Zulkifli
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran TJSLP sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Lingkungan Korporasi Rise Karmilia; Boy Jerry Even Sembiring; Zulkifli
Journal of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4534

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) selama ini lebih dipahami sebagai kewajiban administratif dalam hukum perusahaan, padahal dalam praktiknya kegagalan pelaksanaannya sering berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi. Artikel ini bertujuan merumuskan kebijakan hukum pidana yang menempatkan TJSLP sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan korporasi. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana konstruksi hukum TJSLP saat ini serta bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengintegrasikan TJSLP dalam pencegahan kejahatan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan TJSLP di Indonesia masih bersifat administratif dan belum terhubung secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu diperlukan penguatan melalui kebijakan hukum pidana berbasis pendekatan preventif, termasuk penerapan prinsip strict liability dan integrasi kebijakan penal dan non penal. Kesimpulannya, TJSLP memiliki potensi strategis sebagai instrumen pencegahan kejahatan lingkungan apabila dikonstruksikan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang komprehensif.
The PENERAPAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN MEMPERTAHANKAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA: Indonesia Marfuah MARFUAH; Zulkifli; Evi Yanti
Journal of Juridische Analyse Vol. 5 No. 02 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i02.5016

Abstract

Indonesia’s outermost small islands hold a strategic position in determining national boundaries, safeguarding sovereignty, and supporting economic development and community welfare. This study aims to analyze the implementation of government policies concerning the management and defense of Indonesia’s outermost small islands and to identify obstacles to their implementation. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesia has established an adequate legal framework through UNCLOS 1982, legislation on state territory, legislation on the management of coastal areas and small islands, and regulations concerning the utilization of outermost small islands. These policies are implemented through island designation, infrastructure development, public service provision, economic empowerment, environmental protection, territorial surveillance, and strengthened defense. However, implementation continues to face constraints related to accessibility, infrastructure, funding, human resources, and interagency coordination. This study concludes that the management and defense of outermost small islands must be undertaken in an integrated manner by combining legal, security, community welfare, and environmental sustainability approaches. Keywords: government policy; outermost small islands; management; defense; sovereignty.