Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Sardini, Nur Hidayat -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengawasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Masa Pandemi Covid-19 Utami, Adika Sri; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah informan yang relevan dengan pengawasan terhadap P3MI di wilayah Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori pengawasan menurut Joko Widodo yaitu pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, standar prosedur operasi kontrol, sumber daya keuangan dan peralatan, serta jadwal pelaksanaan kontrol. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia belum dilaksanakan secara optimal pada masa pandemi Covid-19 karena masih terdapat beberapa permasalahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19, minimnya keterlibatan pelaku eksternal, tidak memiliki SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas yang dibebankan pada bidang pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan secara langsung ke P3MI. Selain itu, pengawasan dilakukan minimal setahun sekali, namun pada masa pandemi Covid-19 pengawasan belum dilakukan secara optimal ke seluruh P3MI yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tembalang Tahun 2023 (Studi Penelitian Kantor Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Sukma, Aji -; Sardini, Nur Hidayat -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-KTP merupakan suatu unsur penting dalam administrasi kependudukan. Alasannya adalah karena menyangkut masalah legitimasi seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perubahan substansi yang mendasar di bidang administrasi kependudukan, yaitu dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan. Tetapi, dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP di Indonesia masih banyak kendala, seperti yang tejadi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang mengenai pelayanan pembuatan E-KTP, masih banyak dijumpai berbagai keluhan oleh masyarakat Peneliti menggunakan subjek penelitian sampling purposive. Dengan teknik ini kita dapat menentukkan lebih dahulu informan yang benar-benar akan digunakan untuk peneliti. Hasil dari penelitian Sistem dari pelayanan E-KTP telah diterapkan sesuai dengan input, proses dan output data pemohon yang wajib memiliki KTP dan telah teregistrasi dalam sistem online pada database kepedudukan nasional. Bentuk layanan dari pelayanan EKTP ditunjukkan oleh pegawai dalam hal ini kantor Kantor kecamatan Tembalang,Kota Semarang telah memberikan pelayanan yang baik hal ini tercapai karena pegawai tanggap dalam melayani, bersikap ramah sopan dalam bertutur kata, merespon kritikan dan saran dari masyarakat dengan baik namun masih ada masyarakat yang mengatakan pegawai kurang tanggap
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: APLIKASI SI D’NOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Anggoro, Ardika Septyo; Sardini, Nur Hidayat -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia akan berbanding lurus dengan permintaan akan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengeluarkan aplikasi bernama Si D’nOK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government pada aplikasi SiD’nOK dan mencari hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiD’nOK sudah memenuhi 3 aspek egovernment. Aspek yang pertama adalah dukungan (support), Program Si D'nOK memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas dari top down sehingga memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Program Si D'nOK. Aspek yang kedua adalah kapablitas (capability), Program Si D'nOK memiliki dukungan sumber daya anggaran, dukungan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyelenggarakan digitalisasi layanan. Pada aspek nilai (value), Program Si D'nOK sudah dirasakan masyarakat kendati belum banyak. Beberapa Masyarakat menjadi terbantu oleh Si D’nOK karena dapat melakukan perminntaan administrasi kependudukan dengan tidak datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Namun demikian masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan SiD’nOK. Hambatan dating dari internal dan eksternal. Hambatan internal datang dari kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola Si D’nOK sehingga menyebabkan pelayanan menjadi berkurang. Hambatan eksternal dating dari budaya Masyarakat yang belum terlalu mengenal dengan kemajuan teknologi sehingga lebih memilih untuk dating langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daripada menggunakan Si D’nOK
PARTISIPASI PEMILIH MAHASISWA PERANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA Annora, Salsabila Anya; Sardini, Nur Hidayat -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pemilu terdapat hak pilih universal (universal suffrage) yang berlaku pada warga negara secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki warga negara dapat disalurkan dengan baik melalui tahapan Pemilu. Data lapangan menunjukan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5 yang menjadi permasalahan krusial. Kota Salatiga merupakan Kota yang diberi julukan “Indonesia Mini” karena terdapat banyak pendatang dari luar daerah, namun partisipasi pemilih perantauan di Kota Salatiga tergolong rendah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga dan mengekplorasi faktor-faktor pendukung maupun faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunkan wawancara terstruktur yang merupakan metode wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa pertanyaan – pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data – data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Salatiga, Kasubag Perencanaan, Data, dan informasi KPU Kota Salatiga dan Mahasiswa yang merupakan pemilih perantauan yang terdaftar pada dua universitas besar di sebanyak 8.700 orang. Sedangkan pemilihan