Articles
<![CDATA[Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tembalang Tahun 2023 (Studi Penelitian Kantor Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Sukma, Aji -]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>;
<![CDATA[Herawati, Nunik Retno]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[E-KTP merupakan suatu unsur penting dalam administrasi kependudukan. Alasannya adalah karena menyangkut masalah legitimasi seseorang dalam eksistensinya sebagai penduduk dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perubahan substansi yang mendasar di bidang administrasi kependudukan, yaitu dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan. Tetapi, dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan E-KTP di Indonesia masih banyak kendala, seperti yang tejadi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang mengenai pelayanan pembuatan E-KTP, masih banyak dijumpai berbagai keluhan oleh masyarakat Peneliti menggunakan subjek penelitian sampling purposive. Dengan teknik ini kita dapat menentukkan lebih dahulu informan yang benar-benar akan digunakan untuk peneliti. Hasil dari penelitian Sistem dari pelayanan E-KTP telah diterapkan sesuai dengan input, proses dan output data pemohon yang wajib memiliki KTP dan telah teregistrasi dalam sistem online pada database kepedudukan nasional. Bentuk layanan dari pelayanan EKTP ditunjukkan oleh pegawai dalam hal ini kantor Kantor kecamatan Tembalang,Kota Semarang telah memberikan pelayanan yang baik hal ini tercapai karena pegawai tanggap dalam melayani, bersikap ramah sopan dalam bertutur kata, merespon kritikan dan saran dari masyarakat dengan baik namun masih ada masyarakat yang mengatakan pegawai kurang tanggap]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: APLIKASI SI D’NOK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Anggoro, Ardika Septyo]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>;
<![CDATA[-, Fitriyah -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Semakin tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia akan berbanding lurus dengan permintaan akan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengeluarkan aplikasi bernama Si D’nOK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government pada aplikasi SiD’nOK dan mencari hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiD’nOK sudah memenuhi 3 aspek egovernment. Aspek yang pertama adalah dukungan (support), Program Si D'nOK memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas dari top down sehingga memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Program Si D'nOK. Aspek yang kedua adalah kapablitas (capability), Program Si D'nOK memiliki dukungan sumber daya anggaran, dukungan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyelenggarakan digitalisasi layanan. Pada aspek nilai (value), Program Si D'nOK sudah dirasakan masyarakat kendati belum banyak. Beberapa Masyarakat menjadi terbantu oleh Si D’nOK karena dapat melakukan perminntaan administrasi kependudukan dengan tidak datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Namun demikian masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan SiD’nOK. Hambatan dating dari internal dan eksternal. Hambatan internal datang dari kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola Si D’nOK sehingga menyebabkan pelayanan menjadi berkurang. Hambatan eksternal dating dari budaya Masyarakat yang belum terlalu mengenal dengan kemajuan teknologi sehingga lebih memilih untuk dating langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daripada menggunakan Si D’nOK]]>
<![CDATA[Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir Di Kota Pekalongan Masa Pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi Periode 2021-2024 ]]>
<![CDATA[Eka Saputra, Muhammad Reynaldi]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peneletian ini mengkaji pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan, kota Pekalongan setiap tahun mengalami banjir yang selain karena aspek geografi juga persoalan pengelolaan kota yang tidak dapat menyelesaikan keadaan tersebut. Melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti lebih jauh bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh Afzan Arslan Djunaidi Walikota Pekalongan 2021-2024. Dalam penelitan ini bermaksud untuk menjawab: (1). Mengapa Kota Pekalongan selalu banjir? (2). Bagaimana kebijakan penaganan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi? Dalam mengkaji permasalah tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dalam mendapatkan data penelitian dilakukan juga wawancara sumber dengan metode purposive sampling diantaranya para pemerintah setempat dan tokoh agama dan masyarakat, selain itu peneliti juga menggunakan motode snowball sampling Dari wawancara yang dilakukan dengan satu pihak maka untuk mendapatkan data yang komprehensif peneliti melanjutkan wawancara dengan yang lain. Selanjutnya analisa data dengan cara verifikasi atas data tersebut, kemudian peneliti melakukan pengujian terhadap data dari berbagai sumber dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk mendapatkan data yang kredibel. Dari penelitian yang dilakukan upaya pemerintah pekalongan yaitu dengan membangun sumur resapan di beberapa lokasi banjir yang ada di pekalongan. Dalam kurung waktu 3 tahun Walikota Pekalongan Afzan Arslan telah membangun lebih dari 250 sumur resapan. Namun karena banjir ini telah terjadi bertahun-tahun sehingga banjir tetap masih terus terjadi, bencana banjir parah terakhir terjadi pada 5 Maret 2024. Dalam banjir tersebut bersama dengan BPBD Kota Pekalongan Pemerintah dengan sigap melakukan bantuan terhadap korban banjir dengan mendirikan tenda pengungsian dan bantuan sandang dan pangan untuk dapat menjaga warganya. Dalam kesempatan itu pula pemerintah pekalongan memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan dan gotong royong dalam penanganan banjir]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Keadilan Pemilu Dalam Sistem Proporsional Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD di Kota Depok) ]]>
