis, yakni modalitas ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas sosial dan ekonomi memiliki andil paling besar untuk mengantarkan kemenangan bagi Mustafiyatun. Modalitas sosial terdiri atas jejaring kekerabatan dan jejaring sosial yang dilembagakan menjadi tokoh donatur, tim pemenangan, sekaligus pendulang suara dari massa akar rumput. Sedangkan, modalitas ekonomi menjadi pelumas dari manuver politik Mustafiyatun berupa dana yang berasal dari kepemilikan pribadinya maupun dari tokoh donatur yang digunakan untuk melakukan rangkaian pendekatan sosial dan praktik politik uang. Sementara itu, modalitas budaya berkenaan dengan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi pemimpin perempuan. Terakhir, modalitas simbolik berkenan dengan privilege, kebutuhan akan penghargaan (prestise), dan legitimasi yang mendasari calon pemilih untuk mengakui dan mempercayai Mustafiyatun sebagai kandidat yang layak untuk dipilih. Akumulasi dari keseluruhan modalitas telah dikerahkan oleh Mustafiyatun untuk memenangkan perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP BERBASIS DIGITAL MELALUI LAWET KEBUMEN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022-2023 Prameisti, Syifa Anaqah; -, Wijayanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik. Perkembangan teknologi membuat terciptanya sebuah inovasi yang berbentuk aplikasi untuk melayani pelayanan administrasi dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik nasional. Terciptanya aplikasi Lawet Kebumen salah satunya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berbasis digital seperti EKTP melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kebumen. Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu pelayanan yang sudah diterapkan di beberapa instansi salah satunya adalah Disdukcapil Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen di Disdukcapil Kebumen tahun 2022-2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan milik Charles O. Jones (1996) yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam proses implementasi pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 dengan menggunakan teori yang relevan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pengguna aplikasi Lawet Kebumen dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan langsung di lapangan pada saat wawancara dan sumber data sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian kemudian diolah dan dinarasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen tahun 2022-2023 sudah berjalan dengan baik melalui proses implementasi dengan tiga tahap yang penting. Tahap yang pertama adalah pengorganisasian yang terdiri dari tiga aspek seperti sumber daya, struktur organisasi, dan metode. Pada tahap ini sudah dapat dikatakan baik karena Disdukcapil memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai. Tahap yang kedua adalah interpretasi, tahap ini Disdukcapil Kebumen memperkenalkan aplikasi Lawet Kebumen untuk melayani E-KTP berbasis digital melalui sosialisasi media sosial dan gambar. Tahap yang ketiga adalah tahap aplikasi, pada tahap ini pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari respon masyarakat yang baik. Namun ada kendala seperti masih ada beberapa masyarakat yang datang ke dinas untuk mendapatkan pelayanan E-KTP karena masih kurangnya konsistensi dari dinas dalam sosialiasi terkait pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen. Saran untuk Disdukcapil Kebumen seharusnya melakukan sosialisasi secara konsisten terkait aplikasi Lawet Kebumen dan seharusnya lebih meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan E-KTP berbasis digital. Untuk masyarakat diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi agar membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan pelayanan E-KTP berbasis digital melalui aplikasi Lawet Kebumen
ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN WILAYAH PANTAI DEPOK (Studi Penelitian di Kelurahan Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Gabriel, Angelina Paqita; -, Wijayanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap pemberdayaan kepada perempuan nelayan yang acapkali luput dari perhatian penguasa serta implikasi pemberdayaan yang berlangsung terhadap marginalisasi yang dialami oleh perempuan di Pantai Depok Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan Teori Pemberdayaan oleh Sulistyani, Teori Marginalisasi dari Scott, dan Teori Ibuisme Negara karya Suryakusuma menjadi dasar penelitian yang dilakukan dengan disertai metode penelitian secara kualitatif yang memiliki pendekatan studi kasus. Hasil yang menjadi temuan, yaitu pemberdayaan kepada perempuan sudah berjalan dengan cukup baik. Dari yang besifat caritas dan peningkatan kapasitas sudah dapat memenuhi tujuan pemberdayaan yang dimana keterampilan meningkat dan kemandirian telah terlaksana. Sedangkan implikasi pemberdayaan terhadap marginalisasi disimpulkan telah dapat mendegradasi fenomena tersebut dikalangan perempuan nelayan wilayah Pantai Depok, Kabupaten Bantul. Meskipun begitu, adapun ihwal yang bisa ditingkatkan oleh para pemangku kebijakan salah satunya agar lebih inklusif dalam pelaksanaan program dimana tiap perempuan dapat ikut dengan atau tanpa adanya kelompok yang menaungi
Analisis Konten Media Sosial Instagram @Baruna.airlangga dalam Membangun Political Branding Dari Tahun 2023 - 2024 Negara, Bintang Taruna; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini bertujuan Analisisi Konten Media Sosisal Instagram Prabowo Subiantodalam Membangun Political Branding. Di era digital saat ini perkembangan mediasocial sangatlah cepat dan juga dapat mencangkup audience luas, bersamaan denganini banyak dari praktisi politik memanfaatkan adannya media social. Salah satunyaPrabowo Subianto menggunakan Media Sosial Instagram Untuk membangun citraatau Political Branding. Dengan cara membuat suatu konten media social Instagramdalam bentuk foto maupun dalam bentuk video, dalam kurun waktu satu tahunbelakangan ini Prabowo Subianto membuat berbagai macam konten media socialInstagram dengan menunjukan kebersamaannya terhadap relasi yang PrabowoSubianto miliki, hingga akan kedekatannya terhadap masayarakat. PembangunanBranding diri dari seorang Prabowo Sbianto tidak hanya menunjukan akankedekatannya terhadapa masayrakat saja atuau relasi networking yang dia miliki saja,melainkan dengan menggunakan seragam batik yang dimana bati itu juga merupakanbudaya asli dari Indonesia yang dimana Prabowo Subianto ingin menunjukanbahwasanya beliau juga mencintai budaya budaya tanah air. Dengan cara ini dapatdisimpulkan bahwa Prabowo Subianto berhasil dalam melakukan Political Branding
