<![CDATA[Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal selama lima (5) tahun terakhir mengalami kondisi stagnan. Kondisi tersebut mengantarkan Kabupaten Tegal menyandang predikat Pratama (predikat paling rendah) dalam pelaksanaan KLA. Keberadaan Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB dirasa belum cukup mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kehidupan anak di Kabupaten Tegal. Artinya tidak ada keseriusan peran yang dilakukan Pemkab Tegal melalui dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan KLA yang sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan tersebut yang mendorong ide dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal melalui peran yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kab. Tegal. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui wawancara dan observasi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan KLA di Kabupaten Tegal memang telah direncanakan dengan baik melalui RPJMD. Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB berkomitmen untuk melaksanakan KLA sepenuhnya. Namun proses implementasi tidak berlangsung dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak siapnya SDM Pemkab Tegal untuk memahami KLA sehingga menyebabkan minimnya kesadaran dan konsistensi untuk melaksanakan KLA yang menyeluruh di Kab. Tegal. Hal tersebut juga berdampak pada minimnya peran masyarakat terhadap implementasi KLA di Kab. Tegal]]>
