Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Rechtsnormen Journal of Law LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Rosmini, Sitti
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Review of the Implementation of the Criminal Justice Process in Sexual Violence Cases: Case Studies in District Courts Mulyana, Yusep; Rosmini, Sitti; Cindrapole, Andi Cakra; Zuraidah, Zuraidah; Lestahulu, Ridwan Fauzy
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i2.840

Abstract

Background. The background research on the review of the criminal justice process in cases of sexual violence is highly relevant as these cases often cause controversy and concern in society. These cases not only damage individuals physically and psychologically, but also make people distrust the justice system. It is imperative to evaluate how the criminal justice process is carried out in dealing with sexual violence cases in the District Court, where such cases are processed. Purpose. This study aims to evaluate the effectiveness and efficiency of the criminal justice process in cases of sexual violence in the District Court. This case study also identifies key stages in handling sexual violence cases, from investigation to final decision. An additional objective of this study was to discover obstacles that may be encountered in the implementation of the criminal justice process. Method. Qualitative field research is used. Data will be collected through direct observation of the criminal justice process in sexual violence cases at the District Court, interviews with judges, prosecutors, lawyers, and other parties related to the case, and analysis of documents relating to sexual violence cases that have been processed. Results. The research shows that despite efforts to improve the criminal justice process in sexual violence cases at the District Court, there are several issues that need to be addressed. The results showed that some cases were delayed, there was a lack of support for victims, and sometimes disagreements between the law enforcement agencies involved. However, it was also found that positive progress has been made to improve the efficiency and effectiveness of the criminal justice process in sexual violence cases. Conclusion. This research found that, although there are obstacles and barriers in carrying out the criminal justice process in sexual violence cases in the District Court, there is still room for improvement and reform. To ensure justice for all parties involved in sexual violence cases, better collaboration between relevant institutions, better support for victims, and strengthening of legal procedures are needed.
URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA Rosmini, Sitti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8802

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Meskipun telah berperan penting dalam sistem peradilan pidana nasional, KUHP yang ada dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Reformulasi KUHP menjadi mendesak agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang sejalan dengan moralitas, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan arah pembaruan KUHP dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah pasal dalam KUHP lama tidak lagi kontekstual, bahkan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, reformulasi KUHP harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai living ideology agar hukum pidana Indonesia memiliki legitimasi sosial, mencerminkan identitas nasional, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.
Pembiaran Suatu Kelistrikan Terhadap Nasabah Oleh Badan USaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tengah Rosmini, Sitti
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8766

Abstract

Sengketa pertanahan di Sulawesi Tengah terus menjadi masalah krusial yang mengancam keadilan hukum dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum, khususnya melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah diterapkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di wilayah ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji efektivitas proses mediasi dan sejauh mana prinsip keadilan substantif tercermin dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun mediasi merupakan metode yang diutamakan, masih terdapat berbagai hambatan struktural, termasuk ketimpangan akses terhadap informasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia di instansi terkait, serta kurangnya partisipasi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai langkah menuju penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Co-Authors Cindrapole, Andi Cakra Lestahulu, Ridwan Fauzy Yusep Mulyana ZURAIDAH ZURAIDAH