ANALYSIS OF WOMEN'S PARTICIPATION IN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAMS IN THE COASTAL AREAS OF CIREBON CITY Oktavia, Fitka Dwi; Alfirdaus, Laila Kholid; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research investigates women's participation in coastal community empowerment programs in Cirebon City, focusing on social, economic, and cultural factors influencing their engagement. Through qualitative methods, particularly interviews, it uncovers the multifaceted challenges faced by coastal women and evaluates the effectiveness of empowerment initiatives. The findings reveal significant barriers, including social norms and financial constraints, hindering coastal women's economic and social involvement beyond domestic responsibilities. Despite government-sponsored efforts and stakeholder initiatives, persistent issues require further action. Government-led initiatives like P2WKSS, Sekoper Cinta, 100 KK Binaan, and Sekolah Keluarga Cirebon have facilitated women's empowerment, fostering skill development and greater social and economic participation. These endeavors aim to amplify women's contributions to inclusive and sustainable coastal development. The study underscores the pivotal role of women's participation in enhancing the wellbeing of coastal communities and fishing families. While some face obstacles like work commitments or lack of awareness, others actively engage in community health or educational programs. Supportive factors such as awareness, family backing, economic needs, and conducive environments bolster women's involvement in empowerment programs. This research highlights the significance of women's engagement in coastal empowerment initiatives for fostering inclusivity, reducing gender disparities, and offering contextually relevant solutions. Strategies like early socialization, deliberation, organization, and participatory review hold promise for enhancing women's involvement despite existing challenges. In conclusion, this research deepens understanding of gender dynamics in coastal community development by illuminating coastal women's lives and their participation in empowerment initiatives. It underscores the need for ongoing efforts to overcome barriers and foster an environment conducive to women's active engagement in coastal development endeavors
EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA Prasetiyo, Ading Angga; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yangmemiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, danmewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasarkepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, danmotivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakanTuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknikwawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala BidangUMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabungdan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka TukuPurbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studiliteratur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian inimenggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapansaja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripadabiaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalamdigital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karenayang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh DinkopUKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karenakurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisanmasyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikanperubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalamkebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah DinkopUKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tukukepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, sertaperlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM danmasyarakat
COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY TOWARDS HANDLING SEXUAL VIOLENCE CASES IN SEMARANG CITY 2023 Kamil, Laila Shafia Adzandien; -, Wijayanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the collaborative process between the Semarang City Government and Civil Society towards handling cases of sexual violence in Semarang City in 2023. It aims to understand the strategies of each party in addressing sexual violence cases in Semarang City and to identify the success and inhibiting factors in the collaboration process between the Semarang City Government and Civil Society in handling cases of sexual violence in Semarang City in 2023. Additionally, from the perspective of governance collaboration, this research seeks to determine whether the collaborative process between the Semarang City Government and Civil Society aligns with existing theoretical concepts and achieves the expected goals. This research employs a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection in this study involves in-depth interviews with head of Women’s Empowerment and Children’s Protection Department (DP3A) Semarang City, Head of Women’s and Children’s Protection Division of DP3A Semarang City, Head of UPTD PPA Semarang City, Director of LRC KJHAM, Head of Legal Aid Division of LRC KJHAM, Head of Policy Advocacy of LRC KJHAM, Head of Information and Documentation of LRC KJHAM, Unit PPA Polrestabes Semarang, and Sexual Violence Victim Advocate. As supporting data, this research utilizes literature review. The data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the collaboration process between the Semarang City Government and Civil Society in handling cases of sexual violence in Semarang City has not been entirely successful. However, it has contributed to a shift in the public mindset, with more people now willing to report incidents of sexual violence and not viewing them as a disgrace. The research found there is no written binding agreement between the stakeholder involved in shared understanding indicator