Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.842
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Petitum Amsir Law Jurnal (ALJ) Khatulistiwa Law Review eScience Humanity Journal JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA: Teori, Penelitian, dan Inovasi Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Warkat Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Media Law Review Pledoi Law Jurnal Rechtsnormen: Journal of Law
Wulandari, Andi Sri Rezky
Universitas Indonesia Timur
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Wulandari, Andi Sri Rezky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedurpengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, sertamengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalampembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalammetode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka(Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untukmendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukumyang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan,karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet ataumedia lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisissecara interpretatif baik secara dramatikal maupun secara analitik. Adapun lokasipenelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Uraian terhadap hasil penelitian yangakan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedurpengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalahdilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka.Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian hartapeninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalahanak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalahsama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi hartapeninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anaktidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliahdan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebuttetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsitidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO PENERBANGAN Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1165.975 KB)

Abstract

Terjadinya warisan kecelakaan yang menyebabkan tertanggug meninggal atau luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan. Kedua polis membunyai arti yang besar bagi tertanggung/ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarg/ahli waris tetap bisa mngajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya.
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU NOMOR 34/1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT.JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR ANDI SRI REZKY WULANDARI TUAN YANG HENDAK DICAPAI MEMBERIKAN MEMERLUKAN Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1284.287 KB)

Abstract

  Tujuan yang hendak dicapai memberikan memerlukan sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan periyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di PT Jasa Rahara (Persero) Cabang Makassar serta kendaraan bermotor beroda dua untuk mengetahui tanggungjawab PT Jasa Rahara(Persem) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan 9bermotomode dua dan mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian ganti rugiMetode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif kesimpulen menggunakan metode adeduktif. PT Jasa Rahara Persero) Cabang Makessa diharapkan d dalam melaksanakan pemberian ganti rugi Kepada korban kecelakean lalu-lintas jalanraya selalu mengutamakan prinsip kehati hatien saat menelit selunah permohonan ganti rugi Hal tersebut ditujukan supaya tercipta Suatu pemahaman antara masyarakat dan informasi kepada pembaca yang prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan pemerintah terhadap Diselenggarakan jaminan sosial danterhindar dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2359.419 KB)

Abstract

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dalam proses pnyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pemberian asuransi yang diberikan berupa ganti rugi sebagai akibat langsung dari kecelakaan dapat diberikan dalam batas waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungan kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati- hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI DAN IMPLIKASINYA DI ANJUNGAN PANTAI LOSARI MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky; H.M, Makkah.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.929 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.459

Abstract

Kegiatan reklamasi pantai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan lautannya. Reklamasi pantai adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang reklamasi dan Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007/ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai dan Implikasinya di Anjungan Pantai Losari Makassar. Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar Anjungan Pantai Losari Makassar.  Penentuan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel, sehingga jumlah dalam hal ini terbatas. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari sampel yang dihimpun dari masyarakat (responden) serta narasumber yang mengetahui lokasi peneltian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Rekomendasi penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Reklamasi Pantai.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Upah yang Terlambat Dibayarkan: Tinjauan Hukum atas Penerapan Teori Keadilan: Legal Protection for Workers for Late Payment of Wages: Legal Review of the Application of the Theory of Justice Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi; Andi Rahmah
Warkat Vol. 2 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/warkat.v2n1.4

Abstract

Wages have always been an issue that creates confusion between workers and employers as employers, which will continue to be a long-lasting problem if not handled properly. It is hoped that legal arrangements will be formed that will at least reduce the unequal interests between the two which gradually give rise to disharmony. Throughout labor history, the payment of workers' wages, which is a worker's right, has always given rise to problems, even though wages are the basis for meeting the needs of life and family. The purpose of this writing is to analyze and examine legal protection for workers for late payment of wages based on John Rawls's Theory of Justice. The research used is normative legal research with a statutory regulation approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that work agreements protect workers against late payment of wages. The legal implications of workers' wages being paid late are (1) giving rise to industrial relations disputes; (2) The principle of justice is not realized in employment relations; (3) Injuring workers' welfare. Meanwhile, preventive efforts that must be taken to prevent workers' wages from being paid late are through optimizing the guidance and supervision of the implementation of harmonious employment relations with statutory regulations.
Legal Force of Deeds of Sale and Purchase of Land And Buildings That Are Not Signed by the Seller Deviyanti, Deviyanti; Wulandari, Andi Sri Rezky
eScience Humanity Journal Vol 4 No 2 (2024): eScience Humanity Journal Volume 4 Number 2 May 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v4i2.161