sampel responden menggunakan teknik justment sampling yaitu pemilih mahasiswa perantauan yang terdaftar dalam DPTb (pemilih tambahan) KPU Kota Salatiga pada Pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan hasil lapangan, partisipasi politik pemilih perantauan di Kota Salatiga pada Pemilu tahun 2019 termasuk kategori masih rendah namun para pemilihnya memiliki kecenderungan antusias dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2019. Rendahnya partisipasi pemilih perantauan sebagian besar didasari atas dua alasan yaitu kurangnya akses informasi karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu dibasis perantauan, serta faktor internal karena rasa malas. Hal tersebut didukung dengan temuan berupa para pemilih perantauan merasa kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga sehingga menyebabkan para pemilih perantauan tidak mengetahui cara pindah memilih. Para pemilih perantauan lebih menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait pindah memilih. Partisipasi mahasiswa pemilih perantauan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu berupa faktor perangsang politik, dan faktor lingkungan politik. Kedua faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi pemilih. Faktor penghambatnya yaitu akses informasi terkait tata cara pindah memilih serta minimnya informasi mengenai tempat ataupun titik TPS yang random sehingga mempersulit para pemilih perantauan menemukan TPS. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan piramida partisipasi politik bahwa partisipasi politik mahasiswa pemilih perantauan berada di tingkatan spectators
Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Di Kota Pekalongan Masa Pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi Periode 2021-2024 Eka Saputra, Muhammad Reynaldi; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peneletian ini mengkaji pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan, kota Pekalongan setiap tahun mengalami banjir yang selain karena aspek geografi juga persoalan pengelolaan kota yang tidak dapat menyelesaikan keadaan tersebut. Melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh Afzan Arslan Djunaidi Walikota Pekalongan 2021-2024. Dalam penelitan ini bermaksud untuk menjawab: (1). Mengapa Kota Pekalongan selalu banjir? (2). Bagaimana kebijakan penaganan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi? Dalam mengkaji permasalah tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dalam mendapatkan data penelitian dilakukan juga wawancara sumber dengan metode purposive sampling diantaranya para pemerintah setempat dan tokoh agama dan masyarakat, selain itu peneliti juga menggunakan motode snowball sampling Dari wawancara yang dilakukan dengan satu pihak maka untuk mendapatkan data yang komprehensif peneliti melanjutkan wawancara dengan yang lain. Selanjutnya analisa data dengan cara verifikasi atas data tersebut, kemudian peneliti melakukan pengujian terhadap data dari berbagai sumber dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang kredibel. Dari penelitian yang dilakukan upaya pemerintah pekalongan yaitu dengan membangun sumur resapan di beberapa lokasi banjir yang ada di pekalongan. Dalam kurung waktu 3 tahun Walikota Pekalongan Afzan Arslan telah membangun lebih dari 250 sumur resapan. Namun karena banjir ini telah terjadi bertahun-tahun sehingga banjir tetap masih terus terjadi, bencana banjir parah terakhir terjadi pada 5 Maret 2024. Dalam banjir tersebut bersama dengan BPBD Kota Pekalongan Pemerintah dengan sigap melakukan bantuan terhadap korban banjir dengan mendirikan tenda pengungsian dan bantuan sandang dan pangan untuk dapat menjaga warganya. Dalam kesempatan itu pula pemerintah pekalongan memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan gotong royong dalam penanganan banjir
Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD di Kota Depok) Ameilia, Alifia Putri; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia pada tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk memahami secara garis besar persoalan dalam Sistem Pemilu Proporsional yang dijabarkan pada beberapa bagian, antara lain: keadilan dalam sistem Pemilu, Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu, dan Peranan KPU dalam mengatasi persoalan Pemberhentian Antar Waktu anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menjelaskan secara luas terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sosial. Selain itu, metode deskriptif-analitis mempermudah peneliti untuk mengetahui secara garis besar terkait dengan permasalahan yang ada. Dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilu dengan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka memiliki urgensi akan pentingnya hak asasi manusia di masyarakat. Pemberhentian Antar Waktu dalam internal partai politik menggambarkan adanya faktor-faktor kegagalan yang terjadi pada Caleg saat Pemilu. Dengan memprioritaskan hasil suara terbanyak untuk dilantik menjadi anggota DPRD, maka sudah menjadi hak bagi setiap calon untuk melanjutkan tahapan pemilihan selanjutnya
