Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Rechtsnormen Journal of Law
Harlinah, Sitti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Development and Urgency of Administrative Law Tools After the Enactment of Law No. 2 April 2020 During the COVID-19 Pandemic Harlinah, Sitti; Wulandari, Andi Sri Rezky
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i2.713

Abstract

Background. The spread of the new coronavirus has affected the world, including Indonesia, for more than a year. Purpose. The purpose is to determine the position of administrative legal instruments in the formation of public policy, as well as analyze developments and the urgency of administrative law as an alternative to government policy during the Covid-19 pandemic. Method. The type of survey used in this survey is Prescriptive Legal namely with legal approach. The nature of the research used in this writing is descriptive analytical, which is qualitatively analyzed to answer the legal issues be faced. Legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials. The research method used in this research is the normative legal method. Results. The results of this study are expected to be a reference for future analytical research and legal design, especially legal design related to the application of administrative law. The research method used in this research is the normative legal method. The type of research used in this text is descriptive and analytical. Conclusion. Conclusion is the instruments of administrative law in the formation of public policy develop dynamically over time along with the needs of the state and citizens.
Urgensi Green Investment dalam Sistem Hukum Penanaman Modal Nasional Harlinah, Sitti
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2586

Abstract

Perkembangan investasi di era modern saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Investasi tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mulai memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Salah satu konsep yang berkembang adalah green investment atau investasi hijau, yaitu kegiatan penanaman modal yang memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Kehadiran green investment menjadi penting karena Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan tingginya emisi karbon akibat aktivitas industri dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi green investment dalam sistem hukum penanaman modal nasional serta menganalisis bagaimana pengaturan hukum investasi hijau di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum penanaman modal dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep green investment secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya melalui asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan. Namun, implementasi investasi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum sinkronnya regulasi investasi dan lingkungan hidup, lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan, serta minimnya insentif bagi investor yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum penanaman modal yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Co-Authors Wulandari, Andi Sri Rezky