Abstract

This research uses a juridical approach, normative is a research method that focuses on the analysis of legal norms, statutory regulations and court decisions that are relevant to answering the legal problems faced. In this context, normative research will be used to analyze court decisions that are relevant to the topic under study. The results of this research show that the legal force of the Deed of sale and purchase of land and buildings which is not signed by the seller is that the Deed of Sale and Purchase of land and buildings must be signed by both parties, the seller and the buyer, to have legal force. In accordance with Article 37 Paragraphs (1) and (2) Government Regulation no. 24 of 1997, without the seller's signature, the deed cannot be used as a basis for registering changes to land rights at the land office. Sale and purchase transactions that do not meet these formal requirements can result in the sale and purchase deed being invalid, even though the transaction can remain valid on the basis of good intentions and payments that have been made. by the seller of Makassar District Court decision No.5/Pdt.G/2023/PN/Makassar is In case Number 5/Pdt.G/2023/PN/Makassar, the judge showed thoroughness in evaluating the evidence and considering all relevant legal elements. The judge ensures justice for the Plaintiff and determines the procedures that must be followed to correct the situation that is detrimental to the Plaintiff, reflecting the appropriate and comprehensive application of the law in this case.
The Role of Language Education in Community Development: Insights from Literature Review Sukini; Aat Ruchiat Nugraha; Wulandari, Andi Sri Rezky; Miftachul Amri; Asrul Sani; Andri Kurniawan; Bambang Mardi Sentosa
Inovasi Sosial : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Akademi Teknik Adikarya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61991/inovasisosial.v2i1.43

Abstract

Language education plays an important role in community development, according to our literature review. This research examines how language education can facilitate community growth and development, and how this impacts social and economic dynamics. This research is a literature analysis. A literature review was conducted of scholarly literature, academic publications and research reports related to the role of language education in various community development contexts. The study highlights the importance of language education as a tool to improve the quality of life and opportunities for community members. The results show that high-quality language education can increase awareness and appreciation of local culture and traditions, and strengthen intergenerational and inter-community connections. In addition, language education that strengthens communication and negotiation skills can facilitate access to economic opportunities, such as employment, training and investment. This research highlights the importance of language education as a tool to improve quality of life and community opportunities.
Citizen Participation in Public Adminitration: A Review Literature Salampessy, Maryam; Nungraha, Aat Ruchiat; Sjoraida, Diah Fatma; Wijoyo, Hadion; Rasyid, Rasyid; Santosa, Tomi Apra; Kurniawan, Andri; Wulandari, Andi Sri Rezky
eScience Humanity Journal Vol 5 No 1 (2024): eScience Humanity Journal Volume 5 Number 1 November 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v5i1.213

Abstract

This study aims to comprehensively review the literature related to citizen participation in public administration. Citizen participation is an important element in increasing transparency, accountability, and governance effectiveness. This study uses a literature review method to analyze the concepts, dimensions, supporting factors, and challenges that affect citizens' involvement in public administration. The results of the study show that citizen participation can be implemented through various forms, such as consultation, dialogue, collaboration, and direct empowerment. Digital technologies, such as e-governance and social media, have expanded the space for participation, although there are still obstacles such as inequality in access to technology, lack of digital literacy, and bureaucratic resistance. Other factors that play a role include inclusive policies, responsive leadership, and a participatory culture in society. In addition, citizen participation not only improves the quality of public services, but also strengthens democracy. The study provides recommendations for developing a strategic framework to integrate citizen participation into public administration more effectively, with a focus on sustainability, inclusivity, and adaptation to technological change.
Indonesian Political Dynamics in National and Regional Elections Putra, Adeh Dwi; Wulandari, Andi Sri Rezky; Arief, Amelia
Amsir Law Journal Vol 6 No 1 (2024): October (Special Issue: Implications of the Constitutional Court Decision on the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v6i1.595