RIVALITAS “PALSU” DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangrau Sokaraja Banyumas Tahun 2021) Syaiana, Fitri Nur; Sardini, Nur Hidayat -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of Pilkades is guided by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 concerning the Election of Village Heads. The regulation explicitly states that the Pilkades should be attended by at least two candidates and at most three candidates. In turn, the limitation on the number of candidates for village heads has given rise to an interesting phenomenon: there are pairs of candidates who are husband and wife in the 2021 Pilkades of Banyumas Regency in Karangrau Village. This research was conducted to analyze the rivalry that actually occurred in the phenomenon of married couples' Pilkades in Karangrau Village Sokaraja Banyumas in 2021. This was done through analyzing the contestation and competition in it using dramaturgy theory through facts in the front stage and back stage. This research uses a qualitative method of case study type with in-depth interviews with informants as an instrument in collecting data. The results of this study show that the wife's candidacy was carried out as a tactic to avoid a single candidate, thus presenting a pseudo-contestation and fake rivalry designed only to fulfill obligations. There are differences between the front stage and the back stage. On the front stage, normatively all stages in the Pilkades run naturally and normally, but on the back stage there is no competition that occurs but there is cooperation to win the incumbent village head candidate (husband). Then there was no community participation to run as a village head candidate. To improve this reality, it is best to evaluate the regulations on Pilkades and emphasize the requirements for candidacy so that close relatives such as husband, wife, brother, sister, or child do not participate. Empowerment of human resources at the village level oriented towards leadership regeneration is also needed to encourage community interest in running for village head
KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS) Rumapea, Apri Ella; Sardini, Nur Hidayat -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan tanah adat. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah. Upaya ini menunjukkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya. Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah. Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan
SISTEM INFORMASI PELELANGAN IKAN PATI (SIPIPA) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS LELANG DI KABUPATEN PATI Alfina, Regita Dinda; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pelayanan publik sektor perikanan melalui pelayanan jasa yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, terfokus pada administrasi pelelangan dan manajemen TPI Juwana Unit II. Seiring dinamika perubahan masyarakat dan perkembangan zaman, sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Keniscayaan sektor publik memanfaatkan teknologi menjadi langkah tepat menghadapi dan menjawab permasalahan yang kompleks, serta menciptakan good governance di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPIPA dalam proses akuntabilitas dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat. Penelitian ini menunjukkan gambaran cara kerja dalam upaya menjelaskan pengelolaan pelelangan perikanan. Kendati demikian, hasil kajian juga memperlihatkan sejumlah kelemahan, hingga diperlukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan pengembangan SIPIPA, juga perbaikan dalam pemberian pelayanan di tempat lelang ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Lelang ikan bernama Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) telah membawa perubahan cukup signifikan, dibuktikan dengan tercapainya aspek responsivitas, keadilan, keterbukaan, efisien dan efektif, juga dapat dipertanggungjawabkan. Kendati beberapa parameter akuntabilitasnya terpenuhi, namun masih mengalami hambatan, seperti pelaksanaan standar prosedur kurang optimal, perencanaan dan anggaran berjangka pendek, masyarakat tidak suka resiko dan pesimis perubahan, serta minimnya insentif. Sistem tersebut sekarang menjadi alat bantu atau formalitas olah data petugas dalam mempertanggungjawabkan pelayanan pelelangan
SAYA MELIHAT, SAYA TERSENTUH, SAYA MEMILIH? PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENYOSIALISASIKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KALANGAN PEMILIH MUDA STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG Putri Utami, Kharisma Kusuma; -, Wijayanto -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram KPU Kota Semarang dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 di Kota Semarang dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memotivasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan triangulasi dalam melakukan pengolahan data yang mengkombinasikan pendekatan etnografi digital dan wawancara. Etnografi digital dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati Instagram KPU Kota Semarang dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 8 informan yang terdiri dari 1 informan validitas dari KPU Kota Semarang dan 7 informan sebagai pemilih muda di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Instagram KPU Kota Semarang telah meningkatkan pengetahuan dan membuat pemilih muda di Kota Semarang berminat pada Pemilu 2024. Kedua, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi pada Pemilu 2024. Ketiga, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tergerak pada Pemilu 2024. Keempat, pada Instagram KPU Kota Semarang belum mencerimkan adanya komunikasi yang interaktif. Sehingga dalam penelitian ini Instagram KPU Kota Semarang masih pasif dan berada pada level membuat pemilih mengetahui terkait Pemilu 2024 dan memotivasi pemilih, belum sampai membuat pemilih tergerak untuk memilih pada Pemilu 2024
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Wijayanto - Adnan, Muhammad - Ahmalia, Aida Fitris Alfina, Regita Dinda Ameilia, Alifia Putri Anggoro, Ardika Septyo Annora, Salsabila Anya astuti, puji - Atmaja, Bagas Kusuma Dewi, Rahma Kusuma Dzunuwanus Ghulam Manar Eka Saputra, Muhammad Reynaldi Hayuningtyas, Anggita Sekar Kharismaningtias, Indah Dwi - Laila Kholid Alfirdaus Martini, Rina - Nunik Retno Herawati Nuriya, Wanda Achlis Palupi, Ivodia - Pandia, Mutia Pebi Pramana, Ardine - Putri Utami, Kharisma Kusuma Rifa, Masyita Ainin Rumapea, Apri Ella Saputra, Azhes Melodi Suci, Annisa Rahma Sukma, Aji - Syaiana, Fitri Nur Utami, Adika Sri