<![CDATA[Ameilia, Alifia Putri]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia pada tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk memahami secara garis besar persoalan dalam Sistem Pemilu Proporsional yang dijabarkan pada beberapa bagian, antara lain: keadilan dalam sistem Pemilu, Studi Kasus Pemberhentian Antarwaktu, dan Peranan KPU dalam mengatasi persoalan Pemberhentian Antar Waktu anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk menjelaskan secara luas terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat sosial. Selain itu, metode deskriptif-analitis mempermudah peneliti untuk mengetahui secara garis besar terkait dengan permasalahan yang ada. Dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilu dengan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka memiliki urgensi akan pentingnya hak asasi manusia di masyarakat. Pemberhentian Antar Waktu dalam internal partai politik menggambarkan adanya faktor-faktor kegagalan yang terjadi pada Caleg saat Pemilu. Dengan memprioritaskan hasil suara terbanyak untuk dilantik menjadi anggota DPRD, maka sudah menjadi hak bagi setiap calon untuk melanjutkan tahapan pemilihan selanjutnya]]>
<![CDATA[RIVALITAS “PALSU” DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangrau Sokaraja Banyumas Tahun 2021) ]]>
<![CDATA[Syaiana, Fitri Nur]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>;
<![CDATA[-, Supratiwi -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The implementation of Pilkades is guided by Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 concerning the Election of Village Heads. The regulation explicitly states that the Pilkades should be attended by at least two candidates and at most three candidates. In turn, the limitation on the number of candidates for village heads has given rise to an interesting phenomenon: there are pairs of candidates who are husband and wife in the 2021 Pilkades of Banyumas Regency in Karangrau Village. This research was conducted to analyze the rivalry that actually occurred in the phenomenon of married couples' Pilkades in Karangrau Village Sokaraja Banyumas in 2021. This was done through analyzing the contestation and competition in it using dramaturgy theory through facts in the front stage and back stage. This research uses a qualitative method of case study type with in-depth interviews with informants as an instrument in collecting data. The results of this study show that the wife's candidacy was carried out as a tactic to avoid a single candidate, thus presenting a pseudo-contestation and fake rivalry designed only to fulfill obligations. There are differences between the front stage and the back stage. On the front stage, normatively all stages in the Pilkades run naturally and normally, but on the back stage there is no competition that occurs but there is cooperation to win the incumbent village head candidate (husband). Then there was no community participation to run as a village head candidate. To improve this reality, it is best to evaluate the regulations on Pilkades and emphasize the requirements for candidacy so that close relatives such as husband, wife, brother, sister, or child do not participate. Empowerment of human resources at the village level oriented towards leadership regeneration is also needed to encourage community interest in running for village head]]>
<![CDATA[SAYA MELIHAT, SAYA TERSENTUH, SAYA MEMILIH? PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENYOSIALISASIKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KALANGAN PEMILIH MUDA STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Putri Utami, Kharisma Kusuma]]>;
<![CDATA[-, Wijayanto -]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram KPU Kota Semarang dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 di Kota Semarang dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memotivasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan triangulasi dalam melakukan pengolahan data yang mengkombinasikan pendekatan etnografi digital dan wawancara. Etnografi digital dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati Instagram KPU Kota Semarang dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 8 informan yang terdiri dari 1 informan validitas dari KPU Kota Semarang dan 7 informan sebagai pemilih muda di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Instagram KPU Kota Semarang telah meningkatkan pengetahuan dan membuat pemilih muda di Kota Semarang berminat pada Pemilu 2024. Kedua, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi pada Pemilu 2024. Ketiga, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tergerak pada Pemilu 2024. Keempat, pada Instagram KPU Kota Semarang belum mencerimkan adanya komunikasi yang interaktif. Sehingga dalam penelitian ini Instagram KPU Kota Semarang masih pasif dan berada pada level membuat pemilih mengetahui terkait Pemilu 2024 dan memotivasi pemilih, belum sampai membuat pemilih tergerak untuk memilih pada Pemilu 2024]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Dan Sinergi Stakeholders Dalam Pengembangan Kabupaten Tegal Layak Anak ]]>
<![CDATA[Hayuningtyas, Anggita Sekar]]>;
