Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Journal of Juridische Analyse
Rise Karmilia
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG ASURANSI Rise Karmilia
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.85 KB) | DOI: 10.30606/cano.v6i2.633

Abstract

The business world is increasingly complex in line with the awareness of the importance of legal protection and the security of property that makes the responsibility of individuals or legal entities increasing. Such security may take the form of legal documents, in the form of business agreements up to the document of insurance agreement that will not be separated from the possibility of a crime. Background by the complexity of problems in insurance crime, ranging from the use of smooth modus operandi, investigation, verification, to the problem of the lack of public knowledge about insurance. This research uses normative juridical method. Problems in the research is how the arrangement of criminal acts in the field of insurance in the positive law of Indonesia, how corporate responsibility in insurance crime and what factors are obstacles in the handling of criminal acts in the field of insurance as well as any efforts that can be done as a solution in mengfungsikan criminal law.
LEGAL EVALUATION OF THE ASSIMILATION AND CONDITIONAL LEAVE PROGRAM FROM THE PERSPECTIVE OF PUNISHMENT OBJECTIVES Siska Amelya; Rise Karmilia; Hendri; Darlisma
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 8 (2025): JULY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i8.1058

Abstract

Assimilation and conditional leave programs are two important instruments in the Indonesian correctional system, serving as a form of punishment outside of correctional institutions. This article evaluates the validity and effectiveness of these two programs from the perspective of modern sentencing objectives: retribution, deterrence, rehabilitation, and social reintegration. Using a normative juridical approach and policy analysis, this paper examines how assimilation and conditional leave are implemented and the extent to which they reflect the principles of justice and the effectiveness of criminal law. The study reveals that although normatively these programs support the goals of progressive sentencing, in practice, legal and administrative obstacles still exist that hinder the achievement of effectiveness and substantive justice.
IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PESANTREN QURANIC HEALING INDONESIA DI KABUPATEN ROKAN HULU: IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PESANTREN QURANIC HEALING INDONESIA DI KABUPATEN ROKAN HULU Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 3 No. 02 (2024): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v3i02.2972

Abstract

ABSTRAK Permasalahan penyalahgunaan narkotika semakin hari kian meningkat. Dilihat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap. Penyalahgunaan narkotika ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Namun sangat disayangkan dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang sangat tinggi belum adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pencegahan ditambah dengan tidak efektifnya Hukuman Pemidanaan yang dilakukan pada saat ini menyebabkan kasus narkoba ini kian meningkat. Pemerintah perlu memperhatikan lebih dalam persoalan tentang narkoba. Pusat Rehabilitasi Narkoba yang ada Di Kabupaten Rokan Hulu juga tidak mendapatkan perhatian Khusus dari Pemerintah. Rumusan masalah yang diteliti dalam ialah bagaimana implementasi pusat Rehabilitasi Quranic Healing Indonesia dan juga upaya agar Pusat Rehabilitasi Tersebut dapat menjadi Rujukan Oleh Hakim dikarenakan hampir setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pasir Pengaraian adalah kasus penyalahgunaan Narkoba. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwasanya kasus penyalahgunaan Narkoba belum mendapatkan perhatian yang Lebih dari Pemerintah. Kata Kunci : Pusat Rehabilitasi, Pemerintah.
EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN ROKAN HULU: EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN ROKAN HULU Rezki Tambusai; Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3839

Abstract

Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Rokan Hulu menimbulkan kerugian negara dan dampak lingkungan serius, terutama pada daerah aliran sungai dan lahan pertanian. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas ini masih marak karena lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya aparat, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat akibat alasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring. Analisis dilakukan melalui kajian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan hambatan penegakan hukum meliputi ketidaktegasan sanksi administratif dan pidana, lemahnya political will, serta inkonsistensi aparat di lapangan. Dari perspektif normatif, asas lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali seharusnya menegaskan UU Minerba sebagai hukum khusus yang efektif untuk menertibkan pertambangan ilegal, namun implementasinya terhambat. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan kelembagaan aparat, penegasan kewenangan pusat-daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014, integrasi penegakan hukum kepolisian–kejaksaan–pengadilan, serta penerapan pendekatan represif dan preventif. Diperlukan pula regulasi turunan yang responsif terhadap kondisi lokal dan harmonisasi norma pusat-daerah agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Edukasi hukum berbasis komunitas penting untuk membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung pemberantasan pertambangan ilegal.
Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran TJSLP sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Lingkungan Korporasi Rise Karmilia; Boy Jerry Even Sembiring; Zulkifli
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4534

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) selama ini lebih dipahami sebagai kewajiban administratif dalam hukum perusahaan, padahal dalam praktiknya kegagalan pelaksanaannya sering berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi. Artikel ini bertujuan merumuskan kebijakan hukum pidana yang menempatkan TJSLP sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan korporasi. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana konstruksi hukum TJSLP saat ini serta bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengintegrasikan TJSLP dalam pencegahan kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan TJSLP di Indonesia masih bersifat administratif dan belum terhubung secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu diperlukan penguatan melalui kebijakan hukum pidana berbasis pendekatan preventif, termasuk penerapan prinsip strict liability dan integrasi kebijakan penal dan non penal. Kesimpulannya, TJSLP memiliki potensi strategis sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan apabila dikonstruksikan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang komprehensif.
Co-Authors Boy Jerry Even Sembiring Darlisma ENDRI ENDRI Rezki Tambusai Siska Amelya Zulkifli