Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : BroadComm

KOMUNIKASI BUDAYA MASYARAKAT ADAT KARO DALAM MENJAGA TRADISI JUMPA IMPAL DI KABUPATEN TANAH KARO Ramadhani, Suci Putri; Tarigan, Farhan Kabbani; Jayanti, Karina
BroadComm Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : AKMRTV Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53856/2dxgz724

Abstract

Salah satu budaya di Sumatera Utara Kabupaten Tanah Karo, Kecamatan Tiga Binanga, terdapat sebuah tradisi pernikahan Adat Karo yang Bernama “Jumpa Impal”. Penelitian ini ingin melihat bagaimana komunikasi budaya masyarakat adat karo dalam menjaga trradisi jumpa ipal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori komunikasi simbolik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, di sini dibahas mengapa adat jumpa impal masih dilakukan. Istilah "perkawinan impal" digunakan dalam budaya Batak Karo, sebuah kelompok etnis yang tinggal di daerah sekitar Danau Toba di Sumatra Utara, Indonesia. Perkawinan impal adalah jenis perkawinan tradisional Batak Karo yang memiliki karakteristik tertentu. Pertimbangan Suku dan Golongan: Dalam perkawinan impal, pertimbangan suku dan golongan sangat penting. Pasangan harus dipilih berdasarkan suku dan golongan yang tepat, dan biasanya harus menikah, masalah-masalah yang telah ditemukan yang dimana jaman sekarang itu tidak mudah untuk menjalani sehingga adat jumpa impal ini sudah tidak lagi diwajibkan oleh karna itu perkembangan jaman sekarang semakin maju dan akses untuk berkomunikasi sesama lawan jenis itu lebih luas, yang membuat generasi jaman sekarang tidak bergantung pada adat yang ada, akan tetapi terdapat juga sisi negatif yang dimana nilai kebudayaannya semakin luntur dan bisa hilang kapan saja.
OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI DALAM EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK Shabina, Jeani Syaira; Hapsari, Ramita; Jayanti, Karina
BroadComm Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : AKMRTV Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53856/8fjehe10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Latar belakang penelitian didasarkan pada tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada pejabat dan staf Diskominfostandi serta Masyarakat Kota Bekasi. observasi, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TIK, khususnya melalui aplikasi layanan online, portal digital, serta sistem manajemen data terintegrasi, mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi beban birokrasi, dan meningkatkan transparansi layanan. Masyarakat dapat mengakses informasi, melakukan pengaduan, serta mengurus administrasi publik secara lebih efisien. Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi. Faktor pendukung keberhasilan implementasi TIK meliputi adanya dukungan kebijakan Smart City, komitmen pemerintah daerah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Kesimpulannya, pemanfaatan TIK oleh Diskominfostandi Kota Bekasi telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pelayanan publik. Namun, untuk mencapai optimalisasi, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan masukan praktis bagi pengembangan pelayanan publik berbasis TIK di masa depan. Dengan demikian, pemanfaatan TIK oleh Diskominfostandi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya manusia dan sarana teknologi.