<![CDATA[Alfirdaus, Laila Kholid]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal selama lima (5) tahun terakhir mengalami kondisi stagnan. Kondisi tersebut mengantarkan Kabupaten Tegal menyandang predikat Pratama (predikat paling rendah) dalam pelaksanaan KLA. Keberadaan Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB dirasa belum cukup mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kehidupan anak di Kabupaten Tegal. Artinya tidak ada keseriusan peran yang dilakukan Pemkab Tegal melalui dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan KLA yang sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan tersebut yang mendorong ide dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal melalui peran yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kab. Tegal. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui wawancara dan observasi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan KLA di Kabupaten Tegal memang telah direncanakan dengan baik melalui RPJMD. Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB berkomitmen untuk melaksanakan KLA sepenuhnya. Namun proses implementasi tidak berlangsung dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak siapnya SDM Pemkab Tegal untuk memahami KLA sehingga menyebabkan minimnya kesadaran dan konsistensi untuk melaksanakan KLA yang menyeluruh di Kab. Tegal. Hal tersebut juga berdampak pada minimnya peran masyarakat terhadap implementasi KLA di Kab. Tegal]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI TRANS CIREBON ]]>
<![CDATA[Atmaja, Bagas Kusuma]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang kepuasan masyarakat yang menggunakan moda transportasi BRT Cirebon. Kepuasan terhadap pelayanan menjadi penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan terhadap kepuasan dalam penggunaan moda transportasi BRT Cirebon dengan penggunaan teori pelayanan sinambela. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang menggunakan layanan transportasi. Hasil analisis menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam penggunaan transpoprtasi BRT. Melalui uji statistik, diperoleh nilai signifikansi yang menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan pengguna. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori Sinambela yang menekankan bahwa pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola layanan transportasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan mereka demi meningkatkan kepuasan pengguna]]>
<![CDATA[SAYA MELIHAT, SAYA TERSENTUH, SAYA MEMILIH? PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENYOSIALISASIKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KALANGAN PEMILIH MUDA STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Putri Utami, Kharisma Kusuma]]>;
<![CDATA[-, Wijayanto -]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram KPU Kota Semarang dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 di Kota Semarang dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memotivasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan triangulasi dalam melakukan pengolahan data yang mengkombinasikan pendekatan etnografi digital dan wawancara. Etnografi digital dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati Instagram KPU Kota Semarang dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 8 informan yang terdiri dari 1 informan validitas dari KPU Kota Semarang dan 7 informan sebagai pemilih muda di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Instagram KPU Kota Semarang telah meningkatkan pengetahuan dan membuat pemilih muda di Kota Semarang berminat pada Pemilu 2024. Kedua, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi pada Pemilu 2024. Ketiga, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tergerak pada Pemilu 2024. Keempat, pada Instagram KPU Kota Semarang belum mencerimkan adanya komunikasi yang interaktif. Sehingga dalam penelitian ini Instagram KPU Kota Semarang masih pasif dan berada pada level membuat pemilih mengetahui terkait Pemilu 2024 dan memotivasi pemilih, belum sampai membuat pemilih tergerak untuk memilih pada Pemilu 2024]]>
<![CDATA[ANALISIS PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI LORONG INDAH MARGOREJO KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Dewi, Rahma Kusuma]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat -]]>;
<![CDATA[Martini, rina -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The existence of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo over the past two decades has become a social pathology in the midst of society and is considered to give a negative image to the Pati Regency. The existence of the localization also violates the laws and regulations regarding regional spatial plans because it stands on sustainable agricultural land which should not be used as a place to build buildings. The presence of instructions from the central government to implement Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) during Covid19 pandemic and encouragement from various parties is also an additional trigger for the local government of Pati Regency to carry out the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo. This study aims to analyze the dynamics of the localization closure process as well as the decision taken by the local government of Pati Regency after the closure. The type of research used descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results showed that the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo Pati went through a long dynamic. The closure process involved the Forkopimda of Pati Regency based on the legal basis that had been violated by the residents and the sociological basis in the hope of minimizing one of social pathology. Local government of Pati Regency continued to carry out the closure process until the demolition despite several obstacles during the closure process After the closure, the government did not provide compensation because it considered that the existence of the Lorong Indah itself had violated. The closure actually caused a new problem such as prostitution places that were fragments of Lorong Indah on the side of the road and their existence became more exposed. The local government of Pati Regency has according to procedures, but has not been able to apply the sociological approach with implementation of the sociology of government after the closure]]>