Abstract

The introduction is that illustrates Indonesia as a democracy is facing an exciting new challenge. The democratic party which was originally separated in each region, will now be held simultaneously nationally in 2024. The purpose of this study is first, what are the dynamics of postponing regional head election in 2024 for 271 regions whose terms of office expire in 2022 and 2023 and second, what is the urgency of extending the term of office of the regional head until 2024. The research method used is normative juridical with the approach of legislation and phenomena, theories, concepts and legal principles. The study used is a literature study and analyzed descriptively qualitative with the use of primary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. related to the extension of the term of office of the regional head until 2024. The results of the analysis obtained on these issues are known that first, the postponement of regional head election from 2022 and 2023 to 2024 will result in a vacancy in the position of regional head in 271 regions. Then, the appointment of acting regional heads who will lead for one to two years to provide uncertainty to democracy in the regions which raises many pros and cons for the policies taken, it is feared that it will harm the principles of regional autonomy. Second, to avoid the filling of acting regional heads in the 271 regions, more effective and democratic steps are needed, so that the acting heads who lead the regions for one to two years are expected not to reap different perceptions in the community. ___ References Books with an author: Amalia, L. S. (2021). Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019, Jakarta : LIPI Press. Jenar, S., et al. (2024). Hukum Pemerintahan Daerah, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. Nusantara, B. G. (2017). Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik di Parlemen), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Journal articles: Abbas, A. (2021). Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pandangan Abdul Qahhar Mudzakkar. Amsir Law Journal, 3(1), 39-50. https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.49 Diamond, A. (2014). Understanding Executive Functions: What Helps or Hinders them and How Executive Functions and Language Development Mutually Support One Another. Perspectives on Language and Literacy, 40(2), 7-11. https://www.proquest.com/docview/1551605899 Fikri, S. (2024). Election Law Enforcement: Fighting Black Campaigns on Social Media. Amsir Law Journal, 5(2), 117-125. https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.408 Hutabarat, P. N., Harsasto, P., & Utomo, S. (2015). Pemikiran Politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi. Journal of Politic and Government Studies, 4(2), 146-160. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8213 Kartika Nabela, T., & Arfa’i, A. (2023). Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Limbago: Journal of Constitutional Law, 3(3), 415–427. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.22189 Huda, N. M. (2021). Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024. Jurnal Etika dan Pemilu, 7(1), 46-58. https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/17 Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 167-181. https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739 Munali, D. S., Rahmawati, N., Kurniawati, N. A., & Rahmadini, A. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi dalam Pembentukannya. Amsir Law Journal, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.223 Mustawa, M., Hamid, A. H., & Purwanda, S. (2022). Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law. Amsir Law Journal, 4(1), 51-61. https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.125 Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163. http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129 Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(2), 212-230. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586 Umayasari, U., & Kurniawan, R. C. (2020). Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi dalam Memenuhi Amanat Konstitusi. Wacana Publik, 14(2), 69-79. https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.49 Wijayanti, S. N. (2024). Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih. Jurnal Hukum Progresif, 12(2), 78–93. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.78-93 World Wide Web: Universitas Islam Indonesia. (2021). Bedah Buku Karya Prof. Ni’matul Huda Tentang Pilkada Serentak di Masa Pandemi. Available online from: https://www.uii.ac.id/bedah-buku-karya-prof-nimatul-huda-tentang-pilkada-serentak-di-masa-pandemi/ .
Co-Authors Aat Ruchiat Nugraha Abdul Razak Aminah Djunaid Andi Rahmah Andika Prawira Buana ANDRI KURNIAWAN Andri Kurniawan Anisah Daeng Tarring Arief, Amelia Aris Krisdiyanto Asriati Asriati, Asriati Asrul Sani Bambang Mardi Sentosa Basir, Abd. Batjo, Siti Nurjana Deviyanti, Deviyanti Dewanto Dewanto Diah Fatma Sjoraida Elismayanti Rembe Fachry Abda El Rahman Fauzi, Rizal Ula Ananta H.M, Makkah. Habiba Habiba Habiba, Habiba Harlinah, Sitti Ikhtiari, Athifa Ilwandri, Ilwandri Ilyas, Salmawati Insira Insani Fitri Kemmala Dewi Marif, Marif Miftachul Amri Miftahul Jannah Mira Nila Kusuma Dewi Mohammad Edy Nurtamam Nungraha, Aat Ruchiat Nurmiati Nurmiati Putra, Adeh Dwi Rahmah, Andi Rasyid Rasyid, Rasyid Salampessy, Maryam sanju aprilisia Santosa, Tomi Apra Satriawansyah, Tri Sinaga, Hommy Dorthy Ellyany Sitti Harlinah Sukini Sukini, Sukini Tri Abriana Ma'ruf Tri Suparyanto, Tri Wibaselppa, Anggawidia WIJOYO, HADION